PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF

Ari Wuisang (Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143)
Yunani Abiyoso (FH UI)

PALAR (Pakuan Law review)
Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022

AbstrakPasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi  recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi “pelangi”, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi. Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat. AbstractAfter the amendment of 1945 Constitution, Indonesia has chosen to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model which  divides parties into “recognized political parties” and “limited political parties”. Recognized political parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and rest became limited political parties that did not participate in the general election. As a result, the cabinet formed will not become a “rainbow” coalition cabinet, so that stability of government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions. Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.