Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ahsana Media : Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian ke-Islaman Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Yustitia
Syukron Mahbub Syukron Mahbub
Universitas Islam Madura
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL POLITIK (KIHSP) DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA (KIHESB) KORELASINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syukron Mahbub
Jurnal Yustitia Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.058 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v20i2.687

Abstract

Berangkat dari penjelasan bahwa Maqashid al-Syari’ah merupakan salah satu elemen penting dalan hukum Islam, maka dalam merumuskan bentuk relasi dengan KIHSP, KIHESB dalam hukum Ham, Maqashid al- Syari’ah mutlak diperlukan sebagai nilai dan metode. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan Maqasid al- Syari’ah sebagai wadah kemaslahatan yang diakui oleh al-Syari’, atau kita kenal dengan istilah al-maslahah al-mu’tabarah. Sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi dua kriteria pokok, sebagai mana dimaksudkan oleh Imam al-Syatibiy, yakni: (1) sejalan dengan kehendak al-Syari’; dan (2) membawa kemaslahatan pada manusia. Sementara itu muatan yang terdapat di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia baik dalam KIHSP, KIHESB sebagian memang ada yang bertentangan dengan formulasi hukum Islam klasik yang menjadi karakter masyarakat arab masih nampak dalam sejumlah ketentuan hukum Islam, seperti di catat oleh An-Na’im, premis tersebut misalnya bisa saja dijumpai dalam kasus perbudakan dan deskriminasi berdasarkan agama dan gender.  Namun sebagian yang lain dari instrumen pokok HAM tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip maqosid al-syariah demi untuk membawa kemaslahatan bagi segenap umat manusia berdasar lima prinsip tujuan syara’  maka bisa saling melengkapi dan saling menguatkan, oleh karena prinsip hukum Ham sama-sama ingin menjamin prinsip hak asasi manusia.
Co-Authors