Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat manakala dianggap menimbulkan kerugian. UUAP juga menambah kewenangan mengadili PTUN untuk memeriksa dan memutus aneka macam Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyamaan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan rumusan KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.Â Kata kunci : tanggunggugat publik, keputusan administrasi negara, tindakan pemerintahan, UUAP.Â ABSTRACTPublic accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). This is marked by the increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also adds authority to adjudicate PTUN to examine and decide on various kinds of government administrative actions. However, the characteristics of KAN in the UUAP still reveal the existence of abstract elements/parts or conceptual equations that seem forced (such as written stipulations that include factual actions). Therefore, it is necessary to reformulate or at least have a firm and unambiguous formulation, so that there is no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are government actions that are considered detrimental.Â Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP.

REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakLegal policy tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kelembagaan dan kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peningkatan kedudukan dan peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, Paradigma yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dalam memandang peraturan desa sudah tidak dapat dipertahankan lagi. UU No. 12 Tahun 2011 memang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Desa, sehingga suasana kebathinan yang meliputi undang-undang tersebut mungkin menganggap kurang penting eksistensi dari peraturan desa. Namun seiring dengan penguatan berbagai aspek tentang desa melalui Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaanya, maka sebagai pembaharuan hukum ke depan, sudah sepatutnya untuk meninjau kembali UU No. 12 Tahun 2011 terkait dengan reposisi peraturan desa.Kata kunci : peraturan desa, pemerintah desa, reposisi, hierarkiAbstractThe current legal policy on villages has strengthened village institutions and authority, which will certainly have an impact on improving the position and role of village regulations as instruments of village law in managing various fundamental issues in village governance. Therefore, the paradigm used in Law No. 12 of 2011 in view of village regulations can no longer be maintained. UU no. 12 of 2011 was born before the issuance of the Village Law, so that the atmosphere of kebathinan that includes the law may consider it less important the existence of village regulations. But along with strengthening various aspects of the village through the Village Law and its implementing regulations, then as a future legal reform, it is fitting to review Law No. 12 of 2011 related to the repositioning of village regulations.Keywords: village regulations, village government, repositioning, hierarchy

TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PERDATA DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH PEMERINTAH Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPerseroan terbatas yang didirikan oleh negara merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Di sini telah terjadi apa yang disebut transformasi keuangan negara menjadi keuangan privat. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara dengan pemegang saham lainnya.Kata kunci : keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN.Â AbstractLimited companies established by the state are civil legal entities that do not have public authority. State assets that become capital in the form of shares of the said business entity are no longer state assets, but have changed their legal status to those of the business entity. Here has happened what is called the transformation of state finances into private finance. Likewise, the legal position of a government official sitting as a shareholder or commissioner is equal or equal to other shareholders.Keywords: state finance, private finance, legal transformation, BUMN.

KEDUDUKAN BANK SENTRAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKBank Indonesia (BI) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Pasal 4 ayat (2) UU BI). Penulis berpendapat, BI merupakan bagian dari eksekutif (pemerintah) atau merupakan bagian dari Lembaga Legara Presiden. Karena itu, BI tidak berkedudukan sebagai lembaga negara, melainkan sebagai lembaga pemerintah (regering organen/executive body). Terkait dengan Kedudukan Peraturan BI, ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak secara tegas mengatur. Bahkan, dalam undang-undang tersebut hanya dikenal Peraturan Gubernur Bank Indonesia dan tidak disebut-sebut adanya Peraturan BI. Namun, dengan melihat nama-nama lembaga yang disebutkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, seperti misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR dan lain-lain, maka penulis berpandangan Peraturan BI sudah termasuk pula di dalamnya. Â Â Â Â Â Kata Kunci : Bank Sentral, Bank Indonesia, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Peraturan Bank IndonesiaÂ ABSTRACTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bank of Indonesia is ranked as an independent state institution in carrying out its duties and authorities, free from interference by the government and / or other parties, except for matters expressly regulated in this law (Article 4 paragraph (2) ) Indonesian Bank Law). According to author opinion that BI is part of the executive (government) or is part of the Presidential State Institutions. Therefore, BI is not positioned as a state institution, but as a government institution (regering organen /executive body). In relation to the status of Bank of Indonesia regulations, the provisions of Law Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations does not explicitly regulate. In fact, the law only recognizes a regulation of the Governor of Bank of Indonesia and there is no mention of a Bank of Indonesia Regulation. However, by looking at the names of the institutions whose territory Elucidation of Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011, such as the regulations issued by the People Supreme Congress, House of Representatives and others, the authors are of the view that Bank of Indonesia regulations are also included in it.Â Keywords : Central Bank, Bank of Indonesia, State Institution, executive body, Bank of Indonesia Regulations.

