Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Safitri Wikan
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan Safitri Wikan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.144 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i1.4659

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dampak dari perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan yang dilakukan pelaku baik secara perseorangan, kelompok, maupun korporasi pada perusahaan-perusahan pertambangan di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yuridis empiris kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan tidak terletak pada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi terletak pada implementasinya yang tidak disertai ketegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana serta pengawasan yang tidak maksimal, maka Plea Bargaining system dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana perusakan lahan tambang yang berbasis sustainable ecological development yang di integrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan melibatkan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat untuk memberikan efek jera yang lebih mendidik kepada pelaku. Rekomendasi Penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lahan tambang yang semakin meluas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus lebih ketat, tegas dan selektif dalam menerbitkan proses pengeluaran perizinan usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.
URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Safitri Wikan
Pahlawan Vol. 17 No. 1 (2021): April, 2021
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.661 KB)

Abstract

The purpose of this study was to determine whether there is an effect of the urgency of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence against domestic violence, more specifically sexual violence in the household, where there has been a Domestic Violence Law which regulates it. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is not a special rule intended to accommodate and resolve problems of sexual violence. Moreover, as the name implies, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence only applies if the violence occurs within the household. When viewed from the urgency of sexual violence in the household, even though the draft law will overlap the rules against crimes of sexual violence in the household, but if the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is passed, it will be an alternative indictment for law enforcement officers in trapping perpetrators of sexual violence crimes. It is expected that the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is passed into law. So that it can ensnare the perpetrators of sexual violence crimes, even though in other laws there are already regulated but the Law which specifically provides protection against crimes of sexual violence is highly anticipated, especially for women and children who are vulnerable to the crime.
Co-Authors