Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Epi Syahadat
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, kajian tentang permasalahan RTRWP ini menjadi penting dan relevan untuk membantu penyelesaiannya. Tujuan dari kajian ini adalah menelaah kebijakan penataan ruang yang ada, mengidentifikasi permasalahannya dan menyusun strategi penyelesaian masalahnya. Sebenarnya sudah tersedia perangkat peraturan dan kebijakan penataan ruang wilayah dan kawasan hutan, namun masih perlu pengkajian lebih lanjut terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi dari aspek substansinya. Permasalahan yang muncul dalam revisi RTRWP adalah: (i) revisi dipaksakan karena desakan politik (maraknya pemekaran wilayah), (ii) revisi untuk menyelamatkan keterlanjutan keberadaan usaha non kehutanan, (iii) revisi APL tidak dilengkapi kajian teknis dan spasial terkait rencana dan realisasi pemanfaatannya, (iv) tumpang tindih perijinan usaha kehutanan dan non kehutanan, (v) usaha perkebunan dan lainnya di hutan tanpa ijin resmi dari Menteri Kehutanan, (vi) revisi memiliki resiko besar terhadap lingkungan hidup, dan (vii) penyelesaian revisi memerlukan waktu relatif lama. Adapun strategi penyelesaian masalah tata ruang dalam revisi RTRWP meliputi: (i) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, (ii) percepatan kerja tim terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, (iii) pelaksanaan audit pemanfaatan ruang kawasan hutan, dan menerapkan prinsip dan arahan dalam audit kawasan hutan.
KAJIAN PADUSERASI TATA RUANG DAERAH (TRD) DENGAN TATA GUNA HUTAN (TGH) Syahadat, Epi; Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan. Oleh karenanya analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan sangat diperlukan. Tujuan umum dari kajian ini adalah mengkaji sejauhmana kebijakan tata ruang yang ada dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan paduserasi usulan revisi tata ruang daerah dengan tata guna hutan dan secara khusus mengkaji : a) kebijakan perubahan kawasan hutan; b) mengidentifikasi tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Sasaran dari kajian ini adalah : (a) terindentifikasinya persepsi stakeholder terkait paduserasi antara TRD dengan TGH. (b) teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tatacara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan paduserasi dan rekomendasi yang diberikan oleh tim terpadu telah sesuai dengan usulan permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan yang diusulkan oleh daerah setempat. Penyederhanaan persyaratan dalam permohonan paduserasi dan adanya kejelasan batas waktu dalam penyelesaiannya merupakan sesuatu yang sangat penting agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap produk kebijakan yang dibuat.
STAKEHOLDER ANALISIS DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinmya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga akan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku pemilik usaha. Oleh karena itu kajian analisis stakeholder dalam sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan atau hipotesis tersebut. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: (a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, (b) menganalisa peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam sistem perijinan IUPHHK, dan (c) menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing stakeholders. Hasil analisis stakeholder menunjukan bahwa dari sepuluh stakeholder yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK,tiga stakeholder yang memiliki peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang cukup signifikan, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, dan BPKH. Untuk stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang kurang signifikan dapat ditinjau kembali keberadaannya (dihilangkan) di antaranya: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten, dan (3) Sekda Kabupaten. Penghilangan peran dari ketiga institusi tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan proses perijinan IUPHHK.
Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penatausahaan kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Tujuan kajian kebijakan penatausahaan kayu rakyat ini adalah menggali pengertian, substansi, perbedaan aturan main dan efektivitas pelaksanaan Permenhut P. 30/2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait penatausahaan kayu dari hutan hak masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan. Sejak keluarnya Permenhut P. 30/2012, sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil merubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v) penghilangan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen yang dipergunakan. Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 masih perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi permasalahan yang telah muncul, seperti: 1) Alas titel hutan hak, 2) Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU, 3) Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan, 4) Pengawasan modus pencucian kayu hutan negara, 5) Kompetensi penerbit SKAU, dan 6) Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan; Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor Syahadat, Epi; Sylviani, Sylviani
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis kebijakan penyediaan lahan HTI adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan aspek legalitas lahan kepada pemegang ijin IUPHHK-HT untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman dan secara khusus mengkaji: 1) kebijakan alokasi dan distribusi lahan hutan tanaman; 2) tatacara dan persyaratan perijinan penyediaan lahan hutan tanaman dan 3) gap implementasi peraturan penyediaan lahan hutan tanaman. Hutan tanaman yang dikaji adalah: hutan tanaman industri (HTI). Hasil kajian menunjukan bahwa tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman. Pemerintah daerah mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan yang tertera dalam P.19/2007 Jo P.11/2008 (untuk HTI). Proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien disebabkan oleh: 1) belum adanya ketentuan yang baku mengenai besarnya biaya dalam proses permohonan ijin dan 2) adanya ketidak singkronan bunyi pasal dalam P.63/2008 dengan bunyi pasal 5 (huruf f dan g) dalam P.11/2008 mengenai permohonan rekomendasi Gubernur.
Co-Authors Hariyatno Dwiprabowo Subarudi Subarudi Sylviani Sylviani