Garuda - Garba Rujukan Digital

Ahmad Ridha

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Author-ID : 3985649

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peranan Pejabat Sara’ dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone Ahmad Ridha
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1862

Sara’ (Syariat Islam) merupakan salah satu unsur pangngadereng yang ada setelah mendapat pengaruh agama Islam, sara’ menambah pranata sosial masyarakat Bone menjadi lima setelah ade’ (adat istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), bicara (sistem hukum) dan wari (system protokoleran kerajaan). Artikel bertujuan untuk mendiskripsikan peranan pejabat sara’ dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone, dengan menggunakan metode kepustakaan yang meliputi lontara dan tulisan terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat sara’ memiliki sumbangsih yang sangat erat dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone. Keistimewaan dari pejabat sara’ adalah orang memiliki ilmu agama mumpuni, maka akan diangkat dan diberi gelar kebangsawanan oleh Raja, pejabat sara’ juga memiliki peran dalam penerapan hukum Islam pada masyarakat Bone.

DAMPAK KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI) Baso Heru Sofyan; Andi Yaqub; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini berjudul Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari), dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana deskripsi keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 2. Bagaimana bentuk-bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keluarga narapidana?. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian, hasil yang didapatkan setelah penelitian ini adalah, jumlah keluarga narapidana yang bersedia memberikan keterangan sebanyak lima pasangan keluarga dengan tingkatan hubungan keluarga yang berbeda yakni harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis dan tidak harmonis. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana yaitu dampak negatif diantaranya: dampak perekonomian, perubahan tingkah laku anak, istri menjalankan peran suami, dan dampak psikologi. Sedangkan dampak positif diantaranya: suami lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya, istri lebih mandiri. Perspektif hukum Islam terhadap dampak keluarga narapidana tidak sesuai hukum islam karena suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada istri dan memberikan sosial buruk terhadap anaknya sehingga lebih banyak memberikan kemudharatan bagi keluarga.

Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syariah) Hasim Hasim; Ashadi L. Diab; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Kepala Keluarga melakukan perkawinan politik, untuk mengetahui problematika yang muncul dalam perkawinan politik, dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Maqasid Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi documenter. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kepala keluarga melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena saling mencintai, 2) married by accident, 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri/perawan tua. Adapun problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu pertama, problematika yang muncul dari dalam diri orang tua dan kedua, problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik. Perspektif Maqasid Syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Mumtahanah/60:10 dan Al-Mā’idah/5:5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram) begitupun sebaliknya.Kata Kunci: Perkawinan Politik, Maqashid Syariah

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search