Gede Yoga Satrya Wibawa
STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI PEMBERIAN DIVERSI BAGI PELAKU TIDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK UNTUK MEMBERI PELUANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN Gede Yoga Satrya Wibawa; A.A Pt. Suari
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i2.1152

Abstract

Perkembangan tindak kejahatan selama ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja, melainkan juga telah melewati batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Berbagai kejahatan menjadi isu di tingkat internasional begitu pula nasional, salah satunya peredaran berbagai jenis narkotika di Indonesia. Permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh negara adalah sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkotika, yang karenanya hanya dapat merusak masa depan suatu bangsa. Perlindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika menjadi suatu hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penulisan ini menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif, dimana dilakukan pendekatan perundang undangan dengan studi kepustakaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi instrumen perundangan yang dapat menunjang pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir pada pelaku anak dan proses diversi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika untuk tetap dapat mengenyam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa mendorong pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir pada pelaku anak adalah hal yang harus dipertimbangkan pada penegak hukum di Indonesia, pemidanaan harusnya menjadi upaya hukum terakhir yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana anak, serta pembinaan sebagai kelanjutan dari proses diversi seharusnya menjadi opsi lain dalam menangani anak dalam hukum. Simpulan berikutnya bahwa proses diversi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika untuk tetap dapat mengenyam pendidikan adalah suatu kewajiban. Dimana perlu disadari bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi sebenarnya kondisi ini si anak adalah korban dari lingkungannya. Mengingat pentingnya peran pendidikan bagi pelaku anak, peran diversi sangat diperlukan untuk mengembalikan hak anak tersebut mendapat pendidikan, memperoleh rahbilitasi dan bimbingan konseling agar bisa kembali kejalan yang baik dan benar.Kata kunci : tindak pidana, pidana anak, narkotika, diversi
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP MUSNAHNYA OBJEK KARENA FORCE MAJEURE Gede Yoga Satrya Wibawa
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 1 (2020): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i1.842

Abstract

Hak tanggungan digunakan untuk pengikatan jaminan berupa tanah dengan menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada saat pengikatan kredit setelah debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK) dilanjutkan dengan penandatanganan pengikatan jaminan berupa tanah yaitu dengan APHT. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah kekuatan hukum sertipikat hak tanggungan terhadap musnahnya objek karena jorce majeure. Serta untuk rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah kepastian hukum pada saat eksekusi sertipikat hak tanggungan terhadap musnahnya objek karena force majeure. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertipikat hak tanggungan terhadap musnahnya objek karena force majeure dan untuk menganalisis kepastian hukum pada saat eksekusi sertipikat hak tanggungan terhadap musnahnya objek karena.force majeure. Penulisan ini menggunakan Metodologi penelitian hukum normative.Berikutnya dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum mengenai sertipikat hak tanggungan terhadap Pasal 1245 KUHPerdata dalam hal musnahnya objek karena bencana alam tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara normatif atau formal kaidah hukum. Mengenai obyek fisik hak tanggungan hilang tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban debitur untuk melunasi kewajibanya kepada kreditur. Kewajiban tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan perjanjian ataupun perikatan yang berdasarkan asas pacta sun servanda. Terakhir bahwa kepastian hukum mengenai sertipikat hak tanggungan terhadap musnahnya objek karena bencana alam, membuat regulasi atau kebijakan yang memberikan kepastian bagi pihak kreditur sebagai posisi yang diistimewakan dalam hal hutang piutang yaitu dengan cara tindakan represif dengan cara mengadakan perjanjian asuransi kredit yang memiliki nilai jaminan tambahan dan tindakan preventif dengan membuat grosse kekuatan hukum eksekutorial.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMULIHAN PARIWISATA MENUJU ENDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI Gede Yoga Satrya Wibawa
Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v6i1.2232

Abstract

Pemberhentian kegiatan operasional jasa wisata berdampak langsung kepada industri pariwisata di Bali. mengingat Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat diminati di Indonesia. Didasarkan kepada permasalahan tersebut di atas, makalah ini menguraikan dampak apa saja yang ditimbulkan dari wabah COVID-19 bagi pariwisata di Bali. Selain itu, makalah ini mengusulkan rekomendasi bagaimana tindakan yang harus diambil oleh kedepannya untuk mengembalikan pariwisata ke kondisi seperti semula pasca pandemi, apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan guna bersama-sama mewujudkan pemulihan pariwisata dan mampu mendatangkan wisatawan seperti sediakala. Jenis Penelitian dalam penelitian ini dipakai jenis penelitian hukum yang bersifat empiris. Terakhir dapat disimpulkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Bali telah memberikan pemasukan kepada Pemerintah melalui pajak jasa pariwisata, serta telah membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Dengan berhentinya aktivitas pariwisata yang ada di Bali, maka dampak yang ditimbulkannyapun mencakup banyak aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Berikutnya bahwa Bali yang merupakan destinasi wisata international, menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemi sangat terasa bagi perekonomian Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya. Apa yang harus kita persiapkan sebagai pelaku pariwisata di Indonesia, Bali khususnya pada pasca pandemi. Standarisasi kesehatan dan keamanan adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama dengan pengelola industri pariwisata. Kemudian berusaha menyiapkan beberapa alternatif berwisata baru di masa pandemi yang tetap menarik minat wisatawan tetapi aman dan dapat dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terakhir bahwa upaya pemulihan pariwisata pasca wabah COVID-19 di Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi para pelaku usaha sebagai pihak yang langsung mengelola berbagai jenis usaha pariwisata memiliki peran yang penting. Kontribusi para pelaku usaha dalam pemulihan pariwisata akan dapat menjadi indikator keberlangsungan usaha pariwisata pasca wabah COVID-19.Kata kunci : Kebijakan, Provinsi Bali, Endemi Covid 19, Pariwidata.