<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya fenomena pecah kongsi antara Kepala Daerah dengan wakilnya di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Case study). Alasan menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti menyadari bahwa kasus pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah hal yang berlaku secara umum atau sifatnya kasuistik, sehingga pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai telah terjadi fenomena pecah kongsi, meskipun sifatnya pecah kongsi tertutup, karena tidak sampai pada proses terjadinya pengunduran diri salah satu dari mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pecah kongsi Kepala Daerah adalah, antara lain: pertama, Jabatan wakil Kepala Daerah sebaiknya ditiadakan; kedua Seorang Kepala Daerah sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh Kepala Daerah setelah pemilihan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, atau sebaliknya; ketiga perlu ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas antara Bupati dengan Wakil Bupati yang diatur secara teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dan keempat adalah perlu adanya aturan yang jelas dan tegas yang melarang seorang Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya.]]>
