Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sociological Jurisprudence Journal Unes Law Review Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Syiah Kuala Law Journal Indonesian Notary Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Ismala Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERHADAP TANAH YANG TERKENA PELEBARAN JALAN Syania Ubaidi; Ismala Dewi; Enny Koeswarni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1715-1725

Abstract

Dalam hal melakukan transaksi jual beli hak atas tanah, pihak pembeli dan pihak penjual memerlukan perjanjian jual beli yang dibuat secara autentik untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait juga sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Jadi, perjanjian jual beli seharusnya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pada faktanya dengan banyaknya transaksi jual beli hak atas tanah tersebut dilakukan tidak dihadapan Pejabat yang berwenang atau perjanjian dibawah tangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  menyatakan bahwa setiap kali terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah tersebut, seseorang akan memperoleh surat bukti kepemilikan tanah yang lazim kita sebut sertipikat tanah agar terhindar dari kemungkinan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan atas tanah, yaitu terutama dengan pihak ketiga. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh MT dengan PI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan terhadap tanah yang terkena pelebaran jalan, bila dibandingkan dengan akta notaris sebagai alat bukti yang autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis kasus tersebut dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan oleh Broker XM ini cacat hukum tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian Pasal 1320 BW maka akta tersebut wajib dibatalkan dan pada PPJB terdapat hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Pada penjual, dalam PPJB mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dengan ada jangka waktu yang telah disepakati, serta dikaitkan juga dengan adanya persyaratan batal apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan PPJB.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NAMA DENGAN PERKUMPULAN YANG SUDAH TERDAFTAR Stela Firman; R. Ismala Dewi; Enny Koeswarni
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1858

Abstract

Abstrak Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis serta penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan undang-undang dan teori. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019. Adapun hasil analisisnya yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum.Kata kunci: Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan Abstract The role of a notary in the process of establishing an association includes making a deed of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association as a legal entity which is a collection of people established to realize certain common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members. Ormas in Law no. 16 of 2017 is defined as an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. To answer this problem , the author uses normative juridical research where the research is to examine legal principles and written legal sources and understand the legal norms and nature of written legal sources and the research also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning the ratification of legal entities of associations that have the same name in principle against purkumpulans that have been registered based on decision number 579 K/PTUN/2019. The results of the analysis are that the Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.Keywords: Association; Decree, Legal Entity;
IMPLIKASI PEMALSUAN VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Aisyah Rukmi Widowati; Ismala Dewi; Enny Koeswarni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.042 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3942

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai implikasi pemalsuan validasi Surat Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/PID/2016. Pada studi kasus tersebut, Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pemalsuan validasi dokumen yang menjadi syarat sebelum dibuatkannya Akta Jual Beli Tanah oleh Tergugat. Tergugat sebagai PPAT merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Berkaitan dengan kasus di atas, dapat diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kelalaian PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. PPAT harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kode Etik Ikatan PPAT, sehingga kedepannya diharapkan tidak terdapat konflik yang diajukan oleh pihak mana pun karena akta yang dibuat oleh PPAT tersebut bisa terbukti dan teruji keabsahannya. Kata kunci: PPAT, Pemalsuan SSP, Pembuatan Akta Jual Beli Tanah AbstractThis study discusses the implications of falsifying the validation of the Tax Payment Letter in the Making of the Deed of Sale and Purchase of Land by Public Officials, namely the Land Deed Maker Official (PPAT) in the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 71 K/PID/2016. In the case study, Defendant was suspected of committing an unlawful act because of the falsification of the document validation which was a requirement before Defendant made the Land Sale and Purchase Deed. The defendant as PPAT is a public official who has the authority to make an authentic deed as legal evidence before the court. In connection with the above case, it can be raised. The research method used is normative juridical which is explanatory and analytical. The data used is secondary data through document study tracing with a qualitative approach. The result of this research is that there is negligence of PPAT in making the Deed of Sale and Purchase of Land. PPAT must adhere to the precautionary principle in accordance with applicable regulations and the PPAT Association Code of Ethics, so that in the future it is hoped that there will be no conflict submitted by any party because the deed made by PPAT can be proven and tested for validity. Keywords: PPAT; SSP Falsificatio; Making a Deed of Sale and Purchase of Land
Actions Against The Law Caused on The Action of Cancellation of The Grants : Study of Decision No. 156/Pdt.G/2017/PN. Tjk Andika Pramudita; R. Ismala Dewi
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 3: Desember 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.586 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i3.23321