KEWENANGAN DPR DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018 Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Persoalan ratifikasi perjanjian internasional merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Pengaturan dan praktik perjanjian internasional di Indonesia mengalami perkembangan dengan terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD. Putusan tersebut telah menimbulkan perumusan hukum baru terhadap kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan mekanisme ratifikasinya baik internal maupun eksternal. Hal ini ibarat pedang bermata dua, karena selain menyelesaikan problematika praktik ratifikasi yang terjadi selama ini, sekaligus juga membuka isu-isu hukum baru.Kata kunci : ratifikasi, perjanjian internasional, uji materiil, Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTThe issue of ratification of international treaties is an area of conflict between constitutional law and international law. The regulation and practice of international treaties in Indonesia has progressed with the issuance of MK Decision No. 13 / PUU-XVI / 2018 concerning Testing Law No. 24 of 2000 concerning International Treaties on the Constitution. The decision has given rise to a new legal formulation of the agreement criteria which requires the approval of the DPR and its ratification mechanism both internal and external. This is like a double-edged sword, because in addition to solving the problem of the practice of ratification that has occurred so far, it also opens new legal issues.Keywords: ratification, international treaties, material review, Constitutional Court.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF Ari Wuisang; Yunani Abiyoso
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadiÂ recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi â€œpelangiâ€, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi.Â Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat.Â AbstractAfter the amendment of 1945 Constitution, Indonesia has chosen to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model whichÂ divides parties into â€œrecognized political partiesâ€ and â€œlimited political partiesâ€. Recognized political parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and rest became limited political parties that did not participate in the general election. As a result, the cabinet formed will not become a â€œrainbowâ€ coalition cabinet, so that stability of government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions.Â Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Ari Wuisang; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai contempt of court dan contempt of constitution. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK dalam proses tersebut, yaitu Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009, atau setidak-tidaknya MK harus menegaskan sifat final putusannya dalam pertimbangan hukum pada perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Presiden, Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that the Constitutional Court (MK) as a guardian of the constitution, which functions to maintain the operation of the principle of mutual supervision and balance (checks and balances), must ensure that its decisions are truly enforceable. Disregard for the Constitutional Court's decision can be considered as contempt of court and contempt of constitution. Therefore, the applicability of all decisions of the Constitutional Court is final, including the decisions of the Constitutional Court in the process of dismissing the President and/or Vice President. For this reason, it is necessary to revise all arrangements that result in the final decision of the Constitutional Court in the process, namely Article 39 paragraph (2) of Law no. 17 of 2014 and Article 19 paragraph (4) of the Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009, or at least the Constitutional Court must confirm the final nature of its decision in legal considerations in cases of dismissal of the President and/or Vice PresidentKeywords: Constitutional Court, President, Dismissal, House of Representatives.

PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ari Wuisang; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8358

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk mjelaskan bahwa Pemaknaan KAN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) masih menampakkan adanya ketidakjelasan atau bahkan kekeliruan konsep. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perumusan ulang atau penormaan yang jelas (tidak ambigu), agar terdapat kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya dalam hal masyarakat hendak menggugat pemerintah ke PTUN akibat dilakukannya tindakan pemerintahan berupa Keputusan Administrasi Negara (KAN) dan tindakan faktual pemerintah yang dianggap merugikan. penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kata kunci : keputusan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, tindakan pemerintahan. ABSTRACTThe purpose of this research is to explain that the meaning of KAN in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) still reveals a lack of clarity or even a misunderstanding of the concept. Therefore, it is necessary to re-formulate or standardize that is clear (unambiguous), so that there is legal certainty in legal protection for the people, especially in the case that the public wants to sue the government to the Administrative Court due to government actions in the form of State Administration Decrees (KAN) and factual actions government that is considered harmful. the research used is normative juridical law research. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Keywords: state administration decisions, state administrative courts, government actions.

