<![CDATA[Aura Shava Dhinda Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aurashava_16@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas isu mengenai Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Topik dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengajuan pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga namun kemudian permohonan tersebut tidak dilanjutkan sebab pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan aturan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat adalah tidak efektif disebabkan oleh kultur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung adalah kultur hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang masih menganggap pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga baru tidak penting. Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam KK baru, serta membuat program agar lebih mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut. Kata Kunci: efektivitas, perkawinan tidak tercatat, Kartu Keluarga, pencatatan perkawinan Abstract This research investigates the effectiveness of Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 Concerning the Procedure of Registration of a New Family Card in the Case of Unregistered Marriage. This topic departed from the request for marriage registration for marriage not registered on a Family Card. However, this request did not proceed because it failed to fulfill the requirement. The objective of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the record of marriage not registered in a Family Card according to Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108, investigate, and analyze the impeding factors faced and measures taken by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Tulungagung. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Legal materials were taken from primary and secondary data and were further analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques. The research results reveal that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 in this context is not implemented effectively due to the factor of legal culture. The issue faced by the Agency in the Regency is the legal culture living in the society of the Regency of Tulungagung, where the locals still believe that marriage not mentioned in a Family Card is not essential. The Agency, however, has given further introduction and counseling on marriage registration for marriage not recorded on a new Family Card. A program intended to encourage people to register their marriage according to the objective of the regulation is also essential. Keywords: effectiveness, unregistered marriage, family card, marriage registration]]>
