Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Journal of Law, Administration, and Social Science
Hazada Zafira Mauliza
Politeknik Keuangan Negara STAN
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan Muhammad Baidarus; Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni; Hazada Zafira Mauliza
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v11i1.163

Abstract

Infrastruktur merupakan kunci penggerak ekonomi suatu bangsa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia sangat besar seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur fisik dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah di Indonesia. Bappenas memperkirakan kebutuhan dana untuk mencapai target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar Rp 4.796,2 triliun. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari setengahnya sehingga menimbulkan financial gap. Untuk memenuhi financial gap tersebut, pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendanaan yang lain. Melalui studi literatur, salah satu alternatif untuk memenuhi financial gap tersebut yaitu melalui investasi PMA dan PMDN yang dialokasikan ke sektor infrastruktur strategis. Untuk menarik minat investor, pemerintah melalui BKPM perlu memberikan fasilitas penanaman modal khusus di bidang infrastruktur seperti fasilitas fiskal, penyederhanaan regulasi investasi sehingga akhirnya berpengaruh pada pemenuhan financial gap dalam pembangunan infrastruktur.
Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Produser Film Dalam Negeri Dan Importir Film Hazada Zafira Mauliza
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.033 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.81

Abstract

Tujuan penelitian adalah memahami struktur biaya dan penghasilan produser film dalam negeri dan importir film, serta memahami beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri dan impotir film. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur biaya produser film dalam negeri adalah biaya atas pemanfaatan jasa-jasa untuk memperlancar kegiatan produksi film yang termasuk dalam jasa-jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Struktur biaya importir film berupa harga produk dan bea masuk. Adapun struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha bioskop atas penjualan tiket. Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah sebesar pajak masukannya karena tidak dapat dikreditkan. Tidak terdapat beban pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung oleh importir film. Beban pajak berupa PPN yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi merupakan beban pajak bagi importir film. The purpose of this study is to understand the structure of costs and incomes of domestic film producers and film importers, as well as to understand the burden of value added tax borne by domestic film producers and film importers. The research method used is a literature study. The results of the study explain that the cost structure of domestic film producers is the cost of using services to facilitate film production activities which are included in services subject to value added tax. The cost structure of film importers is in the form of product prices and import duties. The income structure is in the form of income derived from profit sharing with cinema entrepreneurs on ticket sales. The value added tax burden borne by domestic film producers is equal to the input tax because it cannot be credited. There is no value added tax burden that must be borne by the film importer. The tax burden in the form of VAT which is an input tax for film importing companies can be credited with the output tax so that the VAT to be paid is nil and is no longer a tax burden for film importers.
Co-Authors Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni Muhammad Baidarus