Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.765

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustisia JUSTITIA JURNAL HUKUM IKRA-ITH ABDIMAS BINAMULIA HUKUM Jurnal Justiciabelen JHR (Jurnal Hukum Replik) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Justice Voice PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs Binamulia Hukum

Grace Sharon

Universitas Krisnadwipayana

Author-ID : 3556926

Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia Sofyan Dewantoro; Grace Sharon; Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7648

Dengan munculnya konsep transportasi online di Indonesia membawa konsekuensi perluasan beberapa konsep di bidang hukum dan regulasi. Salah satunya adalah pemahaman tentang hubungan dan perjanjian kemitraan yang terjalin antara Aplikator dan Mitra Pengemudi. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Hubungan kemitraan inilah yang diterapkan dalam konsep transportasi online di Indonesia. Dimana Aplikator dan mitra pengemudi tunduk pada perjanjian kemitraan yang mengikat sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan kemitraan yang dilakukan di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan komparatif dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.

Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Grace Sharon
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i1.14

Pada awal sejarah pemasaran dilakukan dengan cara pertukaran barang (barter) dan terus berkembang menjadi perekonomian dengan menggunakan uang sampai dengan pemasaran yang modern. Pemasaran haruslah merupakan sarana dari organisasi untuk mengetahui kebutuhan manusia yang tak terpenuhi, baru menjadi peluang usaha menciptakan pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, ruang lingkup pemasaran disederhanakan menjadi empat kegiatan utama yang dikenal dengan 4P yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Promosi itu sendiri adalah proses komunikasi atau penyampaian berita tentang produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen yang sifatnya memberitahukan, membujuk, dan/atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Namun, seringkali pelaksanaan dari kegiatan promosi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam metode promosi menyesatkan, yang menjerat konsumen dalam keadaan lemah dan tak berdaya dengan tekanan psikis dari pelaku usaha, atau penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, dan hal-hal tersebut sungguh merugikan konsumen. Keywords: perlindungan konsumen, kontrak baku, metode promosi menyesatkan.

Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara Grace Sharon; Bintang Aulia Hutama
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.83

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang maladministrasi oleh Penyelenggara Negara masih minim, dengan kenyataan seperti ini tentunya menempatkan masyarakat di posisi pasif dalam kehidupan bernegara yang hanya menerima apapun kualitas pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Negara, dengan kata lain tidak ada keadilan dan kepastian bagi masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Penyalahgunaan kewenangan melalui bentuk maladministrasi tersebut sangat tidak dibenarkan. Maka dalam penulisan artikel ini dijabarkan pengertian maldminstrasi adalah setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kepatutan (etika) administrasi, prosedur (syarat formiil), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana dari perbuatan maladministrasi oleh Penyelenggara Negara yang menyebabkan kerugian materiil atau immateriil dapat dilakukan penuntutan atau aduan ganti rugi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kata Kunci: maladministrasi, ganti rugi, pelayanan publik, Ombudsman.

Kepastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi Riska Agustina; Hartono Widodo; Grace Sharon
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Dalam perjanjian kerja konstruksi, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar tentunya tidak terlepas dari sebuah jaminan yang diterbitkan oleh bank. salah satunya adalah bank garansi jaminan pelaksanaan, bank garansi merupakan jaminan berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah debitur. Dalam hal ini bank sebagai penanggung, setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian kerja konstruksi untuk membayarkan sejumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur sesuai dengan nominal yang tertera pada bank garansi. Meskipun perjanjian kerja konstruksi telah menyertakan bank garansi sebagai jaminan, namun pada praktiknya sering ditemukan wanprestasi. Yang menjadi permasalahan apakah bank garansi memberikan kepastian hukum bagi Kreditur terhadap segala risiko yang timbul dikemudian hari manakala debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagaimana Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan, “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Kedudukan Perjanjian Nominee Sebagai Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia Aryadi Kristianto Simanjuntak; Slamet Supriatna; Grace Sharon
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Perjanjian nominee merupakan sebuah perjanjian yang termasuk ke dalam bentuk perjanjian innominaat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata sebagai perjanjian tidak bernama. Kenyataannya Perjanjian nominee tersebut seringkali disalahgunakan oleh Warga Negara Asing untuk meminjam nama dari Warga Negara Indonesia agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Sehingga permasalahan yang Penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dari perjanjian nominee dalam hukum positif di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari perjanjian nominee terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didasarkan pada studi kasus Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Gin. Hasil penelitian yang didapatkan terhadap perjanjian nominee yang memiliki maksud untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pertanahan di Indonesia secara jelas telah mengatur mengenai subjek atau pihak yang dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah di Indonesia hanya Warga Negara Indonesia saja, sedangkan bagi Warga Negara Asing hak yang dapat diperoleh hanya sebatas pada hak pakai dan juga hak sewa. Kata Kunci: Perjanjian Nominee; Kepemilikan Warga Negara Asing Atas Tanah.

TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN Grace Sharon
Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2249

Based on the provisions in the 1945 Constitution article 1 paragraph 3 which states the State of Indonesia is a state based on law, it brings the consequence that every government action must always be based on the law. From another point of view related to the development of the 21st century, the State is often said to have developed into a modern state. Whereas the state's tasks, which were initially very limited, have become increasingly widespread. This is due to the increasing needs of modern humans and especially those related to the interests of life together. Regarding the social dynamics that occur in the community, licensing arrangements are needed. A license as a one-sided government action is a stipulation arising from the strategies and techniques used by the Government to control or control various conditions or activities carried out by the community. In other words, licensing is very much needed as an instrument of community guidance. However, the author limits the scope of research on licensing only to the nature of the authority of the permit, so that the author's research in this article is done through a literature review.

