Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya KERTHA WICAKSANA
Dessy Lina Oktaviani Suendra
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN Dessy Lina Oktaviani Suendra; I Ketut Rai Setiabudhi; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.387 KB)

Abstract

Number of drug crimes in Indonesia has made the public uneasy. Is not only a crime inthe trafficking of drugs but also drug abuse. Many means used by the government tocombat drug crimes, one way guidance systems in prisons. Guidance systems provideguidance to inmates in the form of personality and independence. It is intended that theprisoners who had been released from prison will be accepted back in the community.
Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.118-123

Abstract

The rapid community gathering followed by the rapid advancement of technology with the internet not only brought positive but also tucked in negatively, one of which developed developing follow-up section on the abuse of children called child care carried out by using internet technology which is increasingly becoming a necessity the main community. Child care unwittingly began to occur in Indonesia, began to emerge several cases discussed are child care. The emergence of this new criminal act is not accompanied by supporting legal instruments as evidenced by the absence of special agreement relating to this crime requiring legal officers who find difficulties in processing child care cases that have been carried out. The only way for the police to take discretion is to be able to sentence the victim. The method used in this renewal is a method that is approved by juridical normative using the Statute Approach which uses literature and legislation relating to the topics discussed. Child grooming crime is still classified as a criminal new offense in Indonesia so that there are no specific regulations related to it. So that perpetrators of these crimes can still be held accountable for their actions, law enforcement officials take the policy of discretion as a way out of this.
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Diah Gayatri Sudibya; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.18-25

Abstract

Tidak dapat kita pungkiri bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki popularitas yang tinggi. Para wisatawan tersebut sangat jatuh cinta dengan adat dan budaya yang ada di Bali tetapi tidak sedikit wisatawan yang tidak memahami arti penting tempat suci yang terdapat dalam kawasan daya tarik wisata. Untuk melindungi tempat suci yang banyak tersebar di Bali diperlukan adanya sanksi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun berupa awig-awig desa agar dapat menjerat pelaku penistaan terhadap tempat suci di Bali tetapi sayangnya hal tersebut belum diatur secara tegas di dalam peraturan yang ada. Adapun perrmasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Penerapan Sanksi Adat Dalam Penistaan Tempat Suci Menurut Hukum Positif ? 2. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Penistaan Tempat Suci Di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ? Metode yang digunakan adalah model penelitian hukum empiris. Produk hukum di Indonesia belum mengatur mengenai penistaan terhadap tempat suci secara nyata, dalam KUHP hanya diatur mengenai penistaan agama dan tidak disinggung mengenai penistaan tempat suci. Dalam kasus penistaan tempat suci di Desa Padang Tegal diselesaikan dengan sanksi adat dan melalui proses mediasi oleh Bendesa adat desa Padang Tegal dengan pelaku. Namun sayangnya sanksi adat ini kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan hanya mengembalikan kesucian dari tempat suci itu sendiri.
Co-Authors Akrom, Akrom Diah Gayatri Sudibya I Ketut Rai Setiabudhi Mulyawati, Kade Richa