Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Dwi Peryanda Alfian Lubis
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pendekatan Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp) Dwi Peryanda Alfian Lubis; Fuadi Fuadi; Meta Suriyani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.52

Abstract

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs menyatakan para terdakwa yang merupakan istri dan anak tersangka utama yang masih DPO dipidana atas perbuatan tidak melaporkan tersebut. Namun dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, istri dan anak tersangka yang mengetahui dan tidak melaporkan tidak dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Metode digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijatuhkan pidana. Analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu istri dan anak tersangka yang masih DPO dijadikan sebagai terdakwa karena pelaku tidak ditemukan, sementara dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijadikan terdakwa, ini keadaan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif dalam penegakan hukum.
Co-Authors Fuadi Fuadi Meta Suriyani