Abstract

A grant is a free agreement in the form of giving part of the property to another person which cannot be withdrawn. Irrevocability is not an absolute provision because Article 1688 of the Civil Code regulates the conditions for withdrawing grants. However, the fact is that the withdrawal of the grant was given without heeding the provisions of the article. As a result, the withdrawal of grants that does not heed Article 1688 of the Civil Code will result in losses for the grantee and fall into the category of unlawful acts. The purpose of this study was to examine the cancellation of the grant granted by the judge in the decision no. 156/Pdt.G/2017/PN.Tjk with the Civil Code and analyze unlawful acts originating from the cancellation of grants that harm the grantee. To achieve this goal, the author uses a juridical-normative research method based on secondary data. Based on the research results the authors conclude that the cancellation of the grant in decision no. 156/Pdt.G/2017/PN.Tjk did not heed the provisions of Article 1688 of the Civil Code and as a result of the cancellation of the grant which harmed the grantee as compensation for fulfilling elements of an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code.
Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Pengikat Perjanjian Hutang Piutang Ghina Ghina Putri; Ismala Dewi; Arsin Lukman
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.508 KB)

Abstract

Kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah adalah dilarang, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan kuasa mutlak merupakan suatu penyelundupan hukum penguasaaan atas tanah. Salah satu kasus penggunaan kuasa mulak yaitu kuasa mutlak digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta jual beli, hal ini terjadi di Purwokerto. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan akta jual beli dengan dasar kuasa mutlak dan pertanggungjawaban PPAT terkait akta jual beli yang didasari kuasa mutlak perlindungan terhadap pihak yang kehilangan hak atas tanahnya akibat dari peralihan hak atas tanah dengan dasar kuasa mutlak. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang didapat dari berbagai sumber pengaturan yang berlaku di Indonesia. Bagian akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa kuasa mutlak yang digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang merupakan suatu penyelundupan hukum dan penyalahgunaan keadaan, hal ini karena pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak adalah dilarang dan kedudukan debitur lebih rendah daripada kreditur, dimana debitur akan menuruti permintaan kreditur menandatangani kuasa mutlak tersebut. PPAT yang membuat akta jual-beli dengan dasar kuasa mutlak tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administrasi maupun perdata Kata kunci: kuasa jual, kuasa mutlak, akta jual-beli
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Sebelumnya Telah Dihibahkan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/PDT.G/2020/PN.Bla) Gista Latersia; R. Ismala Dewi; Arsin Lukman
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.428 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bla terkait penghibahan atas tanah dari Almarhum Tuan RU kepada anak-anaknya, diantaranya Nyonya SU dan Tuan SR, yang dilakukan tanpa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melainkan secara adat di hadapan kepala desa.  Selain itu, PPAT EE kemudian membuat akta hibah dari Almarhum Tuan RU yang dalam kondisi stroke kepada Nyonya SU atas tanah milik Tuan SR yang telah dihibahkan ayahnya kepada Tuan SR secara adat berdasarkan permintaan Nyonya SU. Pokok permasalahannya yaitu (i) mengenai keabsahan pembuatan akta hibah dan pelaksanaannya; dan (ii) mengenai pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan dan pelaksanaan akta hibah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil penelitian adalah (i) pemberian hibah berdasarkan hukum adat adalah sah apabila memenuhi persyaratan bahwa penyerahannya harus terang dan tunai; (ii) pertanggungjawaban PPAT atas akta hibah yang keberlakuannya dibatalkan oleh pengadilan yaitu secara (a) pidana jika terbukti melakukan pemalsuan akta otentik; (b) perdata karena PPAT tidak memberikan keterangan tentang suatu hukum tertentu yang relevan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan; (c) administratif karena PPAT melanggar aspek formal pembuatan akta PPAT. Sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya peran PPAT dalam hibah tanah dan pendaftaran atas perubahan data perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. PPAT diharapkan (i) meminta surat pernyataan dari penghibah bahwa tanah tidak pernah dialihkan sebelumnya; dan (ii) meminta penetapan pengadilan terkait hibah yang akan dilakukan jika penghibah tidak cakap untuk membuat akta hibah guna menimalisir terjadinya permasalahan. Kata Kunci: pejabat pembuat akta tanah, hibah, adat 
Implementation of The Binding Agreement for The Sale and Purchase of Land Rights Based on a Notarial Deed in East Jakarta Dewa Ayu Sinddhisar Smaratungga; R. Ismala Dewi; Enny Koeswarni
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.804 KB)

