Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The IJICS (International Journal of Informatics and Computer Science) Journal of Law Science TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
Humala Simangunsong
STMIK Pelita Nusantara
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court: KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 1 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
Analysis for condemnation aspect of fine in the enforcement of traffic law no. 14 year 1992 in medan municipalyty: Analysis for condemnation aspect of fine in the enforcement of traffic law no. 14 year 1992 in medan municipalyty Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 1 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Comdemnation of traffic fine will be more useful when the enforcement is adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore to make sure the construction in addition to light up law and justice based on ideology of Pancasila, the discussion and research comdemnation sanction of fine containing renewal elements need for light up the norms of penal law need to be performed by researchers or law experts, so that the harmony betwen sanction and the content of the penal law can be feeling. Traffic law No.14 / 1992 is guideliness for the community about how the norms of traffic in high in higway. This research is intended to find the truth rationally and empirically a correctness about the existence of application in fine comdemnation of traffic in the Municipality of Medan, and then it is also aimed at identify the obstacles and the opportunity of the success in fine comdemnation system enforced by using deposition of money. The collection of data in the study was performed by using the primary and secondary methods. The primary method was used to collect data which involved the documentation and questionary method, while the secondary method was used in collection the data in addition to fine the more complete information by using observation and interview. Based on the methods used in examining and process the data, then it could be a conclussion which was proved by the analysis for the results of the research by considering the normative qualitative approach. The basic of analisys which was used was the rule of traffic law and transfortation of highway as well as the other rules related to fine condemnation. The results of the research showed that the effectivity in the enforcement of fine comdemnation of traffic and transportation No. 14 / 1992 could be reached when it was adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore, nowdays is the present time is most appropriate to socialize the fine comdemnation by deposition, because of this system is very actually suitable to the responsibility spirit of quality in article 1367 of Civil Code.
The Criminal Code in Relation to Contempt of Court: The Criminal Code in Relation to Contempt of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 3 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court: KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
Analysis For Condemnation Aspect Of Fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Year 1992 In Medan Municipalyty: Analysis For Condemnation Aspect Of Fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Year 1992 In Medan Municipalyty Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Comdemnation of traffic fine will be more useful when the enforcement is adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore to make sure the construction in addition to light up law and justice based on ideology of Pancasila, the discussion and research comdemnation sanction of fine containing renewal elements need for light up the norms of penal law need to be performed by researchers or law experts, so that the harmony betwen sanction and the content of the penal law can be feeling. Traffic law No.14 / 1992 is guideliness for the community about how the norms of traffic in high in higway. This research is intended to find the truth rationally and empirically a correctness about the existence of application in fine comdemnation of traffic in the Municipality of Medan, and then it is also aimed at identify the obstacles and the opportunity of the success in fine comdemnation system enforced by using deposition of money. The collection of data in the study was performed by using the primary and secondary methods. The primary method was used to collect data which involved the documentation and questionary method, while the secondary method was used in collection the data in addition to fine the more complete information by using observation and interview. Based on the methods used in examining and process the data, then it could be a conclussion which was proved by the analysis for the results of the research by considering the normative qualitative approach. The basic of analisys which was used was the rule of traffic law and transfortation of highway as well as the other rules related to fine condemnation. The results of the research showed that the effectivity in the enforcement of fine comdemnation of traffic and transportation No. 14 / 1992 could be reached when it was adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore, nowdays is the present time is most appropriate to socialize the fine comdemnation by deposition, because of this system is very actually suitable to the responsibility spirit of quality in article 1367 of Civil Code.
PKM : Pelatihan Public Speaking Bagi Penyandang Tunagrahita SLB Karya Murni Medan Johor: Pelatihan Public Speaking Bagi Penyandang Tunagrahita SLB Karya Murni Medan Johor Arjon Samuel Sitio; Bosker Sinaga; Humala Simangunsong
TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Vol. 3 No. 1, Mei (2020): TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.526 KB)

Abstract

Penyandang Tunagrahita merupakan salah satu kelompok difabel yang memiliki keterbatasan dalam hal intelektual. Namun, diyakini melalui pelatihan secara terus menerus dapat memunculkan potensi yang mereka miliki. Salah satu hal yang perlu dikembangkan oleh penyandang Tunagrahita adalah kemampuan berkomunikasi. Melalui kemampuan komunikasi yang baik, diharapkan dapat merubah persepsi negatif masyarakat terhadap penyandang Tunagrahita. Untuk itulah, melalui pelatihan public speaking terhadap penyandang Tunagrahita diharapkan mampu melatih kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat dan keinginan mereka kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan bekerja sama dengan salah satu lembaga yang melakukan pembinaan terhadap penyandang Tunagrahita, yaitu Special Olympics Indonesia (SOIna), dimana salah satu program mereka adalah pelatihan kemampuan kepemimpinan para penyandang Tunagrahita melalui program Athlete Leadership Program (ALPs). Melalui kolaborasi antara program ALPs dan teknik-teknik public speaking diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyandang Tunagrahita berbicara kepada publik. LPPM STMIK Pelita Nusantara pun bekerja sama dengan SOIna dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan public speaking bagi Tunagrahita bertempat di Aula SLBA Karya Murni.
Digital Evidence Integrity System Using SHA-256 Hashing for Digital Forensic Data Tracking Yuda perwira; Humala Simangunsong; Yogi Irwan Syahputra; Selvi Yolanda
The IJICS (International Journal of Informatics and Computer Science) Vol. 10 No. 2 (2026): July
Publisher : Universitas Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/ijics.v10i2.9999

Abstract

This study presents the design and implementation of a digital forensic system that integrates an audit trail mechanism with the SHA-256 hashing algorithm to track data changes and detect unauthorized manipulation, without depending on a blockchain architecture. Using a Design Science Research approach, the system called the Digital Evidence Integrity System was built as a web application with PHP and MySQL, covering requirement identification, model design, implementation, an integrity validation mechanism, and testing and evaluation. Evaluation began with a pilot of five records under authorized and unauthorized update scenarios that simulated direct database access, then was expanded to sixteen scenarios spanning seven manipulation categories: insert, update, deletion, replay, concurrent access, stored-hash alteration, and audit-trail-log manipulation. Across the fourteen scenarios usable for a confusion matrix, the system correctly flagged 4 of 9 genuine manipulation attempts (a 44.4% detection rate) with zero false positives on legitimate changes, while consistently failing to detect four categories of manipulation: outright deletion of a record, replay of a superseded but internally valid data-hash pair, an attacker recomputing and overwriting the stored hash together with the data, and tampering with the audit-trail log itself. A repeated one-character perturbation test (60 trials) confirmed the avalanche effect of SHA-256, with a mean Hamming distance of 126.42 of 256 bits (49.38%, SD 8.52) between the hash of the original and the perturbed input. Taken together, these findings indicate that an audit trail combined with SHA-256 hashing is computationally lightweight and reliably detects manipulation that alters data without also updating its stored hash, but is not, in its current form, a sufficient safeguard against an attacker capable of also controlling the hash or the log; protecting the audit-trail log itself, adding a genuine user-authentication mechanism, and closing the deletion, replay, and stored-hash-alteration gaps identified here are the priorities for further development before the system could be relied upon in an operational forensic setting.
Co-Authors Arjon Samuel Sitio Bosker Sinaga Selvi Yolanda Yogi Irwan Syahputra Yuda Perwira