Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Siti Arifah Syam
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 Siti Arifah Syam
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i01.1152

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakatan yang jelas dan bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing sepasang suami dan isteri yang akan menikah terlebih perihal harta kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) perjanjian perkawinan dilakukan oleh calon suami dan isteri yang akan menikah pada saat sebelum atau ketika perkawinan dilaksanakan untuk memisahkan harta kekayaan menjadi harta terpisah dan bukan bersetatus sebagai harta bersama. Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah membawa prespektif baru dalam alur perjanjian perkawinan, dimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penguat pada eksistensi perjanjian perkawinan. Maka sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 47 bahwsanya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan ketika perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan impilikasi yang telah dilahirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan bukan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan ketika perkawinan dilakukan saja, namun lebih rincinya perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama suami isteri masih berada dalam ikatan perkawinan.
War Crimes and Human Rights Violations through the Lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah: A Normative and Ethical Analysis Arminsyah Arminsyah; Siti Arifah Syam
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1594

Abstract

The crime of war is one of the most egregious violations of international humanitarian law and basic human rights (HAM), significantly affecting individual lives and global stability. From an Islamic perspective, human rights violations—especially in the context of armed conflict—can be analyzed through the lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah, which seeks to protect five fundamental principles: religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and wealth (mal). This research aims to examine war crimes from the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah and evaluate the extent of human rights violations in warfare that contradict sharia values. Utilizing a qualitative approach and normative descriptive analysis of various international legal documents along with both classical and contemporary Islamic literature, this study concludes that war crimes—including mass killings, torture, rape, and the destruction of civilian infrastructure—directly undermine the primary objectives of sharia, which are to safeguard life and uphold human dignity. Ultimately, this research affirms that Islam categorically prohibits all forms of destructive violence against human values. Furthermore, Maqāṣid al-Syarī‘ah can serve as a normative framework for developing ethical solutions to war crimes on an international scale.
Co-Authors Arminsyah Arminsyah