<![CDATA[Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini menjadi banyak memberikan kontribusi dalam perolehan devisa kepada negara. Peneliti menarik melihat Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep Value Chain Governance. Sampel penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan referensi yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Adapun konsep yang penulis gunakan dalam melihat standarisasi tersebut adalah konsep Governance of Value Chain dengan berfokus pada rule-keeping dan rule-making, yang di dalamnya terdapat peran pemerintah dan juga pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variasi peran pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dengan belum bersinerginya ketiga lembaga tersebut dalam melakukan peran untuk standarisasi ekspor kopi. Ini juga yang mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan daerah dari hasil ekspor kopi. The province of Aceh is one of provinces in Indonesia that have the potential coffee high flavor. Commodity this be contributed a lot in foreign exchange earnings to the state. Researchers interesting look at the Role of the Government of Aceh In Support of the Standardization of Coffee According to the Concept of Value Chain Governance. Sample this research was conducted by means of literature with strong references and can be accounted for. As for the concept that the authors use in view of standardization is the concept of Governance of the Value Chain with focus on rule-keeping and rule-making, that in it there is the role of the government and also private parties. The results showed that the three variations of the role of government (executive, legislative and judicial) has not been running optimally. It is seen with yet the synergy of the three institutions in performing the role for the standardization of the export of coffee. This also resulted in not maximum revenue from the proceeds of coffee exports.]]>