Arbitrary Suspect Designation In Corruption Cases The Legal And Human Rights Implications Nugraha, Roby Satya; Iskandar, Eka Ardianto; Siswajanthy, Farahdinny; Darmawan, Iwan; Suhermanto, Suhermanto; Wuisang, Ari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.12648

ABSTRACTThe determination of a suspect constitutes a legal act by investigators that alters a person’s status from not being linked to a criminal offense into someone who is reasonably alleged to have committed one. This study arises from the Attorney General’s Office’s decision to designate Thomas Trikasih Lembong as a suspect, which was not in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research adopts a normative legal method complemented by empirical analysis, relying on secondary sources (literature) and interviews with relevant parties. The theoretical framework employed is based on the Theory of Legal Protection and Progressive Law Theory, which underpin the analytical approach in achieving the research objectives. The findings reveal that the suspect designation against Thomas Trikasih Lembong lacked sufficient preliminary evidence, as the prosecutors failed to prove any actual state financial loss attributable to him. Moreover, the legal provision invoked by the Attorney General’s Office did not meet the required elements of a corruption offense. The study concludes that law enforcement authorities must exercise their powers in compliance with existing legal rules to guarantee both legal certainty and a fair sense of justice for all individuals. Keywords: Corruption, Suspect Designation, Attorney General’s Office, Legal Certainty, Pretrial.

STATUS LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD TAHUN 1945 Wuisang, Ari; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9447

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah membahas tentang adanya ketidakjelasan status lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945. Banyaknya organ negara yang lahir setelah perubahan UUD Tahun 1945 telah menimbulkan kategori yang tidak jelas tentang subjek yang diberikan status sebagai lembaga negara. Apalagi, dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, menjadikan tiadanya pegangan yang jelas terkait indikator lembaga negara. Sementara itu, UUD Tahun 1945 sendiri tidak memberikan kriteria yang jelas pula dan hanya memberikan konstruksi umum, yaitu “Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” (Pasal 24C), tanpa merinci lebih lanjut subjek/organ yang termasuk didalamnya. Terbitnya perubahan UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) yang memberikan status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif malahan menimbulkan kebingungan lagi. Seharusnya yang dikatakan sebagai lembaga negara adalah pemegang cabang kekuasaan eksekutifnya, yaitu Presiden, sedangkan KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin dapat diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif. Oleh sebab itu, perlu dikonstruksikan kriteria-kriteria khusus yang dapat menjadi acuan untuk menentukan organ-organ yang termasuk sebagai lembaga negara dan juga digagas undang-undang payung yang khusus mengatur organ-organ yang diberikan status sebagai lembaga negara. Kata Kunci : Lembaga Negara, UUD tahun 1945, eksekutif. ABSTRACTThe aim of this research is to discuss the unclear status of state institutions after the changes to the 1945 Constitution. The large number of state institutions that were born after the changes to the 1945 Constitution gave rise to unclear categories regarding subjects that were given status as state institutions. Moreover, with the repeal of MPR Decree no. III/MPR/1978 concerning Position and Working Relationships between Highest State Institutions and/or between High State Institutions, means that there are no clear guidelines regarding indicators for state institutions. Meanwhile, the 1945 Constitution itself does not provide clear criteria and only provides a general construction, namely "State Institutions whose authority is granted by the Constitution" (Article 24C), without further detailing the subjects/organs included in it. The issuance of changes to the Corruption Eradication Commission Law (UU No. 19 of 2019) which gives the KPK status as a state institution in the executive environment has only added to the confusion. What is meant by a state institution is the holder of executive power, namely the President, while the Corruption Eradication Commission as part of the executive cannot possibly be given the status of a state institution while the President is also a state institution. top executive leaders. Therefore, it is necessary to develop special criteria that can serve as a reference in determining which organs are included as state institutions and also create a legal umbrella that specifically regulates organs that are given the status of state institutions. Keywords: State Institutions, 1945 Constitution, executive

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search