Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

INDONESIAN INTELLECTUAL RIGHTS LAW PERSPECTIVE: COPYRIGHTS AS A FIDUCIARY COLLATERAL Daniel Hendrawan; Ranti Fauza Mayana
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.507 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1030

Abstract

The development of the business world and investment is very fast. Many people want to invest, but sometimes are constrained by the capital they have. One of the ways to obtain omdal is to pledge copyright. Indonesia has Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 About Copyright. In this law copyright has not been considered as a guaranteed item. Along with the development of the era, the government is deemed necessary that copyright can be categorized as objects that can be guaranteed. With the issuance of this new law, one way to obtain capital is to pledge copyright as an object with a fiduciary guarantee institution.
PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELURAHAN KEBONLEGA-KOTA BANDUNG: PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN ASPEK HUKUM PROMOSI PRODUK MELALUI SOSIAL MEDIA Rahel S.H. Octora; Pan Lindawaty Suherman Sewu; Hassanain Haykal; Daniel Hendrawan; Dian Narwastuty; Demson Tiopan; Shelly Kurniawan
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 3 No 2 (2022): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/icomse.v3i2.7664

Abstract

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media kepada masyarakat Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pendampingan teknis terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam promosi produk melalui sosial media Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah dengan melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Kebonlega- Kota Bandung merupakan pengusaha UMKM di bidang produksi sepatu, usaha pangan, kerajinan aksesoris yang terbuat dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya. Aktivitas inti dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonlega kota Bandung telah memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki NIB, dan pentingnya pengetahuan tentang promosi produk secara online. Para peserta juga telah memperoleh manfaat konkrit dari berlangsungnya kegiatan ini, di mana masyarakat langsung didampingi dalam proses pembuatan NIB dan langsung memperoleh print out NIB dari web resmi oss.go.id
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Adzi Rizki; Daniel Hendrawan
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Agustus)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i2.245

Abstract

All studies discuss the crime of terrorism, particularly in the context of judges' decisions and use court decisions as the main object, namely the decision of the district court in East Jakarta. The problems in this study are 1) The legal regulatory mechanism in examining and deciding cases of terrorism crimes? and 2) How is the law enforcement against terrorism cases in Indonesia? This research method uses normative legal research with secondary data. The approaches used are the statutory approach, conceptual and case approach. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that the legal regulatory mechanism in examining and deciding cases of terrorism crimes has carried out legal considerations by paying attention to the juridical, factual, and philosophical aspects in cases of terrorism crimes. The judge carefully examined the criminal elements in the indictment, particularly regarding the defendant's involvement in a banned organization and participation in semi-military military training that leads to terror goals. The application of the principle of legal certainty in Decision Number 812/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim has been applied by the panel of judges by explicitly referring to the relevant statutory provisions, namely Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.