Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal ilmiah hospitality Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Mamangan Social Science Journal Jurnal Media Administrasi Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Hipotesa
Rina Nuraini Selly
STIA Abdul Azis Kataloka Ambon
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perencanaan dan Evaluasi Program Arif Setyo Budi; Nur Bagyo Utomo; Rina Nuraini Selly
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD.
STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA AMBON Rina Nuraini Selly; Hadijah Madubun
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 12 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v12i1.2656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Dengan menggunakan pendekatan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Strategi Pemerintah Kota Ambon adalah perlu dilakukan adalah : a) Meningkatkan perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah, b) Mengembangkan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan rumit dan C) Selain kedua hal tersebut di atas, pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas yang mendukung kualitas pelayanan publik tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pentingnya akuntabilitas dalam menilai kinerja suatu organisasi pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban yang dapat mengetahui kinerja dan permasalahan yang ada terkait pencapaian visi dan misi suatu instansi dimana permasalahan tersebut dapat terjadi.
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Impelentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan) Rahmad Purwanto Widiyastomo; Rina Nuraini Selly
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.610

Abstract

Pelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bintan diketahui capaian kinerja yang cukup baik, kelembagaan telah ditetapkan dan penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BLORA Andry Kristanto; Rina Nuraini Selly
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.627

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Purwosari Kecamatan Blora. Permasalahan yang timbul adalah belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas di desa Purwosari. Fenomena Gap ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya terbatasnya sumber air dan pasokan air baku, sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat dan kurangnya perilaku kebersihan di lingkungan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana implementasi program Pamsimas dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Blora, dan faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Pamsmas. Pelaksannaan Program Pamsimas di Desa Purwosari Kecamatan Blora cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan- individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Pamsimas antara lain: ketiadaan/kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewennangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah: Kajian Pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah/BPAD Rahmad Purwanto W; Christine Diah Wahyuningsih; Rina Nuraini Selly
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 1 (2024): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i1.1516

Abstract

Good management of regional assets or regional property as a strategic policy for regional officials. Good and accountable regional asset management means that OPD will receive funding sources to finance development in the region. In managing regional assets, regional governments must pay attention to planning needs for budgeting, procurement, receipt, storage and distribution, use, administration, utilization, security and maintenance, assessment, write-off, transfer, guidance, supervision and control, financing. The entire asset management process is in order to achieve management objectives in an efficient and effective manner so that regional wealth can be used in public services and obtain regional (non-tax) income. Implementing regional needs planning and regional governments preparing Regional Asset Balances (NAD) as part of implementing good and accountable governance.
Perencanaan dan Evaluasi Program Arif Setyo Budi; Nur Bagyo Utomo; Rina Nuraini Selly
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.488

Abstract

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD.
Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan (Studi Literatur) Selly, Rina Nuraini
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal guna mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang efektif dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat itu sendiri, dan juga swasta. Kesimpulannya, pperan masyarakat dalam berpartisipasi aktif, melakukan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, pelatihan keterampilan, dan dukungan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pemberdayaan. Saran yang diajukan adalah perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.
Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Inovatif di Masa Era Revolusi 4.0 Madubun, Hadijah; Selly, Rina Nuraini
Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA Said Perintah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v4.i2.p363-378

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of innovative Era 4.0 in Ambon City and the variables that influence it. This study uses a qualitative approach by utilizing descriptive data. Observations, interviews, documents, and archives are used to obtain data. They were subjected to a qualitative descriptive analysis. The findings show that the application of digital/electronic government aspects in information services has not been carried out optimally. The SIMANTAP, SIMANJA, and Smart City applications have been implemented well but not yet optimal at the Ambon City Government Information Communication Service. This is evidenced by the large number of applicants who continue to provide services offline, especially by visiting service offices. For this reason, it is necessary to improve the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as provide socialization to the public regarding the existence and use of applications.
The Interrelation of Transparency, Public Participation, Accountability, and Policy Effectiveness: A Qualitative Approach to Good Governance Practices in Ambon City Hadijah Madubun; Rina Nuraini Selly
Jurnal Mamangan Vol 14, No 2 (2025): Special Issue
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v12i2.9676

Abstract

This study explores the interrelationship between transparency, public participation, accountability, and policy effectiveness within the local governance context of Ambon City. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving 15 key informants, including government officials, community leaders, civil society representatives, and academics. The study found that transparency serves as the foundation for effective governance by providing access to information, which enables citizen engagement and strengthens accountability mechanisms. Public participation, however, often remains formalistic, with limited integration of community input into decision-making processes. Accountability is primarily administrative and financial, with social accountability mechanisms underdeveloped. Policy effectiveness is closely linked to the integration of these governance principles, particularly in programs that combine interdepartmental coordination with participatory monitoring, such as Smart City initiatives and waste management reforms. The findings highlight a dynamic and reciprocal relationship among transparency, participation, and accountability, wherein weakness in one component affects the overall governance cycle. Challenges include limited digital literacy, bureaucratic resistance, and weak public oversight, while opportunities lie in digital governance platforms, youth-led civic groups, and academic collaborations. The study concludes that good governance in Ambon City is best operationalized as an evolving ecosystem of trust, collaboration, and adaptive accountability, rather than mere regulatory compliance. Recommendations include enhancing citizen-friendly transparency initiatives, fostering deliberative participation, and expanding mechanisms for public accountability. These insights provide guidance for local government reforms and serve as a reference for similar medium-sized cities in Indonesia
Co-Authors Andry Kristanto Andy Kristanto Arif Setyo Budi Arif Setyo Budi Christine Diah Wahyuningsih Hadijah Madubun Hadijah Madubun Madubun, Hadijah Nur Bagyo Utomo Nur Bagyo Utomo Rahmad Purwanto W Rahmad Purwanto Widyastomo