Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Mhd Erwin Munthe
STIE Syariah Bengkalis
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ASPEK WANPRESTASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM HAL TIDAK MEMBAYARKAN KEKURANGAN UPAH DOSEN Mhd Erwin Munthe
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.684 KB) | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6699

Abstract

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah.     Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen     Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila dirugikan Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan. Keywords: Wanprestasi, Upah, Perjanjian Kerja
ASPEK WANPRESTASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM HAL TIDAK MEMBAYARKAN KEKURANGAN UPAH DOSEN Mhd Erwin Munthe
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6699

Abstract

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah.     Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen     Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila dirugikan Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan. Keywords: Wanprestasi, Upah, Perjanjian Kerja
Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Eko Priadi; Mhd Erwin Munthe
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 8 No 1 (2019): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46367/iqtishaduna.v8i1.148

Abstract

The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdict should be carried out by the Religious Courts, including the cancellation of the legal action on the verdict. It is based on two factors: (1) the basic legality of absolute competence of the Religious Courts in the Islamic economic dispute resolution as set out in Article 49 of Regulation No. 3/2006 on the Religious Courts; and (2) the basic relevance of the substance of Islamic law which is implemented by the National Sharia Arbitration Board.
Co-Authors Eko Priadi