Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan Mulyawati, Kade Richa; Dewi, A.A.Sg.Laksmi; Saputra, Komang Indra
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.925.57-61

Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan. tidak berfungsi dengan baik seolah-olah pengawasan hanya formalitas saja, masalah dalam tesis ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bersyarat dan penerapan hukum hukuman bersyarat dalam hal pengawasan dan implementasi yang dilakukan oleh jaksa, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan pidana yang dalam memberikan putusannya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses yang dilakukan oleh jaksa dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terpidana pidana atau kriminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan dasar hukum dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat. Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum In the provisions of the Criminal Code, there does not appear to be any regulation regarding any criminal act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in this thesis is the basis of judges' consideration in providing conditional punishment and the application of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data source and secondary data source. Data collection techniques used in the research is literature study or library reseach. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in deciding the criminal trial which in giving its verdict the judge has a different view among judges with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance. Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law

Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan Kade Richa Mulyawati; A.A.Sg.Laksmi Dewi; Komang Indra Saputra
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.57-61

Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan. tidak berfungsi dengan baik seolah-olah pengawasan hanya formalitas saja, masalah dalam tesis ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bersyarat dan penerapan hukum hukuman bersyarat dalam hal pengawasan dan implementasi yang dilakukan oleh jaksa, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan pidana yang dalam memberikan putusannya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses yang dilakukan oleh jaksa dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terpidana pidana atau kriminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan dasar hukum dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat. Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum In the provisions of the Criminal Code, there does not appear to be any regulation regarding any criminal act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in this thesis is the basis of judges' consideration in providing conditional punishment and the application of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data source and secondary data source. Data collection techniques used in the research is literature study or library reseach. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in deciding the criminal trial which in giving its verdict the judge has a different view among judges with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance. Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.118-123

The rapid community gathering followed by the rapid advancement of technology with the internet not only brought positive but also tucked in negatively, one of which developed developing follow-up section on the abuse of children called child care carried out by using internet technology which is increasingly becoming a necessity the main community. Child care unwittingly began to occur in Indonesia, began to emerge several cases discussed are child care. The emergence of this new criminal act is not accompanied by supporting legal instruments as evidenced by the absence of special agreement relating to this crime requiring legal officers who find difficulties in processing child care cases that have been carried out. The only way for the police to take discretion is to be able to sentence the victim. The method used in this renewal is a method that is approved by juridical normative using the Statute Approach which uses literature and legislation relating to the topics discussed. Child grooming crime is still classified as a criminal new offense in Indonesia so that there are no specific regulations related to it. So that perpetrators of these crimes can still be held accountable for their actions, law enforcement officials take the policy of discretion as a way out of this.

Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Diah Gayatri Sudibya; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.18-25

Tidak dapat kita pungkiri bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki popularitas yang tinggi. Para wisatawan tersebut sangat jatuh cinta dengan adat dan budaya yang ada di Bali tetapi tidak sedikit wisatawan yang tidak memahami arti penting tempat suci yang terdapat dalam kawasan daya tarik wisata. Untuk melindungi tempat suci yang banyak tersebar di Bali diperlukan adanya sanksi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun berupa awig-awig desa agar dapat menjerat pelaku penistaan terhadap tempat suci di Bali tetapi sayangnya hal tersebut belum diatur secara tegas di dalam peraturan yang ada. Adapun perrmasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Penerapan Sanksi Adat Dalam Penistaan Tempat Suci Menurut Hukum Positif ? 2. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Penistaan Tempat Suci Di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ? Metode yang digunakan adalah model penelitian hukum empiris. Produk hukum di Indonesia belum mengatur mengenai penistaan terhadap tempat suci secara nyata, dalam KUHP hanya diatur mengenai penistaan agama dan tidak disinggung mengenai penistaan tempat suci. Dalam kasus penistaan tempat suci di Desa Padang Tegal diselesaikan dengan sanksi adat dan melalui proses mediasi oleh Bendesa adat desa Padang Tegal dengan pelaku. Namun sayangnya sanksi adat ini kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan hanya mengembalikan kesucian dari tempat suci itu sendiri.

Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan Diah Gayatri Sudibya; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.99-107

The higher the number of people affected by COVID-19, the government continues to aggressively issue regulations to suppress the growth of new cases and minimize new clusters of the spread of COVID-19. The Tabanan City Traditional Village, which has been listed twice as being in the red zone for the spread of Covid-19, is responding to the increasingly rampant Covid-19 pandemic problem by forming a perarem or customary rules that apply to the local Traditional Village, namely the Tabanan City Customary Regulation Number 5 of 2020 on the Regulation of Prevention and Control of Gering Agung Covid-19. This Perarem was ratified on July 19, 2020 and has been gradually socialized to the traditional banjars. The purpose of the formation of this regulation itself is to break the chain of the spread of Covid-19 and increase the discipline of the village community because this regulation also includes fines. As for the problem that will be studied, how are the legal arrangements regarding violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional village of Tabanan city? and how is the ideal reconstruction of customary law in overcoming violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional village of Tabanan city?. The method used in this research is the empirical legal method and is studied with a statutory approach. The results of this study are the traditional village of Tabanan City already has the Pararem of the Traditional Village of Tabanan City Number 5 of 2020 which includes fine sanctions for violators of the health protocol, only that there are still many people who do not comply with these regulations. To overcome this, it is necessary to reconstruct norms so that there are no gaps that can be exploited by health protocol violators.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.138-148

