Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sugiantiningsih Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS BANK SAMPAH BAGI MASYARAKAT Dwi Astutik; Sugiantiningsih Agung; Aditya Manggala
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 34 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There’s a lot of people that didn’t aware about the importance of environmental cleanliness. Basically, a good waste management is the responsibility of all individual. Apart of throwing the waste on where it should be, there are garbage bank that are used for recycling the garbage that has been collected from each house hold that will become additional income for them. From the situation that has been explained above, author are interested to do some research in Pekambingan Desa Dauh Puri Denpasar Zone as my thesis, because author want to tell to public that household waste that we see as something worthless, if it was processed with the right method, it will turn the trash into something useful and valuable, that has been implemented by Pekambingan Dauh Puri Denpasar zone since 2014. In term of compiling this thesis of the effectivity of garbage bank in Kelurahan Dauh Puri Denpasar, there are some stages of method that are used for compiling the data. They are primary data, Interview, Observation, and Secondary Data, and also the analysis technique that are used for analized the data are interactive data analysis technique ( Miles, Hubernam, And Saldana 2014). From the result of the research of Interviewing, author are able to make a conclution that garbage bank give out many benefits for all elements of public in Kelurahan Dauh Puri zone. Garbage bank are also able to tell public about the importance of environmental cleanliness and the danger of plastic waste, and also teach about saving, and making individual income, organization or association in that area, from financial aspect. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya kebersihan di lingkungan. Pada dasarnya, mengelola sampah secara baik merupakan tangung jawab setiap individu dalam berlingkungan. Selain membuang sampah pada tempatnya, adapula bank sampah yang digunakan untuk mendaur ulang sampah yang telah diperoleh di setiap rumah tangga yang akan dijadikan penghasilan tambahan. Dengan keadaan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Lingkungan Pekambingan Desa Dauh Puri Denpasar sebagai tugas akhir ini, karena Penulis ingin menyampaikan kepada khalayak umum bahwa sampah yang biasanya kita pandang sebagai barang yang tidak bernilai jika diolah dengan metode yang tepat akan mengubah sampah tersebut menjadi sesuatu benda yang berguna dan memiliki daya jual, yang saat ini telah di implementasikan oleh Lingkungan Pekambingan Desa Dauh Puri Denpasar telah melakukan sejak tahun 2014. Dalam menyusun skripsi Efektivitas Bank Sampah di Kelurahan Dauh Puri Denpasar ini digunakan beberapa tahapan metode dalam pengumpulan data. Metode tersebut adalah Data Primer, Metode Wawancara, Metode Observasi, dan Data Sekunder, serta teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis data interaktif (Miles, Hubernam, dan Saldana 2014). Dari hasil riset berupa wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa bank sampah banyak memberikan manfaat bagi elemen masyarakat di wilayah kelurahan dauh puri. Bank sampah juga dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan bahayanya sampah plastik. Serta secara financial mengajarkan untuk gemar menabung, dan menghasilkan income untuk individu, organisasi atau perkumpulan yang ada di wilayah tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Suarsana I Komang; Sugiantiningsih Agung; Ronald Umbas
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 34 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia has done efforts to make the process of procuring goods and services free from corruption, collusion and nepotism. The Presidential Regulation Number 16 of 2018, which emphasizes the process based on information technology, aims at providing the right goods and services for every money spent. This is measured based on quality, quantity, time, cost, location, and provider. This process hopefully results in a Center of Excellent (COE), which is a sign of a good organization. The implementation of Presidential Regulation Number 16 of 2018 at Bureau of Goods and Services Procurement for the Regional Secretariat of Bali Province was observed with the theory of successful implementation of George Edward III. Policy implementation was measured with four indicators; disposition, communication, resources, and bureaucratic structures. The procedure must be efficient, effective, transparent, competitive, open, non-discriminatory and accountable. The method used in this study was qualitative research. The data collection technique was done by interviewing, observing and documenting. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation and data verification. The results showed that there was one indicator that was less supportive, which was indicator of resources, either Human Resources (HR) or financial resources. It is expected that professionalism of Human Resources (HR) in this bureau could be improved. Financial resources could hopefully support this improvement, so that the Presidential Regulation can optimally be implemented. In the end, the vision of The Provincial Government of Bali, Nangun Sad Kerthi Loka Bali, could be realized.   Pemerintahh Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada pengadaan barang dan jasa berbasiskan teknologi informasi, bertujuan menghasilkan penyediaan tersebut sesuai setiap uang yang dibelanjakan. Hal ini berdasarkan aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (value for money). Proses ini diharapkan menjadi Center Of Excellent (COE) yang merupakan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Implementasi Peraturan Presiden pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali diamati berdasarkan teori keberhasilan implementasi menurut George Edward III. Implementasi kebijakan diukur dari empat indikator yaitu; disposisi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang dikorelasikan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang terkandung di dalam Perpres tersebut yaitu; efesien, efektif, transparan, bersaing, terbuka, adil dan akuntabel. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada satu indikator yang kurang mendukung yaitu indikator sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya finansial. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali diharapkan menjadi lebih baik. Sumber daya finansial diharapkan dapat mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dapat secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan guna mendukung visi misi dari Pemerintah Provinsi Bali yakni Nangun Sad Kerthi Loka Bali.
