Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dialogia Iuridica RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Agus Adhari
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Agus Adhari; Ismaidar I
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.511 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i1.728

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan asli desa guna menciptakan desa yang mandiri. Permasalahan pendirian BUMDES diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitas, namun juga kualitas, sehingga BUMDES dapat berjalan dengan efektif dan memiliki kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah khususnya, dan bagi penciptaan lapangan perkerjaan secara umum. Pembentukan badan usaha milik desa saat ini di Kabupaten langkat sudah terbentuk, namun masih memiliki kelemahan dari sisi orientasi dan jenis usahanya, sehingga menimbulkan potensi ketidakefektifan dan berpotensi tidak dapat bertahan lama, karena kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan dan sinergi antar BUMDES pada kecamatan lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan menginventarisasi potensi desa dan jenis pekerjaan masyarakat tiap desa di kecamatan Babalan, dan menyesuaikannya dengan RPJMDES di Kecamatan Babalan, sehingga pembangunan desa khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa dapat bersinergi dengan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Babalan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembentukan dilakukan secara tergesa-gesa dikarenakan “paksaan” dalam peraturan perundang-undangan tentang BUMDes. Pembentukan BUMDes terlihat lebih disebabkan adanya anggaran desa yang harus disertakan dalam BUMDes, sehingga bentuk BUMDes seakan dipaksakan tanpa ada musyawarah dari seluruh elemen masyarakat desa. Kemudian mekanisme penyertaan modal BUMDes masih belum menjadi perhatian sebagai sektor pendapatan asli desa. Lazimnya BUMDes terlebih dahulu mempresentasekan proposal dan mengusulkan jumlah yang dibutuhkan, namun praktiknya, besaran anggaran terlebih dahulu dijanjikan oleh kepala desa bahkan sebelum proposal diajukan oleh BUMDes kepada kepala desa. Akhirnya, Proposal BUMDes menyesuaikan anggaran proposal dengan jumlah yang dijanjikan oleh Kepala Desa. Selanjutnya BUMDes belum berperan signifikan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, hal ini dapat dilihat dari APBDes Tahun 2016 dimana BUMDes belum menyetorkan deviden untuk dijadikan salah satu unsur pendapatan asli desa.
Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Uoda Syahputra; Agus Adhari
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 5 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i5.2232

Abstract

Indonesia is a legal country where everything is regulated in a law and regulation, including related to the general election of presidential candidates and vice presidential candidates who regulate their requirements. This study focuses on the requirements regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, initially the regulation was regulated in the provisions of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017. Along with the times and political dynamics ahead of the 2024 elections, there is controversy related to the age limit for presidential and vice presidential candidates with the ratification of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023. So this study will further examine this controversy and discuss whether this Constitutional Court decision is appropriate or contrary to the Law. This research is a qualitative research with a normative type of research using two primary and secondary data sources. The results of this study show that basically the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI of 2023 does not clearly violate the provisions of the law, but because it was decided ahead of the 2024 elections resulted in controversy that led to the interests of one of the presidential and vice presidential spouse candidates.
EQUALITY BEFORE THE LAW: A CRITICAL REVIEW OF LEGAL IMPLEMENTATION IN INDONESIA Henry Aspan; Agus Adhari; Ansori Maulana
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.46

Abstract

Criminal Law is part of the national legal system that has been in effect since independence until now. The implementation of criminal law experiences ups and downs along with the development of society and even becomes a sharp focus when it has not provided justice and prosperity and is still considered an instrument of power to protect state administrators and a weapon for ordinary people when fighting criminal law. country. The implementation of criminal law in Indonesia aims to provide protection, peace, order and legal certainty to the community. Although there are objectives that provide protection, especially personal or individual interests in exercising the rights of citizens. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide an understanding that Criminal Law is a chain of laws and regulations that apply in Indonesia and its content focuses on the Criminal Code and Criminal Procedure which reaches all levels of society.
Co-Authors Ansori Maulana Henry Aspan Ismaidar I, Ismaidar Uoda Syahputra