Technological advances that are developing very rapidly not only have a positive impact on people's lives but also have a negative impact. The ease of freedom of expression by relying on technology brings new developments in types of crime, namely hate speech on social media in the form of typed or video. If this is not regulated further, it will be very worrying, people will cross the line and will cause discomfort or feeling offended by a certain person or group. Criminal law has certainly paid attention to the consequences that will be faced by someone who intentionally or unintentionally commits this crime of hate speech. In this article, we will discuss how criminal law views hate speech crimes and will also discuss how the proof system in this hate speech crime is. The method used is normative legal research which is carried out by examining library materials and the approach used is a legislative approach related to hate speech crimes. The results and discussion obtained are that if we look at the Criminal Code and other laws and regulations, several articles that can be imposed on someone who commits hate speech have been explained. Articles that regulate actions regarding hate speech against a person, group or institution based on the Circular Letter of the Chief of Police No: SE/06/X/2015 are contained in Article 156, Article 157, Article 310, Article 311, then Article 28jis. Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Article 16 of Law No. 40 of 2016 concerning the elimination of Racial and Ethnic Discrimination. regulated in the Criminal Code.

Understanding and Ability to Apply Occupational Safety and Health Principles at Construction Workshops in Tabanan Diah Gayatri Sudibya; I Gusti Ketut Sri Astiti; Kade Richa Mulyawati
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

In general, this program is designed by Warmadewa University to make a real contribution to the nation by carrying out various forms of activities that can be carried out in groups or individually. In terms of community service activities, there is a sense of caring from campus elements who know directly to the community. One of the things that caught our attention from the campus element in the field of Law, was to provide socialization and Legal Counseling on Occupational Safety and Health or known as K3. Where in the Manpower Act, the Preamble considers the letters c and d of Law No. 13 of 2003, it is stated that, in the implementation of National Development, the workforce has a very important role and position as actors and development goals. For this reason, labor protection is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and ensure equality, opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers, in this case occupational safety and health, to realize the welfare of workers/laborers and their families with due regard to development of the business world. The formulation of the problems that arise: 1) There is no in-depth understanding of occupational safety and health regulations which are the operational standards of work implementation for workers. 2) Workers feel uncomfortable using personal protective equipment for occupational safety and health. In the end, this program can provide the basis for changes in the implementation of the laws that apply to the Assoka Wijaya workshop company located in Tabanan district so that the safety and health of workers can be guaranteed.

Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.158-163

Culture-based tourism is one of the sustainable tourism assets that contains unique cultural and natural traditions in an area. If we explore it more deeply, each village must have its own charm that contains various objects as noble values that can inspire tourists to village-based destinations, known as sustainable tourism. Bali as a tourism destination, known for its strong culture, pays serious attention to the sustainable tourism. One of the tourist villages in the area is Carangsari Village, which is located in Badung Regency. The village is trying to restore the tourism sector which has become the focus of the village community after it was stopped due to the spread of the corona virus. Motivated by the condition, this study is made to discuss the ideal recovery strategy for a sustainable tourism sector in the Carangsari village, Bali. This study makes use of an empirical legal research method with a statutory approach and an analysis of legal concepts. The results of this study indicate that a simple ideal recovery strategy is to add a schedule of sacred rituals in the tourist calendar in addition to the schedule of festivals existing in Bali.

Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat Diah Gayatri Sudibya; Ni Gusti Ketut Sri Astiti,; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.34-41

Water is one of the most important elements in human life. Water resources are the most valuable gift from God Almighty because they provide benefits in realizing prosperity for the entire community. No one can deny that water is a basic need for all life, whether human, animal or plant, which cannot be replaced by other substances. So it must receive special attention because it involves not only human life but also other creatures, especially if we are talking within the scope of natural resource conservation, which in this case is a National Park. All parties involved in the management of the National Park as a conservation area must have a systematic effort in managing the area which is carried out by planning, protecting, monitoring, controlling, and utilizing which is carried out without destroying the landscape and changing the function of the area. management and utilization of existing water resources in the national park area, especially those used by buffer villages. The results obtained are the problem of using zones that are not in accordance with the established zoning and to overcome this, it is necessary to change the zoning from the core zone to the utilization zone so that the utilization of ground water in the core zone can be utilized as well as possible.

Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem I Nyoman Budiartha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Wesna Astara; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.097 KB)

Abstrak As one of the driving force of the middle economy, the cooperative has been growing rapidly in Indonesia in recent years. Bali Province is one of the best competition for Cooperative in Indonesia. This can be seen from the award given by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to the cooperatives in Bali. The government is also optimistic to continue to develop cooperatives in Bali well and right so that the future can meet the market both domestically and abroad, as well as the KOPWAN Mertasari, Karangasem District. This cooperative arises from the desire to develop a Dharma Wanita group within the Karangasem Regional Government in order to help the economy of the members even the Karangasem community. However, it is inevitable that various barrier factors are formed along with the establishment of this cooperative, one of which is bad credit. The problem of bad debts is the most common problem we encounter in banking institutions and it is very difficult to avoid. Therefore, in the course of a cooperative, it is necessary to prepare a variety of preparations to anticipate the occurrence of bad loans, one of them through a good credit analysis and the establishment of credit agreements with legal force

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search