Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengecualian Narapidana Tertentu dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tinjauan Maslahah Mursalah Vatta Arisva; Moh. Tamtowi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.14805

Abstract

Dalam pandemi covid-19 di lembaga pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hak asimilasi dan intergrasi bagi dan anak dalam peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020. Namun dalam pemberlakuannya, kebijakan ini untuk mendapatkan hal tertentu. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang akan diberlakukan tertentu? Dan bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap kebijakan yang mengecualikan hubungan tertentu?. Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif normatif, dengan pendekatan pendekatan undang-undang dan penggunaan data sekunder sebagai bahan hukum dan aturan hukum sebagai bahan primernya. Sehingga, hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa Pertama, kebijakan pengambilan terhadap tindakan melaluiimilasi dan integrasi dengan mengecualikan keputusan tertentu maka ditetapkan dengan dua pertimbangan yaitu, berdasarkan pertimbangan sosial terhadap masyarakat dengan rasa keadilan dan pertimbangan hukum berdasarkan aturan No. 99 Tahun 2012 sebagai perubahan terakhir tentang pengajuan pengajuan kepada terpidana. Kedua , berdasarkan asaslahah mursalah bahwa kebijakan yang menentukan spesifik pada masa pandemi covid-19 berdasarkan tingkat akan kemasatan, artinya bahwa yang lebih utamakan adalah memelihara maslahah dharuriyat dari pada maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. Pokok kemaslahatan dahuriyat yang menjadi catatan dalam hal-hal tersebut antara lain kemaslahatan dalam menjagaan terhadap memelihara umat ( hifdz ummah) dan menjagaan terhadap memelihara jiwa ( hifdz nafs ).
MINAL `ILMI ILA AL-HADHARAH (THE URGENCY OF CHARACTER BUILDING IN ISLAMIC EDUCATION) Moh. Tamtowi
Jurnal Penelitian Progresif Vol 1 No 1 (2022): MARCH 2022 - AUGUST 2022
Publisher : CV Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jpp.v1i1.50

Abstract

Character building (character formation) is a basic goal in education. Character formation can be realized if the process of internalizing values ​​is successful. Values ​​that are lived and internalized in the soul will encourage the birth of new, innovative and dynamic creations. The essence of life is movement, the law of life is creation, so create a new, better world order of civilization. To build an advanced civilization, it is necessary to have a quality and forward-oriented education system. Education will be able to build an advanced mindset if the pattern of scientific development has an integralistic-encyclopedic pattern. The integralistic pattern necessitates continuous scientific dynamics in order to build an advanced civilization.
The Silent Tarekat in Islamic Law: Legal Consciousness and the Chishti Sufi Legacy of the Tablighi Jamaat Anshori, Ahmad Yani; Abdurrahman, Landy Trisna; Tamtowi, Moh.; Musaffa, Muhamad Ulul Albab
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.44979

Abstract

This article explores the silent legal and spiritual framework of the Tablighi Jamaat (TJ) in Indonesia, drawing on fieldwork, interviews, and textual analysis. While TJ does not claim to be a Sufi order (ṭarīqah), its practices suggest a reconfiguration of the Chishti-Ḥanafī legacy within a non-institutional framework. The study argues that TJ operates as a "silent tarekat", where fiqh is embodied through routines of taʿlīm, khurūj, and adab, rather than articulated through fatwā or formal legal discourse. The article traces how collective reasoning (mushāwarah), ethical discipline, and ritual repetition form an alternative legal consciousness that resists codification but remains deeply normative. Drawing from Talal Asad's theory of discursive tradition and Ibn' Arabi's notion of 'ilm al-aḥwāl, the paper shows how authority, legality, and spirituality are distributed through embodied discipline rather than textual claims. Contrasting with mainstream Islamic institutions in Indonesia like NU, Muhammadiyah, and MUI, which rely on fatwā issuance and formal jurisprudence, TJ emphasizes humility, action, and affective cohesion. The article concludes that TJ represents a post-ṭarīqah legal formation, silent, affective, and decentralized, redefining Islamic normativity through practice rather than proclamation.   Abstrak Artikel ini menelusuri kerangka hukum dan spiritual Jamaah Tabligh (JT) di Indonesia yang bersifat diam-diam namun terstruktur, berdasarkan observasi lapangan, wawancara, dan kajian teks. Meskipun Jamaah Tabligh tidak mengklaim diri sebagai tarekat, namun praktiknya menunjukkan konfigurasi ulang warisan Chishti-Ḥanafī dalam bentuk non-institusional. Artikel membawa argumentasi bahwa JT berfungsi sebagai “silent tarekat,” yang mana hukum Islam (fiqh) diwujudkan melalui rutinitas ta’līm, khurūj, dan adab, bukan melalui fatwa atau diskursus hukum formal. Artikel ini mencoba melacak bagaimana musawarah, disiplin etis, dan pengulangan ritual membentuk kesadaran hukum alternatif yang tidak tersusun secara kodifikasi, namun tetap normatif. Mengacu pada teori tradisi diskursif Talal Asad dan konsep ‘ilm al-aḥwāl dari Ibn ʿArabi, tulisan ini menunjukkan bahwa otoritas, legalitas, dan spiritualitas dalam JT tersebar melalui disiplin tubuh, bukan klaim tekstual. Berbeda dengan arus utama lembaga Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI yang bergantung pada fatwa dan fikih formal, Jamaah Tabligh menekankan kerendahan hati, amal, dan kohesi afektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa Jamaah Tabligh merepresentasikan formasi hukum pasca-tarekat—diam, afektif, dan terdesentralisasi—yang menata ulang normativitas Islam melalui praktik, bukan pernyataan.
Rethinking Assets in Islamic Law: Understanding the Logic of Camels as Authorized-Value in Socio-Economic Context Abdurrahman, Landy Trisna; Anshori, Ahmad Yani; Tamtowi, Moh.; Kusuma, Asmara Edo; Burhanudin, Muhammad Farhan
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 2 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i2.4710

