Articles
<![CDATA[Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke ]]>
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azisri]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo, Kabupaten Merauke, Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Seluruh data, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kredit macet dalam halnya terjadinya wanprestasi oleh nasabah di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke yaitu karena rendahnya pemahaman tentang hukum perbankam yang seharusnya disosialisasikan oleh pihak bank, kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit oleh nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui tentang resiko bila terjadi wanprestasi dan kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan kredit macet.]]>
<![CDATA[ESENSI PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Yuldiana Zesa Idris]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.6849
<![CDATA[Abstract The aims of the study were to investigate to what extent the essence of waiver of costumary land in Merauke Regency and to investigate to what extent the release of customary land can provide legal certainty for investors. The results of the research indicate that the waiver of customary land is the claim of the existence of indigenous people as a condition of the transfer of land rights in Papua Province especially in Merauke Regancy. The release of customary land for investors benefit in Merauke Regency does not provide legal certainty for investors, so it causes the conflict of land affair. The conflict occurs due to the overlapping of tenure or claim by some tribes over the land rights and land boundaries which are not clear because they are natural boundaries.Keyword : The Release of Customary Land, Investment AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana esensi pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke dan sejauhmana pelepasan adat dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esensi pelepasan tanah adat dalam literatur hukum adat dikenalnya sifat kedalam dan keluar, dalam hal ini penguasaan hak tanah dalam bentuk recognitie dan untuk recognitie itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat adat setempat serta untuk kemaslahatan seluruh umat yang ada di Kabupaten Merauke. Pelepasan tanah adat untuk kepentingan investasi di Kabupaten Merauke ternyata tidak memberikan kepastian hukum terhadap investor sehingga menimbulkan konflik pertanahan. Konflik terjadi karena adanya ketumpangtindihan penguasaan atau pengakuan oleh beberapa suku atas hak ulayat dan batas-batas tanah yang tidak jelas karena merupakan batas alam.Kata kunci : Pelepasan Tanah Adat, Investasi ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1916
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank dan perlindungan terhadap bank apabila cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit terjadi masalah Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT kabupaten Merauke, BRI Cabang Merauke dan BNI Cabang Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai jaminan sementara. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti sertifikat hak tanggungan. Dan apabila terjadi masalah maka Bank dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Gerry Alexander Lakay]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1918
<![CDATA[Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiyaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiyaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa beberapa lembaga pembiyaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. CHINA GATE AGRICULTURE DEVELOPMENT ( CGAD ) DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sitti Zaenab]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1923
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan perusahaan dan juga penerapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan kepada masyarakat yang ada disekitar apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. China Gate Agriculture Development (CGAD) Merauke dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. CG Agriculture Development secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT JAM KERJA DAN PENGUPAHAN BURUH DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Andi Irawan]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1929
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan implementasi Peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 terkait tentang jam kerja dan pengupahan bagi buruh atau ketenagakerjaan di Kabupaten Merauke dan Untuk mengetahui Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait Pengupahan dan Jam Kerja buruh Di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten merauke dengan mengunakan teknik wawancara dan quesioner di lapangan seluruh data baik data primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Undang - Undang ketenaga kerjaan di kabupaten merauke belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena Perusahaan/pemilik usaha terkait tidak menerapkan sistem kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Tidak adanya kesadaran terhadap sektor usaha/pengusaha yang mempekerjakan buruh dan harus memberikan hak-haknya buruh sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sartika Mersy Unaola]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1938
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Perusahan Air Minum Di Kabupaten Merauke serta untuk mengetahui Pelayanan PDAM Sudah Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan di Kantor PDAM PT WEDU Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris (Field Research) atau Penelitian Lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal. Objek dari penelitian ini adalah Tugas dan Fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum PT Wedu Merauke yang merupakan Perusahaan Jasa Air Minum di Kabupaten Merauke. Kajian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian penulis, terdapat permasalahan yang terjadi diantaranya adalah Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pelanggan merasa dirugikan oleh PT Wedu atas Pelayanan yang diberikan PT Wedu, Diantaranya Air tidak mengalir, kebocoran bocor, meteran rusak.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wedu telah berupaya maksimal meningkatkan pelayanan dengan Bentuk- bentuk perlindungan yang dilakukan Namunpengakuan dari konsumen bahwa upaya yang dilakukan PT Wedu belum terealisasi sampai saat ini, sehingga belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.877 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1916
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank dan perlindungan terhadap bank apabila cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit terjadi masalah Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT kabupaten Merauke, BRI Cabang Merauke dan BNI Cabang Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai jaminan sementara. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti sertifikat hak tanggungan. Dan apabila terjadi masalah maka Bank dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Gerry Alexander Lakay]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.958 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1918
<![CDATA[Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiyaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiyaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa beberapa lembaga pembiyaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. CHINA GATE AGRICULTURE DEVELOPMENT ( CGAD ) DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sitti Zaenab]]>;
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.145 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1923
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan perusahaan dan juga penerapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan kepada masyarakat yang ada disekitar apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. China Gate Agriculture Development (CGAD) Merauke dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. CG Agriculture Development secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya.]]>
