Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG INGGIRI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR Hasriati Hasriati; Sukriadi Sukriadi
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 15 No 2 (2020): "Gema Kampus" IISIP YAPIS Biak
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v15i2.116

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hubungan di luar nikah di kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor , 2) Untuk mengetahui norma pengatur dan hukum Negara menyelesaikan agar tidak ada masyarakat melakukannya. Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis asiosiatif. Penelitian asiosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni model yang terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara intraktif. Pertama, reduksi data yang merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber, misalnya dari dokumen, catatan lapangan dan sebagainya.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Salah satu faktor terjadinya hubungan di luar nikah karena beratnya mas kawin yang di lemparkan kepada pihak laki-laki. Jadi mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa menikah secara sah itu sangat meberatkan jadi yah sudah kita kawin dulu baru nanti menikah secara sah. Hubungan di luar nikah di lakukan dengan terpaksa karena di barengi dengan cinta kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sehingga mereka melakukannya karena persiapan mas kawin belum tersedia untuk melamar seorang wanita pujaannya. Maka, pelanggaran ini mereka langgar karena tidak jalan lain, agar mereka bersatu (kawin) tanpa adanya hambatan, maka mereka memilih jalan pintas untuk berhubungan di luar nikah, sebagaimana layaknya orang yang menikah dengan mengikuti aturan Pemerintah dan Norma Agama.
Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar Samar Samar; Nurli Nurlin; Sukriadi Sukriadi; Jusman Jusman
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undagan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar. Ada tujuh bentuk yang diberikan dalam pelaksanaanya yaitu Pendidikan keagamaan, Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pendidikan kemampuan intelektual, Pendidikan etika, Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani, Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, Pendidikan keterampilan produktif. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu dari aspek normatif dan yuridis, aspek internal dan aspek eksternal, hal ini disebabkan aturan yang ada belum jelas dalam pelaksanaannya disamping itu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan sarana dan prasarana. Simpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.