Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial LAWYER: Jurnal Hukum
Ramadhan Syahmedi
UIN Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak Mhd Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi; Muhammad Safii Sitepu
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman konskuensi yang timbul akibat tidak kemampuan pembayaran disebabkan oleh kasus talaq sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama terkait kasus yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan nondoktrinal research, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), teknik pengumpulan datanya dengan meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Hasil penelitian ini yaitu tidak boleh mengikrarkan talak didepan pengadilan jika tidak sanggup membayar, uang panjar yang dibaya akan hangus jika proses perkara terhenti, penetapan pembayaran Akibat Talak bagi pemohon ini memiliki regulasi yang jelas, memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004, majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan sebagai Hakim hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai memberikan putusan.
IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 (STUDI TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH OLEH BP4 PADA MASA COVID-19 (STUDI KASUS KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG) Zainul Fuad; Ramadhan Syahmedi; Mutia Safitri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui tentang bagaimana upaya BP4 dalam menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, serta mengetahui tentang perbedaan serta signifikasi mengenai pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah baik di masa normal maupun di masa pandemi Covid-19, dan faktor-faktor penghambat peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 di masa pandemi  Covid-19 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu Pertama adapun upaya menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan memberi materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24  jam pelajaran dan sosialisasi tentang upaya terbentuknya keluarga sakinah, kedua perbedaan pelaksanaan tentang penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 pada masa normal dan pada pandemi masa Covid-19 dalam pelaksanaan pada masa normal upaya pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan cara bertatap muka langsung dengan petugas KUA sedangkan pada masa pandemi covid-19 melakukan bimbingan pra nikah dengan metode daring, ketiga untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pada masa covid-19
IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan. Dhiauddin Tanjung; Ramadhan Syahmedi; Gatot Teguh Arifyanto
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2179

Abstract

This study explains the MUI Fatwa Number 14 of 2020 which discusses the Implementation of Worship in the situation of the Covid-19 Outbreak in Medan City. This study also analyzes the MUI fatwa number 14 of 2020. This type of research includes empirical legal research and also includes field research. The approach used is an approach using laws and also a conceptual approach. The sources used in this study are the primary sources, namely the Qur'an and Hadith and the secondary sources are primary legal materials and the principles of fiqh and MUI fatwa no. 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship during the Covid-19 period. The collection techniques are interviews, observations and documentation studies. The results of his research, namely the Implementation of the MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the implementation of worship in the situation of the Covid-19 outbreak in the city of Medan, are still not effective, because based on the interview the author found that the results of several mosques in the city of Medan only accepted the MUI Fatwa appeal but did not carry out the completely as directed by the fatwa, they consider the fatwa only an appeal.
CHOICE OF LAW DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: INTERAKSI ANTARA HUKUM NASIONAL, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT Ingah Maulana; Ramadhan Syahmedi; Akmaluddin Syahputra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1281

Abstract

Hukum perkawinan di Indonesia beroperasi dalam kerangka pluralisme hukum yang mempertemukan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Kondisi ini melahirkan persoalan choice of law ketika terjadi perbedaan norma dan konsekuensi hukum dalam pengaturan maupun penyelesaian perkara perkawinan. Ketidakjelasan batas dan mekanisme pemilihan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik choice of law dalam hukum perkawinan di Indonesia serta mengkaji pola interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa choice of law dalam hukum perkawinan Indonesia bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya unifikatif, karena penerapannya dipengaruhi oleh status subjek hukum dan jenis peristiwa hukum yang terjadi. Hukum nasional berfungsi sebagai kerangka regulatif utama, sementara hukum Islam dan hukum adat diakomodasi secara terbatas sebagai sumber hukum materiil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka choice of law yang lebih tegas diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang plural.
Co-Authors Akmaluddin Syahputra Dhiauddin Tanjung Gatot Teguh Arifyanto Ingah Maulana Mhd Yadi Harahap Muhammad Safii Sitepu Mutia Safitri Zainul Fuad