Abstract

Abstract: Early Islamic legal tradition reveals the recurrent appearance of camels in a range of normative provisions, including diyāt (blood money), livestock zakat, sacrifice, and dowry. This pattern has often been read literally as the final legal designation of a specific object, thereby obscuring the relationship between normative texts and the socio-economic context of classical Arab society. This article demonstrates that the prominence of camels did not derive from any intrinsic theological quality, but rather from their socio-economic and symbolic status as the most valuable asset of the time. By reading hadith as part of a discursive tradition, camels are understood as a medium of value that integrates productive economic functions, mobility as moving capital, survival in a desert environment, and symbols of social status and honor. An analysis of clusters of hadith concerning diyāt, zakat, sacrifice, and dowry reveals a consistent logic of value, namely the articulation of obligations and compensations through wealth that was socially recognized as the highest surplus. These practices were subsequently adopted and rationalized in the construction of early fiqh through mechanisms of selection, taqwīm (legal valuation), and the stabilization of norms by the fuqahāʾ. The principal novelty of this article lies in the formulation of an analytical framework that shifts the focus of fiqh from the material form of objects to the functional logic of assets, positioning the social authorization of value as the foundation of legal normativity. This finding has significant implications for fiqh al-muʿāmalāt and contemporary Islamic jurisprudence more broadly, as it provides a methodological basis for evaluating modern assets (unknown in the classical turāth) according to the logics and criteria of māl, including economic utility, capacity for possession, recognition by ʿurf, and rational valuation, without resorting to reductive form-based analogies. Abstrak: Tradisi hukum Islam awal memperlihatkan kemunculan unta secara berulang dalam berbagai ketentuan normatif, seperti diyat, zakat ternak, kurban, dan mahar. Pola ini kerap dibaca secara literal sebagai penetapan objek hukum yang bersifat final, sehingga mengaburkan relasi antara teks normatif dan konteks sosial-ekonomi masyarakat Arab klasik. Artikel ini menunjukkan bahwa dominasi unta tidak bersumber dari kualitas teologis intrinsik objeknya, melainkan dari kedudukan sosial-ekonomi dan simboliknya sebagai aset paling bernilai pada masa itu. Melalui pembacaan hadis sebagai bagian dari tradisi diskursif, unta dipahami sebagai medium nilai yang menautkan fungsi ekonomi produktif, mobilitas sebagai modal yang bergerak, peran bertahan hidup di wilayah gurun, serta simbol status dan kehormatan sosial. Analisis terhadap klaster hadis diyat, zakat, kurban, dan mahar memperlihatkan konsistensi logika nilai, yakni penetapan kewajiban dan kompensasi melalui harta yang secara sosial diakui sebagai surplus tertinggi. Praktik-praktik tersebut kemudian diadopsi dan dirasionalisasi dalam konstruksi fikih awal melalui mekanisme seleksi, taqwīm (legal valuation), dan stabilisasi norma oleh para fuqahāʾ. Kebaruan utama artikel ini terletak pada perumusan kerangka analitis yang menggeser fokus fikih dari bentuk objek ke fungsi aset, dengan menempatkan otorisasi nilai sosial sebagai dasar normativitas hukum. Temuan ini berpengaruh langsung pada pengembangan fikih muamalat dan fikih kontemporer secara umum, karena menyediakan landasan metodologis untuk menilai aset modern (yang tidak dikenal dalam turās) berdasarkan logika dan kriteria māl berupa manfaat ekonomi, kemampuan penguasaan, pengakuan ʿurf, dan rasionalitas nilai, tanpa terjebak pada analogi formal yang reduksionis.