Articles
<![CDATA[Adaptive Climate Change Governance in Makassar, Indonesia ]]>
<![CDATA[Zaldi Rusnaedy]]>;
<![CDATA[Almuhajir Haris]]>;
<![CDATA[Umar Congge]]>;
<![CDATA[Andi Luhur Prianto]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 6 Issue 2: (2021) December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v6i2.12384
<![CDATA[Over the past few years, historical records show that floods and strong winds are climatic phenomena that always cause damage and loss to cities. To climate vulnerability and disasters, the geographical character of the city causes the types of vulnerability and the impact of disasters to vary widely. Due to the unpredictable nature of climate change, there is a need for intervention from government agencies through policies and governance to reduce risks from the impacts of climate change. Therefore, this study aims to analyze how the Makassar City Government carries out governance to adapt to climate change. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and document review. This research shows that the Makassar government is to formulate seven strategies to reduce the impact of climate change, form a Climate Change Adaptation Working Group and make priority village programs. Priority village program policies will make it easier to map areas with high to low levels of exposure. So with this policy, Makassar will become a city that is more adaptive to climate change. We propose increasing adaptability and decreasing sensitivity to exposure so that Makassar residents will be more resilient in the face of future climate change. In addition, adaptation action does not only rely on the government. However, it involves the community and the private sector so that collective action is created in the context of adapting to climate change. ]]>
<![CDATA[Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Serta Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Fitrawati]]>;
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS) Vol. 2 No. 1 (2021): November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV ODIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research is to know the influence of organizational culture, work motivation, and job satisfaction on the performance of Clerk At the regional secretariat for South Sulawesi province which consists of organizational culture, work motivation, and job satisfaction. The population in this study was an employee at the regional secretariat for South Sulawesi province with the number of samples as many as 86 people. The method of data collection in this study is a questionnaire, interviews, and documentation. Methods of data analysis using the method of descriptive and quantitative methods with multiple linear regression analysis used to measure the influence of organizational culture, work motivation, and job satisfaction on performance Clerk at the Secretariat The area of South Sulawesi province which consists of organizational culture, work motivation and job satisfaction. Based on a test of the free variable F (organizational culture, work motivation, and job satisfaction) simultaneously have a positive and significant influence against variables bound (employee's performance). Through testing (R) correlation coefficient obtained that level of correlation or relationship between organizational culture and work Motivation, job satisfaction is Employee Performance against a high relationship that is 98.3%. And the motivation of working is the most dominant factor influencing the performance of Employees On the regional secretariat for South Sulawesi Province.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.76
<![CDATA[Penelitian ini berjudul tentang Mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara Pemerintah daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di kabupaten Sinjai, dengan melakukan analisis terhadap konsep utama, tentang mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekdakab, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat,pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontrakor). Analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KINERJA OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Juharni]]>;
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.79
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja ombusaman kota Makassar melalui analisis tentang, 1) kesiapan Ombudsman kota Makassardalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat, 2) Strategi yangditempuh oleh Ombudsman kota makassar dalam menindaklanjuti pengaduanmasyarakat 3) kualitas pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakatsetelah diadukan ke Ombudsman kota Makassar. Metode penelitian yangdigunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatanyang digunakan adalah fenomenologis. Informan penelitian adalahKomisioner Ombudsman kota makassar, asisten komisioner, staf Komisioner,Instansi atau Satuan Kerja Perangkat daerah, (SKPD) terlapor dan masyarakatpelapor. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Komisioner OmbudsmanKota makassar telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawaspelayanan publik dengan menerima laporan masyarakat atas tindakanpelanggaran (maladministrasi) yang dilakukan oleh instansi pemerintah(SKPD) kemudian menindaklanjuti melalui pemberian rekomendasi kepadainstansi atau laporan kepada pemkot (Walikota Makassar) dengan tujuanuntuk memperbaiki kinerja SKPD-nya yang kurang baik. Sehingga dengandemikian Ombudsman kota Makassar menunjukkan keefektifan dan kinerjayang baik.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>;
<![CDATA[Supardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.167
<![CDATA[Dengan ditetapkannya Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalammempertahankan adat-istiadatnya melalui kepeminpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba emenunjukkan bahwa Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tardisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang sebagai prinsip hidup. Eksistensi Pasang sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi.Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasidengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.]]>
