Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan
Maisara Sunge
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA Maisara Sunge
Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.754 KB)

Abstract

Dalam setiap perkara perdata yang diajukan kemuka sidang pengadilan, hukum pembuktian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar perkara itu dapat berjalan dengan lancar. Jikalau orang tidak membuktikan hak atau peristiwa yang dimajukan itu, maka Hakim terpaksa akan menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana (penggugat atau tergugat) akan memikul resiko tentang beban pembuktian. Dalam hal ini Hakim bertindak adil dan memperhatikan segala keadilan yang konkrit. Kata Kunci : Beban Pembuktian, Perkara Perdata.
EFEKTIFITAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Maisara Sunge
Jurnal Inovasi VOL. 06, NO. 04, THN. 2009
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum (Pasal 115 UPTUN). Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. Campur tangan presiden diperlukan karena yang bersangkutan adalah orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan suatu putusan Tata Usaha Negara.
BENTUK-BENTUK PERBUATAN PEMERINTAH Maisara Sunge
Jurnal Inovasi VOL. 06, NO. 02, THN. 2009
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.826 KB)

Abstract

Pemerintah atau administrasi negara sebagai subjek hukum, atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban.
Radikalisme dan Stabilitas Daerah Provinsi Gorontalo, Selamatkan Generasi Muda dari Ancaman Radikalisme Lukum, Roni; Sunge, Maisara
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2021): Special Issues: Religion and the COVID-19 Pandemic
Publisher : UIN Mataram dan Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sangkep.v4i2.3594

Abstract

Radikalisme masih sangat urgen dibicarakan dibelahan dunia manapun. Karena ancaman paham radikalisme dapat membuat warga dunia Internasional merasa takut akan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan radikalisme. Beberapa kekhawatiran dunia saat ini terhadap gerakan radikalisme adalah gerakan Terorisme, ISIS (IslamicStaats Irak Surya) termasuk ideologi komunisme. Hal ini terlihat negara Super Power USA Amerika Serikat mengecam dengan keras aksi-aksi yang dilakukan sekelompok orang yang mengatas namakan Teroris dan ISIS ketika aksi dilakukan dibelahan dunia manapun. Puluhan ribu jiwa korban akibat dari gerakan teroris dan ISIS yang terjadi saat ini. Hal ini mengundang keprihatinan masyarakat Internasional untuk mencegah masuknya aliran radikalisme masuk ke negara mereka. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui keberadaan paham radikalisme apakah sudah mengkontaminasi minset generasi muda yang ada di Provinsi Gorontalo melalui riset tentang Fenomena Radikalisme dikalangan Generasi Mudah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah di Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil riset menunjukan pengetahuan generasi muda di daerah Gorontalo masih ada yang belum mengetahui tujuan dari paham radikalisme yang dapat mengancam Negara kesatuan Republik Indonesia. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, harus berupaya melakukan tindakan preventif dalam mencegah masuknya paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo khususnya bagi kalangan generasi muda.
Co-Authors Roni Lukum