Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta) Cicellia, Celly; Sunaryo, Bambang
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 1 (2015): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.75-86

Abstract

AbstrakPeningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking taxinurbanareas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Sunaryo, Bambang; Cicellia, Celly
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 4 (2014): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.293-305

Abstract

AbstrakPeningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkirtersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking tax in urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
PENGARUH KUALITAS NIGHTLIFE ATTRACTION TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN DI KAWASAN PRAWIROTAMAN Kholifah, Nur Asriatul; Setiawan, Bakti; Sunaryo, Bambang
Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation Vol 3, No 1 (2020): Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jithor.v3i1.23538

Abstract

ABSTRAKNightlife attraction merupakan komponen produk wisata yang penting tetapi kurang mendapat perhatian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana wisata malam memiliki pengaruh pada kepuasan wisatawan terhadap kawasan Prawirotaman. Penelitian ini merujuk pada teori kualitas produk wisata yang mencakup atraksi wisata, amenitas, dan aksesibilitas yang menggunakan metode kuantitatif didukung dengan data kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner pada wisatawan dan wawancara kepada pihak pengelola kemudian dianalisis dengan analisa Servqual, CSI, dan IPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas nightlife di Kawasan Prawirotaman masih jauh di bawah tingkat harapan wisatawan. Hal ini mengindikasikan tingkat kepuasan wisnus maupun wisman terhadap kawasan wisata Prawirotaman masih rendah. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisnus dan wisman yang dapat menjadi perhatian bagi pengelola dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas nightlife attraction. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu rendahnya kualitas elemen produk 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) mempengaruhi kepuasan wisatawan secara keseluruhan. Kata Kunci : Nightlife Attraction, Kepuasan Wisatawan, Kawasan Wisata INFLUENCE OF QUALITY OF NIGHT ATTRACTION PRODUCTS TO TOURISTS SATISFACTION IN PRAWIROTAMANABSTRACT ABSTRACTNightlife attraction is an important component of tourism product but less attention. The purpose of this research is to know how the night attraction has an influence on tourists satisfaction in Prawirotaman. This study refers to quality of tourism product?s theory that include attractions, amenity, and accessibility that uses quantitative methods supported by qualitative data. The data were collected by questionnaire on the tourists and interview to the manager then analyzed by Servqual, CSI, and IPA analysis. These results indicate the quality of nightlife attraction in Prawirotaman area is still far below the tourist?s expectations. This indicates the level of satisfaction from domestic and international tourists towards Prawirotaman are still low or very dissatisfied. There are several indicators that affect the level of domestic and international tourists satisfaction can be a concern for managers and governments in improving quality of night attraction. The conclusion is the low quality of 3A product element (attraction, amenities, and accessibility) influence the whole tourist satisfaction. Keywords: Nightlife Attraction, Tourist Satisfaction, Tourism Area
Penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta DI Mata Warga Masyarakatnya Bambang Sunaryo
Humaniora Vol 15, No 1 (2003)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.87 KB) | DOI: 10.22146/jh.777

Abstract

Menengok sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa pola pendanaan pembangunan di Indonesia, terlalu bertumpu pada dua sumber utama, yaitu (1) eksploitasi intensif terhadap sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas, emas, batubara, dan hasil hutan (2) utang luar negeri, yang hampir semua pengelolaannya telah dikendalikan oleh negara, atau lebih tepatnya oleh pemerintah pusat (Khotob Iskadir, 2000: 6-7). Dalam konstelasi politik pembangunan seperti di atas, dapat dimengerti apabila penyelenggaraan pemerintahan pada kurun waktu itu, mempunyai karakter yang lebih bersifat sentralistik (centralized government). Gerakan reformasi yang terjadi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sebetulnya sudah mulai berproses sejak lima tahun terakhir, akhirnya terasa menjadi sebuah keharusan sejarah sebagai upaya revolusi untuk melakukan perubahan, terutama untuk menuju kepada kehidupan bernegara yang lebih demokratis, serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berwibawa, serta bersih. Di samping merupakan tuntutan kebutuhan perubahan dari dalam, secara eksternal - terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dalam segala aspek kehidupan di abad ke-21 ini - senang atau tidak senang, juga mengharuskan sistem pemerintahan kita untuk melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm), baik Meskipun masih mengandung berbagai perdebatan untuk perbaikan, dengan telah diimplementasikanya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta PP N0. 25/2000 sebagai aturan pelaksanaannya, berarti segenap pemerintah daerah di Indonesia sudah mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan potensi dan aspirasi segenap masyarakatnya.
Efektivitas Pelaksanaan Benchmarking Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bambang Sunaryo
Jurnal Kewidyaiswaraan Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Kewidyaiswaraan
Publisher : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3773.443 KB)

