La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke
IAIN Kendari

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TRANSFORMASI KONSTITUSI INDONESIA La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke
Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.846 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v12i1.1385

Abstract

The term Constitution comes from the French language (constitution) which is forming, which means the formation of a State or composing and declaring a State. Another term is constitution (English) or gronwet (Dutch) which means the Constitution. According to Sri Soemantri in his dissertation, there is not a single country in the world today that does not have a constitution or constitution. Indonesia is a country that has a constitution as the basis of the state. The constitution in a country always changes according to the times. In Indonesia, the history of constitutional development has changed several times, so that other legislation that is inferior must also change. Therefore, the transformation of the Indonesian state constitution can be judicially reviewed to see the development of the constitution which began in 1945.
PERAN BPOM DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI Waode Purnama Megah Sari; La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i2.5152

Abstract

ABSTRACTIllegal cosmetic products are products that contain chemicals and dyes which are prohibited in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 455 of 1998 concerning ingredients, dyes, preservatives and sunscreen in cosmetics. The purpose of this study was to determine the factors causing the circulation of illegal cosmetic products in the Kadia District of Kendari City, to find out the efforts of illegal cosmetic products in the Kadia District of Kendari City and how the legal protection for the community against the circulation of illegal cosmetic products by BPOM in the Kadia District of Kendari City. The type of this research is qualitative with empirical normative research method with the approach of laws and regulations. The collection technique uses observation, interview and documentation techniques.Based on the results of the research that the author did, it can be concluded that: The factors that cause the circulation of illegal cosmetic products in the Kadia District, Kendari City are: Cosmetics originating from abroad that enter illegally, the high market demand factor, the factor affected by misleading advertising, the public ignorance factor the original distribution permit and fake distribution permit, the price of cosmetics registered by BPOM is relatively more expensive, and there is a lack of supervisory staff. BPOM's effort to prevent illegal cosmetic products from circulating in Kadia District, Kendari City is to follow up on illegal cosmetic findings in accordance with their respective violations, including product withdrawal and destruction and court proceedings for criminal acts for those who violate the provisions. Legal protection for the public against the circulation of illegal cosmetic products by BPOM in Kadia District, Kendari City, namely: Always take IEC (communication and education) actions to the community, always carry out routine supervision of shops selling cosmetic products, what kind of cosmetic products are they? sold whether it has obtained the original distribution permit from the BPOM or not.Keywords: BPOM, Illegal Cosmetic Products, Consumer Protection.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi’ah (Studi di Kecamatan Kambu) Laela Maulana; La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i1.5539

Abstract

Peneliti ini dilatar belakangi terkait masalah pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang dimana pembangunan ruang terbuka hijau diatur dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Masalah yang melanggar RTRW di Kota Kendari yaitu pembangunan, yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Kelurahan Laloara Kecamatan Kambu telah melanggar aturan Tata Ruang dan melanggar kawasan Ruang Terbuka Hijau.
EKSISTENSI PERLINDUNGAN TANAH BENTENG KERATON LIYA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM PERESPEKTIF AL-‘URF Jeklin Dermawan; La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i2.5824

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujan menganalisis upaya perlindungan hukum hak atas tanah Benteng Keraton Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan menganalisis bagaimana tinjauan al ‘urf terhadap upaya perlindungan tanah Benteng Keraton Liya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan sara liya. Data lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum  yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya Kabupaten Wakatobi dan berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan KE EMPAT tanah benteng Liya adalah tanah yang dimiliki Negara atau hak penguasaanya kembali ke Negara. Melalui SK ini pemerintah lalu melakukan perlindungan dan pelestarian hanya saja peran pemerintah belum terfokus pada persoalan tanah Benteng Liya hal ini bisa dicermati dalam SK tersebut yang tidak satupun pasal membahas jelas terkait dengan tanah serta tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara terang terkait dengan pengaturan tanah Benteng Liya. Dalam perspektif al-urf’ juga menunjukan terdapat kebiasaan masyarakat terkait dengan perlindungan tanah yang secara turun temurun mendatangkan kemanfaatan bagi mereka yang dalam kaidahnya yaitu suatau kebiasaan bisa dijadikan hukum jika tidak terdapat kemudaratan dan jika kemaslahatannya lebih besar dari pada kemudaratannya.Kata Kunci: Perlindungan tanah, Benteng Liya, Al-urf’