Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X Tanjung, Sally; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 1, No 1 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak X baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disebarkan kepada 53 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak X yang melaporkan SPT Tahunan Form 1770. Pengolahan dan analisa data menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X baik secara parsial maupun simultan.Tax planning refers to the process of arranging business and transactions of taxpayers so that the tax liabilities is in a minimum amount, but doesnât against the taxation laws. The purpose of this research was to know whether the tax policy, tax law, tax administration charge and tax review, taxpayerâs perceptions have a significant impact on tax planningâs individual taxpayer who is a client of âXâ Tax Consulting Firm X either partially or simultaneously. This research used quantitative methods and the instrument used was questionnaires that were distributed to 53 taxpayer respondents who were the clients of âXâ Tax Consulting Firm that reported SPT Form 1770. The data were processed and analysed by using multiple regression analysis. The research proved that the tax policy, tax laws, tax administration charge and tax review taxpayer perceptions have significant impact on tax planning individual taxpayer in âXâ Tax Consulting Firm either partially or simultaneously.

PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KONSULTAN PAJAK DAN PREFERENSI WAJIB PAJAK DALAM MEMILIH KONSULTAN PAJAK : HONEST CONSULTANT, CREATIVE CONSULTANT, DAN CAUTIOUS CONSULTANT Sutanto, Lusiana; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, pihak â pihak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persepsi wajib pajak terhadap tipe konsultan pajak : honest consultant, creative consultant, dan cautious consultant dan korelasi antara persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak dengan preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri dan menggunakan jasa konsultan pajak di Surabaya pada tahun 2012 â 2014. Sebanyak 125 kuesioner kembali dan dapat diolah. Dengan menggunakan Pearson Product Moment Correlation, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif kuat antara persepsi dan preferensi wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin meningkatnya nilai persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak, maka akan meningkatkan nilai preferensi wajib pajak terhadap konsultan pajak.

ANALISIS TUJUAN PEMUNGUTAN SERTA PENGERTIAN PENGHASILAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PERSEPULUHAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Naharto, Michelle Jane; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tujuan dilakukannya pemungutan pajak dan persepuluhan berdasarkan sejarah reformasi perpajakan dan persepuluhan di Indonesia serta menganalisis pengertian penghasilan menurut perpajakan dan menurut persepuluhan dalam kaidah Kristiani. Data yang digunakan adalah data sekunder (Undang-Undang PPh) dan data primer dari kegiatan wawancara kepada Wajib Pajak dengan 4 denominasi yaitu Katolik Roma, Protestan, Pentakosta dan Ortodoks.Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Sedangkan persepuluhan dilakukan dengan tujuan agar umat Allah senantiasa mengucap syukur atas dari Allah. Dari pengertian penghasilan, terdapat perbedaan dimana cara mengakui penghasilan dalam perpajakan yaitu secara cash basis dan accrual basis, sedangkan dalam persepuluhan secara cash basis. Dan cara mengukur penghasilan dalam perpajakan berdasarkan laba usaha bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan berdasarkan omset bagi yang melakukan pencatatan. Sedangkan persepuluhan bagi pengusaha berdasarkan penghasilan neto, bagi selain pengusaha berdasarkan penghasilan bruto.Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dari responden lebih mau membayar persepuluhan daripada membayar pajak, dengan motivasi yaitu karena peraturan perpajakan dan penerapannya di Indonesia tidak dilakukan dengan adil dan mudah.

Analisa Pembayaran Pajak dan Persepsi Penghasilan Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Persepuluhan Sidarta, Ayleen; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar persepuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat definisi penghasilan menurut Wajib Pajak melalui pembayaran persepuluhan yang dilakukannya, karena pembayaran persepuluhan didasari oleh pemikiran masing-masing individu terkait apa saja yang termasuk dalam penghasilan (self-defined income). Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang menganut agama Kristen. Teknik analisa yang digunakan adalah metode sequential explanatory design, yang diawali dengan analisa kuantitatif menggunakan Uji Beda Dua Kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cenderung memiliki persepsi bahwa yang termasuk dalam definisi penghasilan adalah penerimaan kas, yang diukur dengan jumlah total kas yang diterima dalam suatu periode tertentu. Kemudian juga ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pembayaran persepuluhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pembayaran Pajak Penghasilan, yang artinya bahwa perilaku pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan sesuai dengan persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak. Dari analisa kualitatif dalam penelitian ini, ditemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terkait dengan praktek perpajakan di Indonesia juga berperan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

ANALISIS SENGKETA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN KELAPA SAWIT ATAS KASUS BANDING PERUSAHAAN X Anderson, William; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 4, No 2 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sengketa pengkreditan pajak masukan yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit melalui putusan pengadilan pajak atas koreksi pemeriksa terhadap pengkreditan pajak masukan terhadap perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi TBS yang merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Seluruh putusan pengadilan pajak di penelitian ini semuanya merupakan sengketa pengkreditan pajak masukan yang diputuskan antara tahun 2013 sampai tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi penyebab dalam pokok sengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak mengenai penyerahan BKP yang dilakukan oleh wajib pajak. Fiskus beranggapan bahwa penyerahan BKP tersebut termasuk dalam penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan padahal wajib pajak tersebut melakukan penyerahan barang yang terhutang PPN dimana pajak masukannya seharusnya dapat dikreditkan.Â

PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE Butje, Stella; Tjondro, Elisa
Tax & Accounting Review Vol 4, No 2 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan yang berasal dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear bergandadengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan dan sektor industri kecuali industri 7 berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

KUALITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN KELUARGA SEBAGAI MODERATOR Tjondro, Elisa
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Tujuan penelitian adalah meneliti pengaruh corporate social responsibily (CSR) terhadap penghindaran pajakdengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mencoba membandingkan dua indikator CSR, yaitu CSR disclosure dan CSR award, dan menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Berikutnya penelitian ini juga menguji apakah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh kepemilikan keluarga. Semakin berkembangnya perusahaan keluarga di Indonesia, yang saat ini rata-rata berada di bawah kendali generasi ketiga, menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan sampel 56 perusahaan publik dengan periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2011-2015, diperoleh 280observasi. Tahun pengamatan tersebut dipilih sebelum program tax amnesty dilaksanakan pada awal tahun 2016, karena tax amnesty diyakini menyebabkan bias pada hasil penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan semakin banyak CSR disclosure maka semakin rendah penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan indikator CSR award, dimana perusahaan yang menerima CSR award, ditemukan memiliki penghindaran pajak yang rendah. Penelitian ini juga menemukan perusahaan keluarga dengan CSR yang tinggi cenderung mengalami penurunan dalam penghindaran pajak.

Does board interlock control high-tech firm performance? Evidence from ASEAN's Growth Triangle Countries Tjondro, Elisa; Chang, Ning; Lianata, Iline; Yuliani, Veronica; Prayitno, Nathasa
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 12, No 2 (2021): AKRUAL: Jurnal Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v12n2.p117-131

The aim of this study is to explain the board interlock association on high-tech firm performance in three growth ASEAN countries. The research samples were 109 high-tech listed manufacturing firms, consisting of 38 Indonesian firms, 37 Malaysian firms, and 34 Thai firms in the 2015-2018 period. The study used panel regression analysis. The research found that corporate governance through interlock directorates is a determinant of high-tech firm performance. The low human capital with high-tech capabilities in ASEAN countries can be overcome by interlocking and facilitating companies to access strategic information. This study also found a positive association between director woman interlock and corporate performance. On the other hand, an independent director who does interlocking actually has a negative effect on company performance. This research is the first research on board interlock in high-tech firms in ASEAN growth countries, Indonesia, Malaysia, and Thailand. There is still limited research involving more than one country, especially developing countries, in studying the interlock board relationship on the company performance. The highlight of this study is to compare the effects of the three interlocks, interlocking directorate, woman interlock, and independent interlock, and their associations on the profitability of high-tech firms. Investors can have an in-depth understanding of the role of the type of interlock that affects the profitability and make the right decision in investing.

Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Keluarga sebagai Moderator Tjondro, Elisa
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Tujuan penelitian adalah meneliti pengaruh corporate social responsibily (CSR) terhadap penghindaran pajakdengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mencoba membandingkan dua indikator CSR, yaitu CSR disclosure dan CSR award, dan menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Berikutnya penelitian ini juga menguji apakah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh kepemilikan keluarga. Semakin berkembangnya perusahaan keluarga di Indonesia, yang saat ini rata-rata berada di bawah kendali generasi ketiga, menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan sampel 56 perusahaan publik dengan periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2011-2015, diperoleh 280observasi. Tahun pengamatan tersebut dipilih sebelum program tax amnesty dilaksanakan pada awal tahun 2016, karena tax amnesty diyakini menyebabkan bias pada hasil penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan semakin banyak CSR disclosure maka semakin rendah penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan indikator CSR award, dimana perusahaan yang menerima CSR award, ditemukan memiliki penghindaran pajak yang rendah. Penelitian ini juga menemukan perusahaan keluarga dengan CSR yang tinggi cenderung mengalami penurunan dalam penghindaran pajak.

ANALISIS TUJUAN PEMUNGUTAN SERTA PENGERTIAN PENGHASILAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PERSEPULUHAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Michelle Jane Naharto; Elisa Tjondro
Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.357 KB)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tujuan dilakukannya pemungutan pajak dan persepuluhan berdasarkan sejarah reformasi perpajakan dan persepuluhan di Indonesia serta menganalisis pengertian penghasilan menurut perpajakan dan menurut persepuluhan dalam kaidah Kristiani. Data yang digunakan adalah data sekunder (Undang-Undang PPh) dan data primer dari kegiatan wawancara kepada Wajib Pajak dengan 4 denominasi yaitu Katolik Roma, Protestan, Pentakosta dan Ortodoks.Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Sedangkan persepuluhan dilakukan dengan tujuan agar umat Allah senantiasa mengucap syukur atas dari Allah. Dari pengertian penghasilan, terdapat perbedaan dimana cara mengakui penghasilan dalam perpajakan yaitu secara cash basis dan accrual basis, sedangkan dalam persepuluhan secara cash basis. Dan cara mengukur penghasilan dalam perpajakan berdasarkan laba usaha bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan berdasarkan omset bagi yang melakukan pencatatan. Sedangkan persepuluhan bagi pengusaha berdasarkan penghasilan neto, bagi selain pengusaha berdasarkan penghasilan bruto.Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dari responden lebih mau membayar persepuluhan daripada membayar pajak, dengan motivasi yaitu karena peraturan perpajakan dan penerapannya di Indonesia tidak dilakukan dengan adil dan mudah.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search