Hartati Malkab
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) SULAWESI SELATAN DALAM PROSES LAHIRNYA PERDA PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA Hartati Malkab
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v10i2.152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran AMAN Sulawesi Selatan dalam proses lahirnya Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat AmmatoaKajang di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai interviewer dengan pedoman wawancara multi-terstruktur dandokumentasi. Subjek penelitian adalah AMAN Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran AMAN Sulawesi Selatan Dalam Proses Lahirnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang terlihat secara nyata dengan tergabungnya AMAN dalam tim gugus tugas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba. Dalam tim gugus tugas AMAN bertugas sebagai penyusun kerangka hukum sesuai dengan kesepakatan tim gugus tugas, tugas yang dimaksud berkaitan dengan Naska Akademik dan Draf Perda. Perumusan peraturandaerah tentang perlindungan dan pengukuhan masyarakat hukum adat Amatoa Kajang adalah sebuah contoh model dari proses pembuatan hukum partisipatif, yang merupakan gambaran bentuk baru dari pembuatan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk melindungi budaya dan hutan adat masyarakat Ammatoa Kajang. Berkaitan dengan peran AMAN dapat pahami bahwa keberadaan sebuah lembaga Non Pemerintah yakni AMAN termasuk lembaga lainnya dalam mengawal serta menyusun naska akademik dan draf perda menjadi sangat penting untuk menghidari benturanbenturan yang sejalan dengan dampak yang akan di timbulkan oleh lahirnya perda. Terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan kesesuaian hukum. Seperti yang dialami pemerintah daerah Bulukumba saat mengajukan perda hutan adat sebelumnya. Terlihat keterlibatan masyarakat adat tidak maksimal dalam penyusunan Perda, sehingg penentuan wilayah adat menjadi perdebatan utama dalam proses penyusunan naska atau draf Perda.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI Syamsiah Hasyim; Usnida Umar; Hartati Malkab
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 2 (2022): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.005 KB) | DOI: 10.59050/jian.v19i2.160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sudah efektif, mulai dari input, proses, dan output. Input dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Proses penggunaan aplikasi dibuktikan dengan adanya panduan penggunaan aplikasi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara dalam proses menjalankan aplikasi SiRUP, terlebih dahulu pengimputan SIRUP harus menyiapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang telah disusun yang akan menjadi acuan penginputan RUP. Selanjutnya pada akun PA/KPA, diinput struktur anggaran/pagu sesuai dengan RKA/DPA OPD dan memilih pedelegasian kepada PPK. Selanjutnya melalui akun PPK, RUP diinput sesuai dengan berkas RUP yang telah disiapkan. Setelah selesai, PPK kemudian melakukan finalisasi draft untuk diteruskan ke akun PA/KPA. Output sudah mampu meningkatkan rencana umum pengadaan di Setda Sinjai dengan keakuratan yang dihasilkan, dibuktikan dengan laporan yang dihasilkan berupa dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang memuat nama paket, lokasi, waktu, anggaran yang dibutuhkan, metode pengadaan dan PPK serta Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Kata kunci: Efektivitas, Penggunaan Aplikasi, Rencana Umum Pengadaan