Abstract

The binding sale and purchase agreement is a preliminary agreement on an agreement to purchase rights to land and or buildings which will later be made and ratified or signed before a notary. Where the parties who are bound by the agreement will fulfill the rights and obligations in accordance with what was conveyed and agreed upon in the binding sale and purchase agreement made. This study aims to find out about the implementation of the binding sale and purchase agreement of land rights based on a notarial deed in East Jakarta. This research is descriptive analytical with an empirical juridical approach, while the data is obtained through library research and field research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. From the results of this study, it will be known that the legal force of the PPJB deed of land rights made by a Notary in the implementation of making his AJB is very strong and is perfect evidence, because the deed is a notarial deed which is an authentic deed and legal protection for the parties. The existence of this PPJB depends on the content or content of the PPJB itself. If one of the parties defaults, it really depends on the strength of the PPJB made, that is, if it is made with a private deed, it is in accordance with the protection of the private deed, while if it is made by or before a Notary then the deed automatically becomes a notarial deed. which has the power of protection in accordance with the protection of the authentic deed.
Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.5/Pdt/2018/Pt Jmb) Hizkia Immanuel Toban; Ismala Dewi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.81 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.6904

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Di Desa Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi terjadi kasus kepemilikan tanah karena perbuatan melawan hukum. Rumusan permasalahannya adalah bagaimanakah prosedur kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Salma, Sumiati, Susanti dan Iin Marlina dan bagaimanakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan No.5/PDT/2018/PT Jambi. Tipe penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data sekunder dan data primer dianalisis secara kualitatif, cara penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah tanah objek sengketa semula milik Husin bin Karim dibeli oleh Said bin Taib. Jual beli antara Said bin Taib dan Husin bin Karim memenuhi unsur tunai, sedang unsur terang tidak terpenuhi. Salma cs mendapat tanah tersebut sebagai hibah warisan dari Said bin Taib (orang tua). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah keliru menerapkan ketentuan hukum dalam kasus tersebut yang mengharuskan Salma cs menggugat pihak ketiga (pihak yang menjual tanah kepada Ma’an dan Iwan Setiawan) yang tidak menguasai tanah secara fisik. Tanah objek sengketa dinyatakan sah sebagai milik Salma cs, karena Ma’an dan Iwan Setiawan tidak bisa membuktikan tanah tersebut miliknya dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai secara fisik tanah objek sengketa.
Perilaku Ramah Air Dalam Perspektif Hukum(Studi Peraturan Daerah DKI Jakarta Dan Kota Depok Terkait Sumber Daya Air) Dewi, R. Ismala; Nurdin, Aad Rusyad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Various water resource problems that occur in Indonesia, including in DKI Jakarta and surrounding cities, such as flooding, drought, raw water crisis, river water pollution, have an impact on decreasing water availability. This is partly due to the unfriendly behavior of the community in using water, especially those in water catchment areas. Therefore, it is necessary to manage waterto maintain the sustainability of water availability so as to provide fair benefits to the community. Given these objectives and the existence of complex water problems, it requires adequate regulation. A rule that is not only to overcome the act of destroying the environment/water resources, but also to be able to encourage behavior in order to prevent or at least reduce the occurrence of environmental damage. Therefore, it is necessary to study how the rule of law, in this case the Regional Regulation (Perda) of DKI Jakarta and the city of Depok in regulating the environment/water resources is related to the behavior of the people who are friendly to water. The approach taken in this study is normative juridical towards Regional Regulations (Perda).
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sebagai Para Pihak Syahputra, M Afit; Dewi, R. Ismala
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Agustus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i3.3521

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali sebagai Pejabat Umum secara dengan sengaja atau tidak sengaja bertindak lalai dalam pembuatan akta jual beli. Salah satuhnya tidak melibatkannya seluruh ahli waris sebagai para pihak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas objek akta jual beli tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kekuatan hukum, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Ngawi 14/ /Pdt.G./2019/PN Ngw, yang terdapat dua permasalah untuk diangkat yaitu Kekuatan hukum terhadap akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagai para pihak dan tanggung jawab PPAT membuat akta jual beli tanpa izin seluruh ahli waris sebagai para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akta Jual Beli yang tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris batal demi hukum. Oleh karena itu disarankan seorang PPAT harus memastikan secara komprehensif seluruh ahli waris ikut dalam pembuatan Akta Jual Beli.
Co-Authors Aisyah Rukmi Widowati Andika Pramudita Arsin Lukman Bodhi Alivian Brian Adi Putra Permana Clarissa Angeline Dewa Ayu Sinddhisar Smaratungga Dhanna Asha Audria Budi Enny Koeswarni Enny Koeswarni Enny Koeswarni Enny Koeswarni Enny Koeswarni Ghina Ghina Putri Gista Latersia H, Putri Kaliandra Hizkia Immanuel Toban Nurdin, Aad Rusyad Pieter E. Latumeten Pieter E. Latumeten Putri Elisabet Siburian, Ernawaty Salma Nabilah Sendee Theresia Suriadiningrat Stela Firman Syahputra, M Afit Syania Ubaidi Titah Shanty Saraswati Titah Shanty Saraswati