Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
agung tri safari
bppk
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI INTERNET agung tri safari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.358

Abstract

Submission of Customs Declaration including matters regulated in the Customs Law. Furthermore, this matter is further elaborated based on the Minister of Finance Regulation. Customs Declaration can be submitted in writing on the form or in the form of Electronic Data. For those in the form of Electronic Data, it is delivered by submitting Electronic Data storage media in the form of diskettes or etc to the Customs Office or through an Electronic Data exchange system. DJBC has issued a policy related to the full implementation (Mandatory) of the submission of customs declaration documents through the PDE system based on KEP-415 / BC / 2016 and began to be implemented effectively on January 1, 2019. The purpose of this study is to evaluate whether this policy can be applied in all regions of Indonesia This research is descriptive with a qualitative approach. Based on secondary data, not all regions of Indonesia are affordable to the internet network. The constraints on the availability of infrastructure are a necessity that must be anticipated. The results of this discussion can be input into the improvement of related policies.
ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI Arfin Bin Ibrahim Fasini; Agung Tri Safari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.489

Abstract

Administrasi penyidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Administrasi penyidikan yang kurang baik akan berkonsekuensi terhadap kualitas penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Petugas administrasi penyidikan berperan menggantikan tugas PPNS DJBC, antara lain pencacahan barang hasil penindakan, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU, menerbitkan DPO, dan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan PPATK. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang petugas administrasi penyidikan, sehingga terjadi kekosongan hukum.
Co-Authors arfin bin ibrahim fasini