Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mantik Penusa
Humala Simangunsong
STMIK Pelita Nusantara Medan
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian Humala Simangunsong
Jurnal Mantik Penusa Vol. 20 No. 1 (2016)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) STMIK Pelita Nusantara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.919 KB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja pedoman pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Medan? dan bagaimanakah praktek penjatuhan pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Medan?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pedoman pemidanaan pencurian kendaraan bermotorndengan pemberatan yang menjadi dasar Hakim memberi pertimbangan pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian   dan mengetahui praktek penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Medan. Proses penjatuhan pidana pencurian dengan pemberatan ini dibagi dalam tiga tahap yaitu, sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan. proses tersebut dilakukan dengan pembuktian, yang meliputi penyelidikan, penentuan, pemeriksan dalam pelaksanaan persidangan, pengamatan dan pengawasan. Semua proses tersebut diatas merupakan kerjasama yang baik antar instansi hukum yang terkait dan memiliki wewenang khusus, seperti Hakim dalam hal ini diatur dalam UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang Jaksa dalam penuntutan dan menjalankan putusan hakim yang diatur dalam UU No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peran Penyidik yang telah diatur dalam UU No 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republi Indinesia. Dengan penelitian secara kualitatif, peneliti membatasi dan memfokuskan pada; Penelitian pemidanaan yang menjadi landasan hakim dalam memberikan pidana. Praktek penjatuhan penberatan pidana pada tindak pidana–pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Medan. Penelitian mengambil sumber data melalui pengamatan / obseravasi, wawancara, pencatatan sumber dan didukung data dari buku- buku literatur peraturan perundangan dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pertimbangan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,dapat dimulai dari antisipasi dan  waspada  pada  diri  sendiri. Kata Kunci: Pidana dengan pemberatan. Pencurian
Peranan Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Humala Simangunsong
Jurnal Mantik Penusa Vol. 1 No. 1 (2017): Volume 1 No 1 Juli 2017 (Online) Jurnal Mantik
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) STMIK Pelita Nusantara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.364 KB)

Abstract

This study uses a qualitative method. Research location at FSPM Office of Deli Serdang Regency. The research informants were members related to the handling of cases of violence against women. The focus of the research is the efforts of FSPM of Deli Serdang Regency in dealing with violence against women, with indicators: education and training, medical elements, community awareness, cooperation with other parties. Data collection tools used in this study are interviews and documentation. Data collected using interaction analysis model. The results of the research show that the efforts of the Federation of Free Women's Unions (FSPM) in Handling Violence Against Women, among others through: education and training, medical elements, community awareness, cooperation with other parties (Police, NGOs, CSOs) FSPM of Kabupaten Deli Serdang, it can be concluded that the role of FSPM on violence against women is maximal, this can be observed from the resolution of cases of violence against women in 2015-2016, out of 20 cases, 16 cases resolved, 4 cases still in handling process Based on the results of this research, it is hoped that the FSPM of Deli Serdang Regency is suggested that the FSPM of Kabupaten Deli Serdang is more active to socialize their role to the community so that the community will know the types of violence and the violence and the process of handling the violence of women. Keywords: Role, FSPM, Violence, Violence Against Women
ANALISIS PENGARUH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN CYBER CRIME Humala Simangunsong
Jurnal Mantik Penusa Vol. 18 No. 2 (2015): Jurnal Mantik Penusa
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) STMIK Pelita Nusantara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.226 KB)

Abstract

This study is a normative legal research is descriptive with the approach of the law, which examines the laws and regulations related to legal issues raised and the approach of legal analysis, ie researchers will examine in depth review of the sound of the text of a legislation. The aim is to know the effect of law enforcement on the development of sybercrime. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used are document studies or library materials. The study documents or library materials include efforts to collect data by visiting libraries, reading, reviewing and studying books, literature, articles, magazines, newspapers, scientific papers, papers, internet-related research objects. The results of the study indicate that the application of Indonesian positive law regulates crime in the virtual world such as in Article 281-283 of the Criminal Code (KUHP), Act No. 8 of 1992 on Film, Law Number 36 Year 1999 on Telecommunication, Article 5 Paragraph 1 and Article 13 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of Law Number 40 Year 1999 concerning the Press, Article 36 Paragraph (5) of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting, Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Transactions Electronic (UU ITE) and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography. The regulation is deemed inadequate when it is associated with the development of the Maya World Crime such as pornography on the internet now, its intercession is an unclear provision of pornography, the authorities to take certain actions in dealing with pornographic issues, the threat of too mild punishment, to account for crimes categorized as pornography, and inconsistent law enforcement.
Co-Authors