Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM LAW REFORM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Muaziz, Muhamad Hasan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Hubungan Industrial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Muhamad Hasan Muaziz
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.332

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu faktor penghambat bagi terciptanya suatu hubungan yang harmonis dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan industrial sendiri terbentuk antara pekerja dan pengusaha dalam memproduksi barang maupun jasa. Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial yaitu bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis.Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yaitu dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Namun hal yang paling tepat untuk menjaga stabilitas hubungan antar pekerja dan pengusaha serta pemerintah adalah dengan menjaga hubungan industrial yang harmonis.Kata kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Perspektif Sosiologi Hukum
LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN) Muhamad Hasan Muaziz
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2022): Humanism in Law Enforcement
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330

Abstract

The social security program as mandated by the Indonesia Constitution is the basic responsibility of the government in terms of providing social protection to its people, with the hope that the Indonesian people will be able to achieve a prosperous life. The goal to be achieved by the government with the establishment of a social security system is to provide certainty of social protection and welfare for all people. The research method used in this research is normative juridical which makes the rule of law a norm. The results obtained from this study are that the financial investment system at BPJS Ketenagakerjaan is based on Rule Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body which in general there are three sources of investment in BPJS Ketenagakerjaan, which is a separated state asset. and not divided into shares, the result of the transfer of assets of the State-Owned Enterprises that organize social security programs, the results of the development of BPJS assets. And until now BPJS Ketenagakerjaan also does not have a clear legal instrument to make the basis for making cut loss policies for corporate actions on shares, so so far the management of BPJS Ketenagakerjaan has never taken cut loss actions.
PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK Muhamad Hasan Muaziz; Achmad Busro
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.488 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15757

Abstract

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini.  Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku. 
Integritas Penyelenggara Pemilu Muaziz, Muhamad Hasan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1408

Abstract

Buku dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bahwa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum.
Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan; Hidayah, Nabilah Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1575

Abstract

Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia
Pemberdayaan Anak-Anak Usia Dini Melalui Program Bimbingan Les Belajar Bahasa Inggris di Kampung Baru RT 01 di Desa Bantarsari Zakki Munajih, Ahmad; Syamsul Abidin, Asad; Nurliani; Harun, Ernawati; Zulfikar Mumtaz, Ahmad; Hasan Muaziz, Muhamad
Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : STIT Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56146/edusifa.v9i2.145

Abstract

This English tutoring programme is one form of community service programme (KKN-12 USA) in 2023 which aims to foster the ability of early childhood in learning English at Paud Insan Madani. In addition, there are other objectives, namely from the implementation of this programme, students can apply the knowledge and theories that have been obtained from the world of lectures, besides that the campus can show the community that students are able to reinforce the existence of universities that are able to create or give birth to the nation's successor cadres who are able to bring better changes to society. The target of this service is early childhood in Bantarsari Village RT 01 Rancabungur District, Bogor Regency. And this programme has the main objective, namely through the English tutoring programme, early childhood can get basic knowledge of English such as how to pronounce well and correctly, be it words or sentences used in daily activities related to their lives and ages. This tutoring programme lasts about 4 weeks with 2 meetings each on Friday and Saturday. From this programme it can be seen that before this activity the children did not understand anything about English and after this activity the children have a change in English language skills at a basic level.
Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Lisan Miftahul Fanani; Sigit Nurhadi Nugraha; Muhamad Hasan Muaziz
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i2.7389

Abstract

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lawan belum melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip tersebut dalam perkara wanprestasi yang timbul dari hubungan kontraktual dalam perjanjian lisan antara artis dan personal manajernya di Indonesia, khususnya dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam konteks perjanjian lisan menegaskan pentingnya itikad baik dan transparansi dari kedua belah pihak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sehingga, ketika terdapat pihak yang ingin menuntut prestasi, pihak tersebut juga harus memenuhi terlebih dahulu prestasinya. Dalam penelitian ini juga memberikan gambaran historis mengenai perkembangan Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sistem hukum Indonesia yang diwarisi dari tradisi hukum Belanda dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa kontraktual di era modern.
Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan; Hidayah, Nabilah Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1575

Abstract

Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia
Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City) Andi Tri Haryono; Muhamad Hasan Muaziz; Abdul Kadir Jaelani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 1 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.1714

Abstract

This study tries to analyze the implementation of laws and policies regarding the development of urban agglomerations, analyze agrarian law regulations in Indonesia addressing industrial estate issues, and analyze the leading sectors and economic potential of the city of Semarang. In this study, the authors use the Base Sector Analysis/LQ Analysis, Economic Sector Performance Analysis/Shift Share Analysis, Growth Ratio Model Analysis/GRM, Klassen Typology Analysis, Overlay Techniques, and SWOT Analysis to measure the competitive advantage of each element), and provide policy recommendations for the government as well as for industry players. The object of this research is spread over several industrial areas located in Semarang City including Wijaya Kusuma Industrial Area, Candi Industrial Area, BSB Industrial Park, and Terboyo Industrial Estate. The findings of this study are that it is known that leading sectors such as warehousing, financial services, transportation, retail, real estate, trade, and construction are economic bases that are growing rapidly and can support the development of urban agglomerations.
Co-Authors Abdul Kadir Jaelani Achmad Busro Andi Tri Haryono Harun, Ernawati Hidayah, Nabilah Nur Miftahul Fanani Nurliani Sigit Nurhadi Nugraha Syamsul Abidin, Asad Zakki Munajih, Ahmad Zulfikar Mumtaz, Ahmad