Articles
POLITIK DAN âTEATER RITUALâ DI BALI
Suryawan, I Ngurah
WALISONGO Vol 20, No 2 (2012): Walisongo, Spiritualisme
Publisher : IAIN Walisongo Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Abstract  The relation between ritual and socio-political environment should become a deep eflection. Rituals which take place in order for salvation, harmony, and natural balance instead generate the ambigue and ironic situation. Rituals had been going on amazingly but the social as well as natural disasters seems go on continually. In Bali, religious rituals that formerly guarded by mantra-mantra (spiritual wordings) recently enstead by a group of Pecalang (tradition guardian in Bali) and metal detector (at the time of Pamarisudha Karipubhaya Bali Blast of 2002 and 2005). Nowadays Balinese are eager to perform rituals spectacularly. But instead, Bali now is struck by continous disaster, not only the disaster came from external sources but also the internal ones.  *** Hubungan antara ritual dengan lingkungan sosial politik harus menjadi bahan renungan yang dalam. Ritual yang dilakukan untuk tujuan keselamatan, harmoni, dan keseimbangan alam bahkan menimbulkan kondisi ambigue dan ironis. Ritual berjalan secara mengesankan namun bencana sosial maupun bencana alam terus menerus terjadi. Di Bali, ritual agama yang sebelumnya diwarnai mantra-mantra kini diisi oleh Pecalang (pengawal tradisi Bali) dan metal detector (pada saat Pamarisudha Kariphaya Bom Bali 2002 dan 2005). Kini orang Bali cenderung melaksanakan ritual secara spektakuler. Akan tetapi Bali seringkali didera bencana, baik bencana yang berasal dari dalam maupun luar.  Keywords: ritual, disaster, mantra, pecalang, harmoni
Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua
Suryawan, I Ngurah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2011): Dilema Tata Kelola Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1.795 KB)
Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the implementation of special autonomy, followed by the establishment of new government units in various parts of Papua. In the wave of political contestation, the identity and cultural background has become the dominant variable. This article observes the role of local elites in managing the identity issues in the midst of political contestation in the case of new government creation, by taking the example of the establishment of Manokwari as the capital of West Papua. The author indicated that some local elites tend to manipulate the cultural identity for personal gain on behalf of the public interest.
STOP KAM BAKU TIPU: PEMEKARAN DAERAH, ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KONFLIK, DAN TRANSFORMASI SOSIAL DI PAPUA BARAT
Suryawan, I Ngurah
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.79 KB)
Artikel ini membahas pengelolaan konï¬ ik dan transformasi sosial budaya yang terjadi akibat pemekaran daerah yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dukungan pemekaran dimobilisasi oleh elite Papua yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk mewujudkan pemekaran bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Namun, yang sering terjadi adalah para elite ini merampok kedaulatan rakyat dengan menipu rakyat. Stop kam (para elite) baku tipu adalah pernyataan rakyat kecil perihal perilaku elite mereka yang saling menipu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Saat pemekaran terjadi di Kabupaten Kaimana tahun 2003 dan Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2012 hingga kini masih terjadi konï¬ ik di tengah masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, siasat-siasat dalam memanfaatkan berbagai program pembangunan, dan dalam wacana yang lebih luas tentang transformasi orientasi sosial budaya. Artikel ini berargumentasi bahwa pemekaran daerah dan transformasi sosial budaya yang mengikutinya mengakibatkan terjadinya keterpecahan di tengah rakyat Papua. Pemekaran daerah yang masif terjadi di Provinsi Papua Barat berimplikasi serius terhadap keterpecahan yang melumpuhkan di tengah rakyat karena hilanganya inisiatif perubahan sosial yang sebenarnya dicita-citakan dalam transformasi sosial budaya di Papua Barat.Kata kunci: Pemekaran daerah, transformasi sosial budaya, pembangunan, elite Papua
DARI MEMORIA PASSIONIS KE FORERI: SEJARAH POLITIK PAPUA 1999-2000
Suryawan, I Ngurah
Paramita: Historical Studies Journal Vol 22, No 2 (2012): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/paramita.v22i2.2116
