Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VYAVAHARA DUTA Jurnal Penelitian Agama Hindu Vyavahara Duta
I Gusti Agung Istri Agung
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA HINDU DAN AGAMA ISLAM Istri Agung, I Gusti Agung
VYAVAHARA DUTA Vol 6, No 2 (2012): VYAVAHARA DUTA
Publisher : VYAVAHARA DUTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.87 KB)

Abstract

 Abstraksi            Pemimpin adalah “leader” yang artinya bergerak lebih awal di depan. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki kredibilitas artinya ia dipercaya, dan memiliki tingkah laku yang terpuji. Setiap agama memiliki kaidah-kaidah kepemimpinan yang bersumber pada kitab suci. Agama Hindu memiliki Konsep kepemimpinan yang disebut Astha Bratha yang bersumber pada kitab suci Weda. Sedangkan dalam agama Islam Konsep kepemimpinan itu bersumber pada ayat-ayat Al-Qur’an.            Agama Hindu maupun Islam mempunyai konsep yang jelas tentang seorang pemimpin yaitu bahwa seorang pemipin hendaknya bersikap bijaksana, tidak membeda-bedakan warga yang dipimpinnya, bersikap adil dalam memimpin maupun bertindak (menghukum yang melanggar aturan), berbicara tegas dan selalu menepati janji. Seorang pemimpin harus memiliki perhatian terhadap masyarakat mengenai, kesejahteraan hidupnya, pendidikannya dan keamanannya. Kata kunci : Konsep kepemimpin, Agama Hindu dan Islam
Nyeburin Marriage Ceremony in Accordance with Balinese Customary Law in Mas Traditional Village Istri Agung, I Gusti Agung; Kantriani, Ni Ketut; Ramiati, Ni Made
Jurnal Penelitian Agama Hindu Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/jpah.v8i2.2745

Abstract

The position of sons is critical in customary law societies in Bali. This is related to the belief in the community that if there is no son, there will be no one to carry out customary and religious obligations in a Hindu family. Facing this situation, Balinese customary law combined with Hindu law offers a solution by elevating the status of girls to purusa status, allowing them to have the same rights and responsibilities as boys. The purpose of this study is to describe the Nyeburin marriage ceremony according to Balinese customary law in Mas traditional village. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. This research was conducted in Desa Adat Mas. This research uses qualitative data sourced from primary and secondary data. Determination of informants was determined by purposive sampling. The data collection techniques used were observation, interview, literature, and document study. This research used data analysis techniques: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study are that Nyeburin marriage has a change in status; namely, the wife has purusa status (male status), so it has consequences for the procedures for implementing marriage, the position of the husband, and the offspring obtained. In Nyeburin marriage, the implementation is also carried out at the purusa residence, which, in this case, is the bride's house. Furthermore, the husband will follow or enter the wife's family environment and legally break away from the bonds of family origin.
EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Gung diah, Anak Agung Istri Sayang Diah Putri Martini; I Gusti Agung Istri Agung; Tagel, Dewa Putu
VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 2 (2025): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i2.5202

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi, Polda Bali telah mulai menerapkan sistem E-Tilang sebagai langkah untuk memodernisasi penegakan hukum di Kota Denpasar. E-Tilang adalah metode penegakan tilang secara digital yang dilengkapi dengan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement merupakan inovasi dalam teknologi informasi, ditujukan untuk mengumpulkan bukti pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik meliputi CCTV, terutama kamera E-Police dengan Automatic Number Plate Recognition serta kamera Check Point. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji penerapan sistem E-Tilang di Kota Denpasar dan menganalisis kendala serta usaha penanggulangannya dalam penerapan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris, dengan sumber data yang berasal dari hasil pengumpulan di lapangan, memanfaatkan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, dan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum secara elektronik dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik pungutan liar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, serta jumlah warga yang melanggar yang melakukan konfirmasi dan pembayaran sanksi administrasi masih tergolong minim. Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, lemahnya dasar hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan, seperti peningkatan sarana infrastruktur, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta edukasi kepada masyarakat.
Co-Authors DEWA PUTU TAGEL Gung diah, Anak Agung Istri Sayang Diah Putri Martini Ni Ketut Kantriani Ramiati, Ni Made