Gerry Alexander Lakay
Fakultas Hukum Universitas Musamus

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE Gerry Alexander Lakay; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1918

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiyaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiyaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa beberapa lembaga pembiyaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE Gerry Alexander Lakay; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.958 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1918

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiyaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiyaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa beberapa lembaga pembiyaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.