<![CDATA[MANAGEMENT COMPLAINT SYSTEM PADA RSUD SINJAI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN CLINICAL GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>;
<![CDATA[Andi Syaifuddin M]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v6i2.184
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Management Complaint System pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dalam memberikan jaminan Clinical Governance dapat disimpulkan bahwa dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan, hal ini terlihat dari hasil tindak lanjut Tim Unit Layanan Pengaduan dalam mengelola keluhan dan pengaduan masyarakat yang mana hasilnya langsung dirasakan pasien dan keluarga pasien maupun juga bagi RSUD Sinjai sendiri sebagai pihak penyedia layanan sedangkan Layanan Pengaduan melalui SMS masih kurang optimal, karena keterbatasan sebuah pesan singkat dalam memberikan jawaban maupun penjelasan keluhan sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas.]]>
<![CDATA[ANTISIPATIF MODEL PECAH KONGSI KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>;
<![CDATA[Kiki Rasala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v7i2.190
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya fenomena pecah kongsi antara Kepala Daerah dengan wakilnya di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Case study). Alasan menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti menyadari bahwa kasus pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah hal yang berlaku secara umum atau sifatnya kasuistik, sehingga pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai telah terjadi fenomena pecah kongsi, meskipun sifatnya pecah kongsi tertutup, karena tidak sampai pada proses terjadinya pengunduran diri salah satu dari mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pecah kongsi Kepala Daerah adalah, antara lain: pertama, Jabatan wakil Kepala Daerah sebaiknya ditiadakan; kedua Seorang Kepala Daerah sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh Kepala Daerah setelah pemilihan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, atau sebaliknya; ketiga perlu ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas antara Bupati dengan Wakil Bupati yang diatur secara teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dan keempat adalah perlu adanya aturan yang jelas dan tegas yang melarang seorang Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ADALAH JALAN MENUJU KINERJA KEPUBLIKAN YANG IDEAL ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.211
<![CDATA[Pelayanan public adalah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh aparat pelayanan public dalam hal ini adalah pemerintah, mekanisme pelayanan public berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, khusus perkembangan administrasi dan pelayanan public di Indonesia sangat dipengaruhi pula oleh pergeseran dan perkembangan system pemerintahan, perkembangan paradigma pemerintahan yang dimulai dari zaman orde lama, menuju orde baru dan saat sekarang ditandai dengan era reformasi, dalam konsep pelayanan public yg baik, maka ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada public antara lain; dimensi kebijakan,dimensi manajemen,dimensi struktur organisasi,dimensi etika dan dimensi lingkungan, keenam dimensi ini akan menjadi efektif dalam penerapannya jika berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU TANDA PENDUDUK PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v1i`1.78
<![CDATA[Proses Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan administrasi Kartu Tanda penduduk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk. Adapun jenis data yang didapatkan yaitu berupa data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), kuisioner, wawancara dan data sekunder diperoleh dan literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, sedangkan analisa datab statistik deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka sudah baik. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi yang baik serta menjadikan aturan sebagai acuan demi kelancaran kerja ditemukan berdasarkan pengamatan antara lain : (1) Masyarkat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; (2) Keadilan petugas dalam memberikan pelayanan; (3) Banyaknya petugas pelayanan yang disediakan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP KUALITAS LAYANAN LISTRIK PRABAYAR PT. PLN (Persero) DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>;
<![CDATA[Faridah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v6i1.394
<![CDATA[Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan lisrik prabayar di PT. PLN Kabupaten Sinjai, mengingat listrik prabayar merupakan layanan baru jadi diperlukan suatu standar prosedur yang menjadi acuan bagi seluruh pegawai PT. PLN dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, karena banyaknya keluhan dari pelanggan mengenai pemasangan meter prabayar yang lama karena harus mengantri tentunya PLN berupaya meningkatkan produktivitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan listrrik Prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Sinjai. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana Pendekatan ini menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipasi dari peneliti sehingga diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakangi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) di Kabupaten Sinjai. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan. Persepsi pelanggan yang diamati adalah : kepastian waktu pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, tanggung jawab pelayanan dan sarana yang mendukung pelayanan di PT. PLN (Persero) Kabupaten Sinjai. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sinjai Kabupaten Sinjai cenderung baik meskipun respon dari pelanggan berbeda, namun dapat dikatakan sudah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dari semua dimensi yang digunakan penulis untuk peneliti, hanya Dimensi Kepastian Waktu Pelayanan yang mendapatkan respon yang kurang baik dari pelanggan namun dimensi yang lain mendapatkan respon yang baik dari pelanggan yakni dimensi Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Tanggung Jawab, dan sarana pendukung pelayanan memberikan kepuasan kepada pelanggan listrik prabayar.]]>
