Winny Astuti
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JAYENGAN KAMPUNG PERMATA (JKP) SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM WISATA KAMPUNG TEMATIK DI SURAKARTA Fistira Dini Elanissan; Winny Astuti; Hakimatul Mukaromah
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i1.50747.38-52

Abstract

Kota Surakarta memiliki banyak kampung tematik yang berpotensi membentuk wisata kampung tematik. Jayengan Kampung Permata (JKP) merupakan salah kampung tematik yang berada dalam tahap pengembangan dari tujuh kampung tematik di Kota Surakarta. Pengembangan JKP memerlukan pelibatan dari banyak pihak dan kebijakan. Pihak dan kebijakan yang disusun harus diintegrasikan dengan JKP supaya bisa berkembang secara optimal sebagai wisata kampung tematik. Integrasi obyek daya tarik wisata adalah konsep totalitas produk wisata yang saling terkait untuk meningkatkan daya saing tiap klaster pariwisata, sehingga terjadi aglomerasi ekonomi serta memudahkan promosi pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi antara komponen wisata JKP sebagai kampung tematik dengan wisata kampung tematik yang ada di Surakarta. Integrasi komponen pariwisata JKP dengan wisata kampung tematik dilihat dari sisi dukungan kelembagaan, atraksi pariwisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deduktif, penelitian kuantitatif, teknik analisis skoring, dan metode perbandingan berpasangan, JKP dikatakan terintegrasi apabila mendapatkan total skor satu (1) dan dikatakan tidak terintegrasi apabila mendapatkan skor kurang dari 1  dari seluruh komponen yang diteliti. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa JKP tidak terintegrasi dengan wisata kampung tematik di Kota Surakarta karena mendapat total skor kurang dari 1. Skor kurang dari satu ini diperoleh  karena komponen yang tidak terintegrasi lebih dominan, yaitu dukungan kelembagaan, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERTAHANAN PERMUKIMAN NELAYAN DI DESA BANYUTOWO KABUPATEN PATI Cinthya Rahmawati; Galing Yudana; Winny Astuti
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i1.54495.1-15

Abstract

Permukiman nelayan merupakan permukiman yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Permukiman nelayan Desa Banyutowo berlokasi di Kabupaten Pati. Desa Banyutowo ditinjau sebagai kampung nelayan nasional dikarenakan memiliki sumber daya kelautan yang melimpah dan menjadi pemasok retribusi lelang terbesar di Kabupaten Pati. Akan tetapi, di permukiman nelayan Desa Banyutowo dihuni oleh golongan nelayan kecil, dimana merupakan nelayan dari golongan rendah. Berdasarkan potensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, pembagian kuesioner, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo Kabupaten Pati memiliki kebertahanan yang dilihat dari sistem sosial masyarakat dengan adanya ikatan spiritual dan memberikan dampak positif bagi ekonomi serta lingkungan. Sedangkan, ketidakbertahanan dilihat dari adanya nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, tidak adanya peran pemerintah dalam pemeliharaan layanan dasar, tidak adanya peraturan yang memayungi habitat pesisir, sarana kesehatan, pendidikan, pemerintahan, ruang terbuka hijau tidak melayani kebutuhan masyarakat, tempat penjemuran ikan tidak memadai, drainase menggenang, tidak ada layanan kebutuhan air bersih, serta lokasi bangunan rumah berada pada area rentan.