Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol INFOKUM JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
yopiza yopiza
Universitas Amir Hamzah
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peranan Badan Pengawas Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara yopiza yopiza; Muhammad Akbar; Hendra pratama
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11213

Abstract

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inspektorat sebagai Badan Pengawas Kota (BAWASKO) internal pemerintah dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD yaitu dengan melakukan pemeriksaan anggaran yang sementara berjalan, hal ini berbeda dengan inspektorat di kabupaten/kota lain. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa lainnya, tidak lagi ditemukan penyimpangan Inspektorat sebagai pengawasan juga bersifat sebagai konsultan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu dalam penelitian ini tema penelitian yang dibahas secara garis besar adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan; Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian : Peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi.
ANALISA TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG yopiza yopiza; Muhammad Akbar
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum terhadap perbuatan wan prestasi hutang piutang dengan study kasus keputusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Salah satu tujuan dari Hukum adalah untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup para anggota masyarakat. Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan
CRIME AND REVIEW OF PEDOPHILIA CRIMINOLOGY AS DEVIANT BEHAVIOR IN MEDAN Yopiza Yopiza; Putri Ramadhani Rangkuti Rangkuti; Khairil Fahmi; Roos Nelli
INFOKUM Vol. 10 No. 5 (2022): December, Computer and Communication
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The city of Medan is one of the big cities that is not spared from sexual crimes against children. Pedophilia or what is familiarly called (a pedophile) is a deviant symptom experienced by a person (adult human) in sexuality, where a pedophile tends to be interested in having intercourse with or molesting minors. Pedophilia is classified as a disease disorder that a person can experience due to two factors, the first is an internal factor, this is because the previous perpetrator was also a victim of acts of sexual violence, and that is what drives pedophiles to do the same to them. other people in the hope that he doesn't feel alone and is the same as him. The second factor is external (external) factors, the environment has a major influence on a person's life, as well as perpetrators of sexual violence against children. by some things like porn videos. The research was conducted in Medan City by involving the police, the community, the Koran, and the victims' parents. The results of the study show that pedophiles have had sexual disorders or traumatic factors in the past where perpetrators should also be given rehabilitation because of the tendency to be more sexually attracted to children and not just prison sentences to create a deterrent effect.
FORGIVING OF THE VICTIM AND/OR FAMILY TOWARDS THE PERPETRATOR AS A CONSIDERATION IN IMPOSING CRIMINAL AND PUNISHMENT ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE Tengku Mabar Ali; Yopiza Yopiza; Putri Ramadhani Rangkuti
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2901

Abstract

Pemaafan korban dan /atau keluarga korban merupakan salah satu dasar pertimbangan di dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No.1/2023 tentang KUHP. Adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarganya terhadap pelaku, tidaklah berarti meniadakan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Akan tetapi, dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku, pemaafan korban dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang akan dijatuhkan, di samping pertimbangan lainnya.Adanya pemafaaan dari korban terhadap pelaku tindak pidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.
Etika Bisnis Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial Dan Lingkungan Dalam Perbankan yopiza yopiza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 2 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga
Co-Authors Hendra pratama Khairil Fahmi Muhammad Akbar Putri Ramadhani Rangkuti Putri Ramadhani Rangkuti Rangkuti Roos Nelli Tengku Mabar Ali