Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Visualisasi Sejarah dan Sejarah Publik Patra, Haldi
Jurnal Sejarah Vol 3 No 2 (2020): Menggambarkan Sejarah: Ikhtiar memperdebatkan sejarah visual
Publisher : Masyarakat Sejarawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26639/js.v3i2.267

Abstract

Public History's approach is to communicate history audience outside the academic field. the increase of YouTube users has opened the possibility for public historians to creates and upload their historical audio-visual works on their YouTube's channels. This study reviews those channels. There are four channels in this article: Armchair Historian, Oversimplified, Inspect History dan Lazardi Wong Jogya. Every channel has its unique which is offered to viewers. These four channels also success to attract a million viewers to watch its contents. However public historian who focuses on this field can choose this field as their economic valuable career
The ex-PKI Political Prisoners Motive to Produce the Memories of 1965/66 Mass Violence in West Sumatra Haldi Patra; Anatona Anatona; Yenny Narny
SOCIUS Vol 8 No 2 (2021): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v8i2.365

Abstract

This article analyses ex-PKI political prisoners' motive to produce their memory about mass violence and detention in 1965/66. They joined the YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan/Institute for Research on the victims 1965/65). In this organization, they expect justice for what they experienced in 1965. This article uses qualitative research. We acquire the data by interview and literature study. There are six interviewers –five of them are ex-PKI political prisoners, and one is the chairman of the YPKP branch in West Sumatra. Besides the interview, we also use relevant books, articles, newspapers, archives, and web pages. We employ the social memory approach to analyse this subject. The ex-PKI political prisoners' memory of violence had shaped the same vision between them to produce the memories of what they have experienced during 1965/66. Therefore, the old ex-political prisoners expected to straighten history to reconcile the government and the victims. They attempt to counter the state narration that mentions they had a part in the 30 September 1965 Movement to hold the coup and prove that the state victimized them for decades. Along with the straightened history, there are two primary purposes in this reconciliation they are fighting for; 1) Confession of the state that human rights violations had taken place; 2) Recovery and rehabilitation for those who had become the victim of human rights violations.
“Sesuatu yang Tak Pernah Terjadi” Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme Haldi Patra
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jc.v9i2.10102

Abstract

Abstrak: Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, para bapak bangsa Indonesia sepakat bahwa wilayah kedaulatan republik yang akan dibentuk ini adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Alasan atas integrasi ini adalah karena mereka merasa “senasib sepenanggungan”, karena sama-sama pernah dikalahkan dan dijajah oleh Belanda. Tulisan mengenai counterfactual ini, akan mengangkat permasalahan mengenai pemikiran nasionalisme sebagai sesuatu yang bersifat absolutely splendid ancestors (warisan dari nenek moyang kita yang cemerlang). Tujuan penulisan ini untuk mengelaborasi pemikiran nasionalisme bangsa Indonesia. Metode yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berupa buku dan  artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nasib di masa lalu nasionalisme Indonesia tidak akan tertanam dalam diri bangsa-bangsa itu. Ketiadaan rasa senasib itu membuat mereka tidak merasa perlu untuk berintegrasi dengan Indonesia. Nasionalisme yang muncul pada dalam diri mereka adalah nasional suku bangsa mereka masing-masing.Kata kunci:Nasionalisme, Counterfactual, Perlawanan Penduduk Lokal, Kolonialisme Abstract: When Indonesian independence was proclaimed, the fathers of the Indonesian people agreed that the territory of the republic that was to be formed was the former Dutch East Indies. The reason for this integration is because they feel "the same fate", because both have been defeated and colonized by the Dutch. This article on counterfactual will raise the issue of nationalism thinking as something that is absolutely splendid ancestors (the legacy of our brilliant ancestors). The purpose of this paper is to elaborate the thinking of Indonesian nationalism. The method used is the literature by gathering research materials in the form of books and relevant scientific articles. The results showed that the differences in the fate of the past Indonesian nationalism would not be embedded in the nations. The lack of a sense of shared destiny made them not feel the need to integrate with Indonesia. Nationalism that arises in them is the nationality of their respective tribes.Keywords : Nationalism, Counterfactual, Resistances, Colonialism 
Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat Haldi Patra; Anatona Anatona; Yenny Narny
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jc.v11i1.14724

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pengawasan Pemerintah Orde Baru Indonesia terhadap eks-tahanan politik PKI di Provinsi Sumatera Barat. Para eks-tapol itu ditangkap setelah peristiwa G30S dan dilepaskan pada secara bertahap pada 1970-an. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa Orde Baru mengawasi mereka dan bagaimana pola pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap para eks-tahanan politik itu di Provinsi ini. Artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat lebih dari 40.000 orang tahanan politik di provinsi ini. Pengawasan terhadap mereka dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Otoritas memegang semua data eks-tapol tersebut agar memudahkan proses pemantauan mereka. Dengan begitu, Orde Baru dapat mencegah kebangkitan kembali PKI dan komunisme di Indonesia. Sebagai rezim yang berkuasa, Orde Baru dapat menjalankan program karena ia memiliki otoritas. Namun pengawasan ini juga memberikan dampak bagi kehidupan eks-tahanan politik itu karena membatasi ruang gerak mereka.Kata Kunci: PKI, eks-Tahanan, Politik, Sumatera, Barat, Orde, Baru. Abstract: This article examines the New Order's supervision of ex-PKI political prisoners in West Sumatra. They were arrested after the G30S incident and were released in the 1970s. The purpose of this paper is to explain why the New Order supervised them and how the New Order government's supervision patterns of the ex-political prisoners in West Sumatra Province. This paper historical method. There are four steps in this method; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This research shows that there are more than 40,000 political prisoners in this province. This Surveillance had carried out by various government agencies and carried out in a structured and systematic manner. The authorities held all the data of the ex-political prisoners. Thus it made it easier for the process to monitor them. The New Order could prevent the revival of the PKI and communism in Indonesia. As the governing regime, the New Order had the authority to run its programs. However, this policy affected the ex-political prisoner's lives because it the limitation that resulted from that policy. Keywords: PKI, ex-Political, Prisoner, West, Sumatera, Orde, Baru.
Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik Febriansyah Putra; Haldi Patra
Naradidik: Journal of Education and Pedagogy Vol. 2 No. 1 (2023): Naradidik: Journal of Education & Pedagogy (March 2023)
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.368 KB) | DOI: 10.24036/nara.v2i1.119

Abstract

Penyebaran hoax pada Pemilu telah menjadi masalah yang serius dalam praktik demokrasi di Indonesia. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pemilu dan calon-calon yang bertarung dalam pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis hoax yang paling sering muncul pada Pemilu, karakteristik penyebar hoax pada Pemilu, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang penyebaran hoax pada Pemilu, dampak dari penyebaran hoax pada Pemilu terhadap masyarakat dan demokrasi secara umum, serta strategi dan metode pendidikan politik yang efektif dalam mencegah penyebaran hoax pada Pemilu. Artikel ini tergolong dalam studi kepustakaan melalui pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Artikel ini menemukan bahwas pendekatan pendidikan politik yang lebih kritis dapat membantu mencegah penyebaran hoax pada Pemilu dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik yang efektif untuk mencegah penyebaran hoax pada Pemilu dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan politik dan literasi digital masyarakat.