Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Muhammad Elsa Tomisa
STIE Syariah Bengkalis
Economics, Econometrics & Finance

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Analisis Sistem Akuntansi Pengelolan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Syariah Muhammad Elsa Tomisa; Sutrisno Sutrisno
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 2 No 2 (2018): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - December
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap dunia pendidikan dari SD sampai menengah ke atas mempunyai dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Penulis melihat bahwa pada saat ini penyelenggaran program dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum bisa berjalan dengan baik, sehingga program BOSDA belum bisa mencapai target yang diinginkan,serta perlunya akuntansi pencatatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab. Bengkalis. Laporan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagai sarana menunjang pendidikan yang layak bagi peserta didik yang kurang mampu. Oleh karena itu, ada dua masalah dalam kajian ini daintaranya: Bagaimana sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut Perspektif Syariah, dan bagaimana sistem akuntansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015. Adapun cara penulis mendapakat dan menyelesaikan kajian ini dnegan mengolah data kualitatif dengan gambaran bahwa Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan perspektif syariah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan BOSDA Karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No.24 Tahun 2005 belanja dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dana BOSDA di catat sebagai beban yang di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.
Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis Muhammad Elsa Tomisa
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 1 No 2 (2012): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - December
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah tentang Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis adalah hasil dari pengapatan penulis terhadap Konsep Syariah yang sewajarnya diterapkan pada kopersi yang ada di Kabupaten Bengkalis penulisan makalah ini untuk menjawab persoalan bagaimana Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis Data penulisan ini dihimpun melalui pembacaan buku literatur, dan artikel pendukung dari internet. hasil selanjutnya dianalisis dengan pola pikir diskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi. Memang terdapat perbedaan yang mendasar pada praktek koperasi dengan system konvensional dan syariah terutama pada akaadnya. Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kepada Koperasi di Kabupaten Bangkalis bisa menjalankan operasional koperasi dengan prinsip dan konsep Syariah sehingga koperasi seyogyanya lebih waspada dalam memantau jalannya usaha yang dikelola oleh nasabahnya agar dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga lebih menghargai jasa-jasa nasabah dalam pengelolaan usahanya dengan bagi hasil yang lebih adil dan proporsional sehingga kerja sama diantara pihak dapat terjalin dengan baik pula.
Mengenal Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Dalam Bermuamalah Muhammad Elsa Tomisa
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 2 No 1 (2013): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Adanya tututan perkembangan maka UU perlembaga keuangan nomor 7 tahun 1992 direvisi menjadi undang-undang nomor 10 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional lembaga keuangan Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah atau sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits. Sistem ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perlembaga keuangan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alasan dalil-dalil hukum Islamnya.
Paradigma Melayu Menatap Hari Esok: Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan Muhammad Elsa Tomisa
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 3 No 1 (2014): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di provinsi Riau penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 462,67 ribu jiwa (7,72 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 15,09 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan juga mengalami penambahan sebesar 22,12 ribu jiwa. Apa usaha yang telah dilakukan, kepada siapa rakayat ingin menuding jari. Apakah kepada pemerintah pusat/daerah yang tidak bertanggungjawab, atau kepada siapa? Langkah awal yang kongkrit dalam membangun ekonomi untuk membasmi/merentas kemiskinan dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat, yaitu : Pertama, menerapkan ekonomi Islam. Kedua, persiapan mental masyarakat (revolusi mental). Ketiga, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba Muhammad Elsa Tomisa
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 3 No 2 (2014): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - December
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banking world is a financial management agency for profit, based on those principles requires cooperation and the services offered, of the profits, will be used as a source of life support, in particular there are things that are forbidden, for the banking world especially issues of interest or usury, therefore, the bank which offers a system that is the subject of interest in Islamic Jurisprudence problem is a matter of interest (rents) bank. Because, in general, banking business purpose is to gain from trade credit. Banks give credit to outsiders by levying interest through credit payments (which amount is the greatert than the amount of credit). The difference is usually called interest payments, that is the bank's profits. In this issue, they modernist intellectuals and scholars have different opinions depending on their point of view. There was a party of those who forbid it because the banking interest is seen as usury. But another class of permit. Although the Quran has clearly forbidden usury, only if the banking practice of conventional now including usury or not, the answer is the only necessary appreciation of what ticked practice. Therefore, this paper will explain the actual contract shariah be to address the problem of usury if he is not in the practice of manipulation by a long way at conventional.
Pembandingan Antara Konsep Persekutuan Dan Bagi Hasil Dalam Syariah Muhammad Elsa Tomisa
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 4 No 2 (2015): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - December
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persekutuan terjadi apabila dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama. Pada hakikatnya persekutuan tidak hanya dalam bidang ekonomi yang barangkali cakupannya berorientasi pada perolehan laba sebanyak-banyaknya. Namun juga terdapat persekutuan yang bergerak dalam bidang sosial yang tentunya berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain. Persekutuan merupakan komitmen persetujuan (‘aqad) antara dua orang atau lebih, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung bersama, sesuai dengan persentase modal yang diberikan pada waktu ‘aqad. Adapaun bagi hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung (shahibul maal) dengan pihak pengelola (mudharib), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.
Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Muhammad Elsa Tomisa; Rosy Rosy
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 7 No 1 (2018): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelunasan BPIH bertujuan untuk menutupi sisa kekurangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dengan jumlah BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 33.113.606,. untuk tahun 2016.Pengendalian internal keberangkatan haji dilakukan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pelunasan BPIH menurut Peraturan Menteri Agama No. 28 tahun 2015 dan bentuk pengendalian internal keberangkatan haji menurut Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 serta untuk mengetahui penerapannya menurut perspektif syari’ah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada petugas haji Kementerian Agama kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIHdan pengendalian internal keberangkatan haji sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 28 dan No 29 tahun 2015 tetapi belum maksimal. Serta menurut perspektif syari’ah belum diterapkan.
Co-Authors Rosy Rosy Sutrisno Sutrisno