Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE)
Anto Mutriady
Universitas Amir Hamzah
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI SETELAH LAHIRNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/10/2005 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN Anto Mutriady
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 3 No. 2 (2020): Juripol Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa beli merupakan jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga barangnya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual yang sebagaimana diatur di dalam keputusan menteri perdagangangan dan koperasi nomor 34/KP/II/80. Dengan adanya Peraturan menteri Nomor 21/M-/DAG/PER/10/2005 Tentang pencabutan beberapa perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang pencabutan dan tidak berlakunya kegiatan usaha di bidang sewa beli.
ASPEK HUKUM SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI Anto Mutriady
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11301

Abstract

Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi memerlukan serangakaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangkat melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi. Setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif. Prinsip koperasi syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetang Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan keporasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan
LEGAL PROTECTION FOR REGISTERED TRADEMARK OWNERS AMONG MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) Hendri Saputra Manalu; Rahmadany; Anto Mutriady; Deded Syahputra; Janner Damanik; Tengku Shafa Fitri Zahra
International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Vol. 6 No. 2 (2026): July-October 2026
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21614095

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) produce fashion, culinary, and other creative products that require clear legal protection, particularly for trademarks. This article examines the importance of trademark registration for MSME actors and the legal protection available to registered trademark owners in Indonesia. The discussion is based on relevant statutory provisions, literature, and data concerning trademarks and MSMEs. The analysis shows that trademarks function as distinguishing signs, product and business identities, and instruments that strengthen consumer trust. However, digital business development also creates opportunities for unauthorized use, piracy, and even prior registration by irresponsible parties, which may reduce market prices, consumer confidence, and sales turnover. Registration with the Directorate General of Intellectual Property provides legal certainty, exclusive rights, authentic evidence of ownership, a basis for rejecting similar applications, and a basis for preventing unauthorized use. Registered trademarks are protected for ten years from the filing date and may be renewed. Therefore, early trademark registration is a preventive measure that enables MSMEs to avoid disputes, strengthen their bargaining position, and expand business opportunities.
Co-Authors Deded Syahputra Hendri Saputra Manalu Janner Damanik Rahmadany Tengku Shafa Fitri Zahra