Depiction of Public Interest Theory Based on the Welfare Economic Concept on Indonesia Regulation Grace Sharon; Bintang Aulia Hutama; Aghnia Risqa Hudiyarahma; Levina Yustitianingtyas
Yustisia Vol 11, No 2: August 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v11i2.48548

The theory of public interest has become a long debate, and the philosophical meaning is commonly discussed in various research. Generally, it is equated with the needs or interests of the wider community. Public interest has become an interchangeable term in various concepts, from individual needs as intended in natural law to the development of the latest theory of Utilitarianism. The state as the holder of sovereignty and authority has the obligation to carry out the public interest. However, the meaning of this concept is limited in Indonesia, as stated in several laws, one example is the public interest that is always associated with land regulation. It is undeniable through a conventional concept that the subject of land is understood as an asset that has economic value. However, with the development of the economic concept of existing assets, it is found that the concept of public interest is lagging. Therefore, this research has two main objectives: (1) to provide an overview for the elaboration of the concept of interests that are limited by existing laws and regulations in Indonesia, and (2) to take the essence of the economy for the benefit of the public.

Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia Riska Agustina; Grace Sharon; Levina Yustitianingtyas; Hartono Widodo
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The COVID-19 vaccine policy received rejection in some communities. The reason for the rejection that many people put forward is the absence of clinical trials on vaccines, as well as the public's assumption that the rule violates human rights. The purpose of this study to find out the implementation of the mandatory policy of Covid-19 vaccination is reviewed from the principle of benefits and principles of public interest and is not contrary to human rights. This research is normative juridical and uses qualitative research methods. This article's contribution is intended for the wider community to know more clearly about the Covid-19 vaccination policy. Keywords: Human rights, The principle of benefit, The principle of public interest, Mandatory; Policy; COVID-19. Abstrak Kebijakan vaksin COVID-19 mendapat penolakan dibeberapa masyarat. Alasan penolakan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah belum adanya uji klinis atas vaksin, serta anggapan masyarakat tentang aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun di sisi lain kegiatan vaksinasi dinilai sangat penting serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 telah sesuai dengan asas manfaat dan asas kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kontribusi tulisan ini ditujukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan vaksinasi Covid-19.

Mutualism Partnership: Sebuah Pola Kemitraan Pengolahan Limbah Medis Kota Jakarta Timur Anisa Pramitasari; Grace Sharon; Efendy Yusuf
PANDITA : Interdisciplinary Journal of Public Affairs Vol. 6 No. 1 (2023): Januari - Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61332/ijpa.v6i1.65

The emergence of Covid-19 some time ago had an impact on increasing the volume of B3 medical waste. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) noted an increase in B3 medical waste ranging from 30% to 50%. In the household environment, B3 waste has increased significantly from 1,538.77 tons in 2020 to 2,106.651 tons in 2021. Medical mask waste is the most dominant. Currently 2.8 million medical mask waste is produced every one minute. Medical mask waste is included in hazardous waste. B3 waste management based on Government Regulation No. 101 of 2014 that medical waste requires special treatment and facilities from the time the waste is produced to its destruction (from candle to grave). The partnership practice is an alternative chosen by the City Government of East Jakarta in managing B3 waste. The results of the research identification lead to a pattern of mutualism partnership. Partnership is considered as a strategy but its implementation tends to be "responsible" because not all medical waste is processed, leaving a classic problem in the waste management series. The commitment of households, government and the private sector in waste management is an important aspect towards a new paradigm. Reality shows that efforts to manage medical waste in East Jakarta are partly still in the old paradigm concept.

PURPOSE LEGISLATION STATUS (PSEUDOWETGEVING) AGAINST LEGAL REGULATIONS (ACCORDING TO LAW NUMBER 12 OF 2011 JO. LAW NUMBER 15 OF 2019 REGARDING THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATIONS) Grace Sharon; Bintang Aulia Hutama; Levina Yustitianingtyas; Anang Dony Irawan
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 11, No 2 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v11i2.8338

Pseudo-legislation (pseudovetgeving) in the Dutch Legal Dictionary is defined as “regelstelling door een bettokken bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit”. Which can be understood as a regulation made by the competent Administrative Body but the policy does not have the power based on explicit statutory provisions. In writing this article, there are three main ideas related to the background of the problems raised, namely the use of the legal system by the Indonesian state which is more inclined to the common law system or civil law system, the ordering of laws and regulations in Indonesia, and the position of pseudo legislation (pseudowetgeving) or policy regulations (beleidsregels) against existing laws and regulations in Indonesia. To provide comprehensive results, in writing articles used research methods that are normative juridical. The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents". The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law No. 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents". The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents".Keywords: Pseudo-Legislation (Pseudowetgeving); Hierarchy Of Laws And Regulations; Civil Law System.

Co-Authors Aghnia Risqa Hudiyarahma Anang Dony Irawan anisa pramitasari Aryadi Kristianto Simanjuntak Bintang Aulia Hutama Bintang Aulia Hutama Bintang Aulia Hutama Budilaksono, Sularso Diah Turis Kaemirawati Efendy Yusuf Hartono Widodo Hutapea, Frina Debora Levina Yustitianingtyas Levina Yustitianingtyas Levina Yustitianingtyas Louisa Yesami Krisnalita Lubis, Amanda Mardani Mohamad, Ani Munirah Mutiarany Nazriah, Ainun Nugraha, Xavier Nur Suhartono Prihandono, Yoga Riska Agustina Riska Agustina Sinulingga, Gairah Siregar, Jenny Sista Slamet Supriatna Sofyan Dewantoro Sri Setiawati, Sri Ummi Yusnita Wibisono, Jeniffer Avrillya

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search