This paper focuses on Papua memory of suffering in the tragedies of violations against humanity (memoria passionis) under the authority of the Indonesian Government with brutal military actions. Memoria Passionis was also a foundation of social movement in the urban people of Papua in 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya ââ¬â Forum of the Irian Jaya Peopleââ¬â¢s Reconciliation) and PDP (Presidium Dewan Papua- Papuan Presidium Council) were educated local elites who struggled for Papua freedom peacefully. FORERI then transformed into Tim 100 who met President Habibie in February 1999 with the claim that the people of Papua wanted independence (separation) from Indonesia. They carry out MUBES (Great Council) of Papuan people on 23 to 26 February 2000 and the Papuan Congress II from May to June 2000. Consolidation of democracy and social movement in Papua ended after Theys Hiyo Eluay, one of the leaders of PDP was killed by Indonesian Army in 2001. Keywords: Papuan, memoria passionis, social movement, local elites àMakalah ini berfokus pada memori Papua orang tentang penderitaan dalam tragedi pelanggaran terhadap kemanusiaan (Memoria Passionis) di bawah kewenangan Pemerintah Indonesia dengan tindakan militer yang brutal. Memoria Passionis juga adalah dasar dari gerakan sosial di masyarakat perkotaan Papua pada 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) dan PDP (Presidium Dewan Papua) merupakan elite berpendidikan lokal berjuang kebebasan Papua dengan damai. FORERI kemudian bertransformasi menjadi Tim 100 yang bertemu Presiden Habibie pada Februari 1999 dengan tuntutan bahwa rakyat Papua menuintut kemerdekaan (memisahkan diri) dari Indonesia. Mereka melaksanakan MUBES (Musyawarah Besar) Rakyat Papua 23-26 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua II Mei-Juni 2000. Konsolidasi demokrasi dan gerakan sosial di Papua berakhir setelah Theys Hiyo Eluay, salah satu pemimpin dari PDP dibunuh oleh Angkatan Darat Indonesia pada tahun 2001. Kata Kunci: Papua, memoria passionis, gerakan sosial, elite lokal. ÃÂ
âTak Cukup Bagi Kami untuk Meratap, Kami harus Berjuangâ: Kemandirian Mama-Mama dalam Dinamika Pemekaran Daerah di Tanah Papua
Suryawan, I Ngurah
UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.247 KB)
|
DOI: 10.24198/umbara.v1i2.10060
Artikel ini mendiskusikanrespon perempuan Papua, terkhusus mama-mama Papua yang berjualan di pasar-pasar tradisional, dalam menghadapi dinamika pemekaran daerah dan transformasi sosial budaya yang terjadi di Tanah Papua.Di tengah kondisi itulah tergambar bagaimana perjuangan mama-mama Papua untuk menumbuhkan kemandirian dan solidaritas sosial.Artikel ini berwacana dengan melakukan etnografi perjuangan mama-mama Papua di beberapa wilayah di pasar-pasar tradisional dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga dengan bekerja di kebun dan mengurus perkembangan anak-anak mereka.Perempuan Papua ini berjuang dalam keseharian kehidupan mereka dan berperan penting dalam menjalankan hal-hal pokok dalam kehidupan rumah tangga. Gerakan sosial mama-mama Papua untuk mengakses pasar tradisional yaitu SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) dan Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (KOMMPAP) menjadi praksis usaha mereka untuk mengorganisir diri, berlatih kemandirian untuk berjuang merebut akses ekonomi dan sekaligus memperkuat solidaritas sosial para mama Papua. Bagian terakhir dari artikel ini mencoba mendiskusikan bagaimana menempatkan gerakan sosial mama-mama Papua ini sebagai inspirasi dari langkah menumbuhkan kemandirian perempuan Papua di tengah transformasi sosial budaya yang semakin pelik di Papua karena pemekaran daerah. Kata kunci: perempuan Papua, kemandirian, etnografi, transformasi sosial budaya, gerakan sosial Â
Lahirnya Zaman Bahagia: Transformasi Teologi Pribumi di Tanah Papua
Suryawan, I Ngurah
JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/jsw.2017.1.1.1939
This article discusses oral traditions of indigenous theologies that various communities in Papua believe about their God as life savers. The indigenous theology has historically played an important role in shaping the knowledge of religion, customs, and culture into their life orientations. The indigenous theologies include Ugatamee, Hai and Koreri and their oral traditions experienced transformation in the presence of religion. The tension between indigenous theology and the values of the gospel in Christianity in particular has a serious impact on religious orientation as well as the culture of society. The spread of Christianity, especially the one that touches peoples lives, leads to a great transformation of peoples trust in God. The great transformation was in the land of Papua, one of which was brought about by the influence of religious education, which subsequently played a major role in the construction of their religious life and experience.Â
POLITIK KEKERASAN DAN PEMBISUAN
Suryawan, I Ngurah
KRITIS Vol 25 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.951 KB)
|
DOI: 10.24246/kritis.v25i1p54-70
This paper discusses the implications of the tragedy series that have general developed strategies in the communities in Papua and how the communities responded the tragedy. Along with the memories of the violence and how they have been suffering by the tragedy, there was also a “culture” to remind “silent”—afraid to bear witness. The communities became a muted group. The culture of the silences also grew in the education matter. Materials in formal education in Indonesia somehow fail to recognize the tragedy series that happened to the people of Papua. There are many encouragements to Papuan to break the culture of silence, brave to be witnesses, educate others about the tragedy. In this paper the discussion will explore the relation between the violence that the Papuan had been experienced personally and the culture of silence that later grown and settled in their communities.
