<![CDATA[AbstrakPenelitian ini membahas mengenai implikasi pemalsuan validasi Surat Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/PID/2016. Pada studi kasus tersebut, Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pemalsuan validasi dokumen yang menjadi syarat sebelum dibuatkannya Akta Jual Beli Tanah oleh Tergugat. Tergugat sebagai PPAT merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Berkaitan dengan kasus di atas, dapat diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kelalaian PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. PPAT harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kode Etik Ikatan PPAT, sehingga kedepannya diharapkan tidak terdapat konflik yang diajukan oleh pihak mana pun karena akta yang dibuat oleh PPAT tersebut bisa terbukti dan teruji keabsahannya. Kata kunci: PPAT, Pemalsuan SSP, Pembuatan Akta Jual Beli Tanah AbstractThis study discusses the implications of falsifying the validation of the Tax Payment Letter in the Making of the Deed of Sale and Purchase of Land by Public Officials, namely the Land Deed Maker Official (PPAT) in the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 71 K/PID/2016. In the case study, Defendant was suspected of committing an unlawful act because of the falsification of the document validation which was a requirement before Defendant made the Land Sale and Purchase Deed. The defendant as PPAT is a public official who has the authority to make an authentic deed as legal evidence before the court. In connection with the above case, it can be raised. The research method used is normative juridical which is explanatory and analytical. The data used is secondary data through document study tracing with a qualitative approach. The result of this research is that there is negligence of PPAT in making the Deed of Sale and Purchase of Land. PPAT must adhere to the precautionary principle in accordance with applicable regulations and the PPAT Association Code of Ethics, so that in the future it is hoped that there will be no conflict submitted by any party because the deed made by PPAT can be proven and tested for validity. Keywords: PPAT; SSP Falsificatio; Making a Deed of Sale and Purchase of Land]]>