PERAN PHRI (PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA) DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL DAN INTERNASIONAL DI BALI Kristiari Mei; Sugiantiningsih Agung; I Dewa Nyoman Juniasa
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 34 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The role is a dynamic aspect of position or status. It is influenced by social conditions both from within and from outside and is stable. The role determines what a person does for society. Roles are governed by applicable norms. Thus the role of PHRI Bali is a set of behavior expected by the community towards a condition according to its position in an organization. The purpose of this research is to find out and analyze the role of PHRI Bali in increasing local and international tourist visits in Bali. This research is considered very important because during the last five years the condition of tourist visits has declined dramatically from year to year. His research focuses on the size of the role of PHRI Bali in its efforts to increase the number of tourist visits to Bali. The method used in this research is the interview method involving 4 informants, as a source of information in data collection and 6 parameter items. This method provides direct answers from the informant, so that answers can be found directly from the informant and can be found answers to interview questions provided by the researcher. The results of the study, researchers can conclude that the role of PHRI Bali is not too significant in direct contact in increasing tourist visits, but only acts as a communication bridge between tourism actors and the government and only as a forum for coaching for tourism actors to be able to continuously improve the quality of human resources for the achievement of objectives good tourism development.   Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran diatur oleh norma–norma yang berlaku. Dengan demikian Peran PHRI Bali merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan masyarakat terhadap suatu kondisi sesuai kedudukannya dalam suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran PHRI Bali dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan internasional di Bali. Penelitian ini dinilai sangat penting karena selama lima tahun belakangan ini kondisi kunjungan wisatawan menurun drastis dari tahun ke tahun. Penelitian ini berfokus kepada besar kecilnya peran PHRI Bali dalam upayanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan melibatkan 4 orang informan, sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data dan 6 butir parameter. Metode ini memberikan jawaban–jawaban langsung dari informan, sehingga dapat ditemukan jawaban langsung dari informan dan dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan wawancara yang diberikan oleh peneliti. Hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peran PHRI Bali tidak terlalu signifikan bersentuhan langsung di dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, melainkan hanya berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku pariwisata dengan pemerintah dan hanya sebagai wadah pembinaan bagi pelaku pariwisata untuk dapat meningkatkan kualitas SDM secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan perkembangan pariwisata baik.
PENGARUH KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERHADAP PENEMPATAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Fatmawati Mujiati; Sugiantiningsih Agung; Ronald Umbas
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 35 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52318/jisip.2021.v35.1.3

Abstract

Effective and efficient governance is demanded in this competitive globalization era. Work performance of bureaucrats that still does not meet people’s expectation is still experienced by the people. That problem can be reduced by  the implementation of the ministerial regulation on civil servants and bureaucratic reform number:Kep/33/M.PAN/7/2011. It regulates the placement of civil servants and has been applied by the Office for Housing Facilities Bali Province. Its bureaucrats were placed in the positions according to their knowledge, educational background, and expertise and skills so that they work and serve the people better. The writer used perspctective qualitative approach to identify the phenomenon.  Primary and secondary data were collected through observation and interview, and analysed with interactive data analysis technique (Miles, Hubernam, and Saldana 2014). Based on the analysis, it can be concluded that the indicators that were used to assign a civil servant in a certain position in this office were knowledge, skills, and expertise.
Co-Authors Dwi Astutik Fatmawati Mujiati I Dewa Nyoman Juniasa Kristiari Mei Ronald Umbas Suarsana I Komang