Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONDISI EMPIRIS DAN TANTANGAN ADMINISTRASI NEGARA Uyat Suyatna
Sosiohumaniora Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.38 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5422

Abstract

Kondisi empiris menunjukkan bahwa pemerintahan telah gagal baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Hal ini terjadi karena tidak adanya formula yang dapat mengatasi masalah-masalah negara selama era reformasi. Mengurangi cakupan aktivitas negara dan perluasan pasar tidak selamanya menjamin pemerintahan yang kuat dan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh pengurangan cakupan negara, pengikisan kedaulatan negara, dan negara yang lemah. Isu mewujudkan strong political dan strong administration dalam arti mewujudkan politik dan administrasi yang benar-benar mengabdi pada kesejahteraan rakyat menjadi sangat urgen. Tantangan public administration ke depan adalah menemukan formula dan model yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti konflik KPK - Kepolisian - Kejaksaan Agung, konflik perbatasan, mergerisasi departemen/dinas, kepegawaian pusat/daerah, pelayanan publik untuk masyarakat miskin, penjagaan terhadap sumber daya alam dan kekayaan negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tantangan terbesar administrasi negara masa depan adalah mengembangkan teori yang lebih kuat daripada penguatan negara dan memecahkan masalah lubang hitam dalam administrasi negara. Hal ini diperlukan tidak hanya teori emansipatif saja tetapi juga perspektif baru dari teori struktural, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang.
Empowerment Model of Micro, Small, and Medium Enterprises at Dinas Koperasi aan UKM Kabupaten Bandung Nurochman, Raden Maman; Purwanto, Bambang Heru; Suyatna, Uyat
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 5 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i5.1235

Abstract

Micro-enterprises in Bandung Regency face systemic challenges, including limited capital access, fragmented empowerment programs, and weak post-training monitoring. Despite efforts by the Cooperatives and SMEs Office (DISKOP-UKM), gaps persist in achieving sustainable outcomes. This study evaluates DISKOP-UKM’s empowerment model, identifies implementation barriers, and proposes an enhanced framework integrating multi-stakeholder collaboration and digital solutions. A qualitative case study approach was employed, analyzing data from interviews, field observations, and DISKOP-UKM documents (2023–2025). Thematic analysis aligned findings with Chambers’ (1995) empowerment elements: people-centered, participatory, empowering, and sustainable. Current programs lack post-empowerment tracking and proactive stakeholder engagement. Successful interventions (e.g., Kopontren’s community-based model) highlight the potential of penta-helix collaboration and digital tools for scalability. The study recommends (1) adopting A-B-C-G-M partnerships to expand resources, (2) developing digital monitoring systems, and (3) diversifying capital access. These strategies address systemic inefficiencies and align with regional development goals, offering a replicable model for similar contexts.