Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Gung diah, Anak Agung Istri Sayang Diah Putri Martini; I Gusti Agung Istri Agung; Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 2 (2025): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i2.5202

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi, Polda Bali telah mulai menerapkan sistem E-Tilang sebagai langkah untuk memodernisasi penegakan hukum di Kota Denpasar. E-Tilang adalah metode penegakan tilang secara digital yang dilengkapi dengan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement merupakan inovasi dalam teknologi informasi, ditujukan untuk mengumpulkan bukti pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik meliputi CCTV, terutama kamera E-Police dengan Automatic Number Plate Recognition serta kamera Check Point. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji penerapan sistem E-Tilang di Kota Denpasar dan menganalisis kendala serta usaha penanggulangannya dalam penerapan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris, dengan sumber data yang berasal dari hasil pengumpulan di lapangan, memanfaatkan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, dan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum secara elektronik dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik pungutan liar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, serta jumlah warga yang melanggar yang melakukan konfirmasi dan pembayaran sanksi administrasi masih tergolong minim. Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, lemahnya dasar hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan, seperti peningkatan sarana infrastruktur, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta edukasi kepada masyarakat.
Legal Impact Of  Catcalling Perpetrators And Physiological Impact On  Victims In Indonesia Putrawan, I Nyoman Alit; Tagel, Dewa Putu
Ipso Jure Vol. 1 No. 9 (2024): Ipso Jure - October
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/emkfpx02

Abstract

This article aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework related to catcalling perpetrators and their physiological impact on victims in Indonesia as well as more effective law enforcement efforts in tackling this phenomenon. The focus is on increasing awareness of legal protection for victims and supporting stronger law enforcement against perpetrators of catcalling. In the research context, catcalling often occurs in open public places, especially with the majority of victims being women who wear the hijab. Forms of catcalling include comments, teasing, gestures, and touching. The research method used is qualitative with a literature review study approach. Data regarding catcalling cases was obtained from the researcher's personal experience, supported by journal research highlighting similar cases in Indonesia. Catcalling is a serious form of sexual harassment, with detrimental impacts on victims such as feelings of insecurity and emotional stress. Strong legal protection, public awareness, and more specific regulations are needed to address this problem effectively. With these steps, it is hoped that we can create a safer environment and respect individual rights. In order to deal with the problem of catcalling, there needs to be a synergy between strengthening the existing legal framework, outreach campaigns, and improving regulations governing behavior in public spaces. In addition, the importance of support from authorities such as the police and other law enforcement agencies to ensure that catcalling cases are handled seriously and fairly. In addition, there is a need for a holistic approach that involves providing psychological and social support for victims to help them recover from the impact of the trauma they may have experienced. Overall, efforts to overcome the catcalling phenomenon require collaboration between the government, the community and various other stakeholders. Only with comprehensive and coordinated measures can we create a safer environment that respects individual rights, and prevent the recurrence of catcalling cases in the future.