Pemekaran Daerah dan Terbentuknya Kelas Menengah (Baru) Papua
Suryawan, I Ngurah
JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/jsw.2018.2.2.2961
This article discusses the impact of territorial expansion on the socio-political structure among Papuans. The strategic issue of socio-economic and cultural transformation that is driven through territory expansion becomes hampered when new Papuan elites take over resources. The formation of a new social class, namely the new Papuan elites provided enormous political economy benefits in the expansion of the region. Strategic political positions and access toward development projects are tempting income. The presence of the new Papuan middle class is an important phenomenon in the midst of various development efforts for the welfare of the Papuan. Applying ethnographic approach this study aims to examine the process of the formation of Papuan elites as an impact of the dynamics of regional expansion, as well as the habitus of the presence of elites and strategy practiced in the community level.
Menancapkan Tiang-Tiang “Kayu Besi”: Adat dan Strategi Para Elit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
Suryawan, I Ngurah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.215 KB)
|
DOI: 10.14203/jmb.v20i3.644
Memperkuat adat bisa bermata dua jika hanya terfokus pada romantisasi “ideologi harmoni” tanpa memeriksa relasi produksi dan kelas dalam masyarakat adat kontemporer. Merespon kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara dan investasi, gerakan masyarakat adat di Tanah Papua harus mampu merefleksikan diri dalam hubungan dengan perubahan di internal diri mereka merespon perubahan yang diangkut oleh pembangunan dan investasi. Hanya dengan memahami konteks inilah masyarakat adat di Papua akan mampu untuk mengambil langkah-langkah aksi dalam menegakkan martabatnya.
Pemertahanan Bahasa Ibu tentang Tempat-Tempat Sakral dan Tantangan Perubahan Sosial Budaya Orang Marori dan Kanum di Kabupaten Merauke, Papua
Suryawan, I Ngurah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 3 (2017)
Publisher : P2KK LIPI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (963.178 KB)
|
DOI: 10.14203/jmb.v19i3.545
Artikel ini memfokuskan pada upaya bersama-sama yang dilakukan penulis dengan generasi muda di dua suku yaitu Marori dan Kanum di Kabupaten Merauke, Papua untuk melakukan dokumentasi bahasa dan nilai-nilai budaya mengenai hubungan mereka dengan lingkungannya. Kondisi perubahan sosial budaya menghimpit mereka dan pondasi pengetahuan lokal dalam pemanfaatan lingkunga menjadi tergoyahkan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan kaya yang menunjukkan relasi panjang dengan lingkungan alam sekitarnya. Dari perspektif masyarakat terdapat pemetaan ruang-ruang hidup yang mencakup wilayah perkampungan, perkebunan, dan leluhur (pamali). Masyarakat juga menamai wilayah-wilayah tersebut dengan bahasa lokal yang biasanya mengacu kepada nama-nama tumbuhan, hewan, atau peristiwa sejarah penting di lokasi tersebut. Bahasa-bahasa tersebut memiliki makna yang luas dan menjadi cermin ekspresi kebudayaan orang Marori dan Kanum. Dokumentasi bahasa dan makna budaya yang menyertainya sangat penting untuk dilakukan sebagai penanda pengetahuan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Usaha tersebut tidak mudah di tengah mulai tercerabutnya akar budaya dan hilangnya pengetahuan bahasa lokal. Penghargaan terhadap lingkungan menjadi terabaikan dan perusakan berlangsung terus-menerus untuk kepentingan uang. This article focuses on exploring the use of mother tongue on sacred places for the Marori and Kanum People in Merauke District, Papua. The mother tongue for sacred places contains the meaning that links people's relationship with their environment. Local people have rich knowledge that shows long relationships with the surrounding natural environment. There are mapping of living spaces covering the village area, plantations, and ancestors (pamali) from their perspective of society. The community also names these areas in their mother tongue, which usually refers to the names of important plants, animals, or historical events at the site. These mother tounge have a wide meaning and mirror the cultural expressions of Marori and Kanum people. The condition of socio-cultural change hinders them and, moreover, the foundation of their local knowledge in the utilization of the environment becomes unsteady. This article explores the meaning behind the mother tongues in the living spaces of Marori and Kanum people. Mother tongue translation becomes very urgen amid socio-cultural changes that cause damage to the environment. The effort is not easy amid the loss process of culture and knowledge of local languages. The efforts to protect the environment have been abandoned and the process of destruction has occurred continuously for the sake of economic interests.