<![CDATA[This study aims to determine the accountability of Village Fund management in an Islamic perspective starting from the planning, implementation, administration and accountability stages. This research uses descriptive qualitative method with a case study in the village of Taba Padang, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency. The results of this study indicate that the Accountability of Village Fund Management in Sharia Perspective in Taba Padang Rejang Village, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 and in accordance with existing sharia. Because in preparing the RPJM plan of Desa Taba Padang Rejang, taking seriously the aspirations that develop in the community. Taba Padang Rejang villagers are directly involved in every village planning consultation process and are active in providing proposals about programs to be implemented for the welfare of the village community. So based on Permendagri No. 113 of 2014 Taba Padang Rejang village planning in the management of the Village Fund can be said to be transparent and upholds community participation. However, technically there are still obstacles. These constraints are a constraint for the district being late in making Regents Regulations regarding regulations on Village Funds and their management. This has an impact on late reporting related to the management of the Village Fund in the village of Taba Padang Rejang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam persfektif Islam mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di desa Taba Padang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Islam di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun rencana RPJMDesa Taba Padang Rejang, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. masyarakat desa Taba Padang Rejang terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Taba Padang Rejang dalam pengelolaan Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang Dana Desa dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang.]]>
