Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol
Yusriana Yusriana
Universitas Amir Hamzah
Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK Yusriana Yusriana
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i1.11035

Abstract

Bank merupakan lembaga keuangan yang melayani penyimpanan, perkreditan, dan jasa lainnya bagi perusahaan, instansi, serta lembaga pemerintahan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, akan terjadi sengketa antara bank sebagai penyedia jasa dengan nasabahnya. Dalam penyelesaian sengketa ini diperlukan landasan hukum antara lain UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006. Berdasarkan landasan hukum tersebut, diketahui bahwa penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh dengan salah satu cara, yaitu mediasi.
ANALISIS PEMAKSAAN MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM Yusriana Yusriana
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11112

Abstract

Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak.Ia merupakan sarana untuk pendekatan dan perdamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah kewarisan. Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah diatur dengan tata cara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, dimana dikenal dengan fiqih munakahat. Makna ikatan ini tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan persetubuhan.Tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah janji yang erat, yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama. Sehingga bila mereka dipisahkan oleh kematian maka akan dipersatukan lagi diakhirat asal tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam sejarah terbentuknya perjalanan masyarakat dimulai dari hubungan personal antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antar laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Rahmadany Rahmadany; Yusriana Yusriana
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11312

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pembentukan BPSK ini ditujukan untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang cenderung lama, formal dan berbelit-belit dengan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana yg diatur dalam UUPK. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisaihan antara konsumen dengan pelaku usaha.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Yusriana Yusriana
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11690

Abstract

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia, langgeng, aman, dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila terjadi perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnyalah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Dalam menetapkan putusan sengketa harta bersama antara suami dan isteri Kompilasi Hukum Islam merupakan standard hukum yang dipergunakan pada pengadilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai dengan pasal 97 merupakan hukum terapan dan sinkron dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan isteri untuk saat ini.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan Yusriana Yusriana; Deliani Deliani
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik utama penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Meningkatnya tindak pidana penadahan kenderaan bermotor hasil pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor intern yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan dan faktor pekembangan teknologi dan budaya. Untuk menanggulangi agar tindak pidana penadahan dengan pencurian ini tidak terus meningkat, maka perlu diupayakan penanggulangannya.
Co-Authors Deliani Deliani Rahmadany Rahmadany