Abstract

This research is motivated by important benchmarking into best practices in supporting the success of Level III and IV Leadership Education and Training participants so that participants are able to support and adapt organizational excellence that has best practices in organizational planning and implementation in the form of lessons, which ultimately needed as input for preparing the Change Project through innovation planning and change management. organized by the Regional Human Resources Development Agency of Central Sulawesi Province. Based on the above background, the problem solving benchmarking problem is formulated to best practice by measuring 1. Clarity of objectives to be achieved; 2. Clarity of goal completion strategies; 3. The process of analyzing and formulating conversations; 4. Planning; 5. Compilation program; 6. The availability of facilities and infrastructure; 7. Supervision and control system. This research method is qualitative descriptive combined with interviews with Leadership Training and Education Level III and IV participants in the Central Sulawesi Regional Human Resources Development Agency. The results of the study are to measure the implementation of benchmarks that have been carried out by the Regional Human Resources Development Agency of Central Sulawesi Province.
NILAI PENTING KONSEP AFFIRMATIVE ACTION POLICY DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BERBASIS MERIT Bambang Sunaryo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.238 KB)

Abstract

Konsep affirmative action policy menghadirkan kesempatan diberlakukannya tahapan operasional dan bobot pengembangan SDM yang berbeda terhadap setiap aparatur sipil yang memiliki disparitas kapasitas SDM, untuk mencapai tujuan yang sama yakni ini peningkatan kualitas kelembagaan birokrasi publik. Adopsi konsep affirmative action policy memberikan nilai penting akselerasi pengembangan SDM aparatur berbasis merit untuk dapat dijadikan sebagai perangkat untuk menjalankan pembangunan kelembagaan birokrasi yang lebih baik sesuai subtansi UU ASN. Kata kunci: affirmative action policy, pengembangan SDM, merit, UU ASN
The Concept Of Justice In Maternal And Child Health Care Services Sukendar; Bambang Sunaryo
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 6 No 1 (2025): Vol 6 Issue 1 April 2025
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47701/ijlle.v6i1.4911

Abstract

Despite improvements in maternal and child healthcare (MCH) outcomes in Indonesia, significant disparities persist, particularly in remote and underdeveloped areas. This study examines the concept of justice in MCH services, focusing on how justice is perceived and experienced by women in these regions. The study aims to explore how justice is applied in MCH services, focusing on equitable access, quality of care, and the inclusion of marginalized groups, particularly women from disadvantaged communities. A descriptive qualitative approach was used, relying on secondary legal materials, including academic journals, health policies, and regulations. Data were analyzed through content analysis to explore how justice principles, especially distributive justice, are reflected in MCH services. Findings show that justice in MCH services encompasses both equal access and preferential treatment for those in greater need. Rawls' Theory of Justice as Fairness provides a framework for understanding how policies should reduce healthcare inequalities and ensure equal opportunities for vulnerable populations. The study emphasizes the need for policies that prioritize the most disadvantaged groups, such as impoverished mothers and children, ensuring that justice in healthcare is both normative and actionable.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi No. 266/Pdt.G/2023/Pn.Bks Tentang Wanprestasi Sunaryo, Bambang
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 9 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i9.164

Abstract

Artikel ini mengevaluasi keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara perdata nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Bks, yang menyangkut perselisihan kontrak antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkat Putra Mandiri. Kajian ini meliputi landasan hukum yang dipakai oleh hakim, pertimbangan dalam keputusan, serta dampak putusan tersebut terhadap hukum perdata di Indonesia. Kasus ini berfokus pada sengketa kontrak antara dua perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kontraktual dan pemberian kompensasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menginventarisasi bahan hukum sekunder, termasuk karya ilmiah, jurnal, artikel, serta literatur yang relevan dengan perjanjian.