Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLA SISTIM PANAS DAN JENIS GEOTHERMAL DALAM ESTIMASI CADANGAN DAERAH KAMOJANG Nur Suhartono
Jurnal Ilmiah MTG Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.277 KB)

Abstract

Di bawah kulit bumi terdapat suatu lapisan tebal yang disebut selubung bumi (mantel) yang diperkirakan mempunyai ketebalan sekitar 2900 km. Bagian teratas dari selubung bumi juga merupakan batuan keras.Bagian terdalam dari bumi adalah inti bumi (core) yang mempunyai ketebalan sekitar 3450 kilometer. Lapisan ini mempunyai temperatur dan tekanan yang sangat tinggi sehingga lapisan ini berupa lelehan yang sangat panas yang diperkirakan mempunyai density sekitar 10.2 - 11.5 gr/cm3. Diperkirakan temperatur pada pusat bumi dapat mencapai sekitar 57270 C.Untuk melakukan estimasi potensi energi panas bumi, dibutuhkan parameter-parameter fisis yang selanjutnya digunakan dalam rumus-rumus yang ada. Parameter-parameter ini dibagi menjadi dua yaitu parameter tetap dan variabel. Parameter tetap dapat ditentukan dengan asumsi berdasarkan statistik data hasil penyelidikan di berbagai lapangan/daerah panas bumi, sedangkan variable ditentukan berdasarkan pengukuran langsung dan atau hasil pengolahan datalapangan. Ada 2 metode yang umum dalam mengetimasi potensi geothermal yaitu: metode perbandingan dan volumetrik. Metode perbandingan merupakan metode yang khusus digunakan untuk estimasi potensi sumber daya spekulatif dengan cara statistik sederhana, sedangkan metode volumetrik adalah estimasi potensi energi panas bumi pada kelas sumber daya hipotesis sampai dengan cadangan terbukti. Dalam metode volumetric digunakan 2 pendekatan, yaitu : model pendekatan dengan menganggap parameter-parameter reservoarnya seragam (lumped parameter model) dan model pendekatan dengan menganggap parameter-parameter reservoarnya heterogen (distributed parameter model) yang digunakan dalam metoda simulasi reservoir. Metode simulasi reservoar digunakan untuk membantu estimasi potensi cadangan terbukti pada panas bumi yang sudah mempunyai sumur telah berproduksi.
LAW ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF FRAUD OR EMBEZZER Suhartono, Nur; Mardani; Sharon, Grace
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.280

Abstract

The crime of money laundering is a crime that has a distinctive characteristic, namely, this crime is not a single crime but multiple crimes. This crime is characterized by the form of money laundering, which is a crime that is a follow-up crime or continuing crime, while the main crime or original crime is called a predicate offense or core crime or there are countries that formulate it as an unlawful activity, namely an original crime that produces money and then carries out the laundering process. The crime of money laundering can be seen in Article 1 of Law Number 8 of 2010 which explains that money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. The problem taken is regarding the proof of the crime of money laundering which is related to the predicate crime. As well as law enforcement against perpetrators of money laundering crimes resulting from criminal acts of fraud or embezzlement. The research method that the author uses is normative juridical research. The conclusion obtained is that the evidence in Law Number 8 of 2010 is one of the anti-money laundering crime efforts which is specifically at the stage of evidence at trial, with efforts to accommodate difficulties at the stage of proving the crime of money laundering and law enforcement against the crime of money laundering is still ongoing. there are obstacles both in terms of substantive law (material law) and in terms of procedural law (formal law) as regulated in Law Number 8 of 2010.